Pentingnya Program Kerja Jakarta Bersinergi Dengan Program Kerja Pemerintah Pusat

258

(Vibiznews – Economy & Business) – Masalah kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pemerintah yang harus segera diatasi. Berbagai program peningkatan kesejahteraan, maupun penciptaan lapangan usaha telah banyak digulirkan pemerintah pusat maupun daerah untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan agar program kerja dapat berjalan efektif maka program Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta dapat disinkronkan dengan program pemerintah pusat. Walaupun Jakarta terlihat lebih maju dari kota-kota lain, namun dari sisi indikator pembangunan seperti tingkat ketimpangan dan tingkat pengangguran, DKI masih berada di atas rata-rata nasional.

“Saya diminta untuk melihat program pemda DKI. Saya harap program oke oce, bisa sinkron dengan Program Keluarga Harapan (PKH) yang merupakan Program Pemerintah Pusat untuk menyediakan rumah tinggal bagi masyarakat, sehingga program Oke Oce jadi bisa betul-betul menukik kantong-kantong kemiskinan. (Pemda DKI) harus bisa me-sustain kehidupan masyarakat sehingga bisa memiliki daya beli dan aktivitas ekonomi yg sustainable,” kata Menkeu pada acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Economy Pemerintah Provinsi (Pemprov) Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta di Balai Agung Pemprov DKI Jakarta, Rabu (27/12).

Selain itu, Menkeu juga bercerita tentang kendala program penyediaan rumah bagi masyarakat yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Berbagai kendala ini seperti lokasi, segmentasi, dan target yang perlu juga diperhatikan oleh Pemprov DKI.

“Masalah yang sulit adalah menyediakan rumah tinggal bagi mereka yang masih berada pada daerah kumuh. Apabila hal ini dapat dilakukan maka DKI mampu bertransformasi menjadi kota yang benar-benar baik sehingga masyarakat mampu memiliki kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik,” jelasnya. Sebab tanpa didukung dengan program peningkatan ekonomi, program bantuan sosial memang tak akan berdampak banyak. Terlebih kata Menkeu, Indonesia sangat sulit menciptakan angka kemiskinan single digit, saat ini angka kemiskinan Indonesia masih di kisaran 10,6%.

Menkeu juga berpesan terhadap anggaran yang sudah mandatory sesuai UU, salah satunya adalah anggaran pendidikan. Pemprov DKI harus mendesain program pendidikan dengan lebih baik. Menurutnya, walaupun rata-rata lama bersekolah di Jakarta sudah tinggi dibanding kota lain namun tingkat pengangguran masih lebih tinggi dibanding rata-rata nasional.

“10 tahun lalu anggaran pendidikan sudah di mandatory sebesar 20%. Kalau kita tidak berhasil meningkatkan kualitas human capital maka kita salah dalam berbagai hal, kita salah pada menghamburkan uang, salah pada anak cucu kita yang tidak membuat mereka lebih baik dan salah dari sisi bahwa kita kehilangan kesempatan membangun Indonesia menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Terakhir, Menkeu menyampaikan bahwa APBD DKI Jakarta mirip dengan APBN. Saat ini Menkeu ingin merintis APBN dengan prinsip value for money dan menginginkan APBD Jakarta juga mampu menerapkan prinsip tersebut. Menkeu berpesan, bahwa setiap 1 (satu) Rupiah pada Penanaman Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) harus mampu menghasilkan minimal 4 kali lipat dari yang ditanamkan.

Ia juga berpesan agar program kerja daerah yang terlalu banyak dapat dirasionalisasi, seperti besaran biaya perjalanan dinas provinsi DKI Jakarta  nilainya 3 kali lipat lebih besar dibandingkan pemerintah pusat, hal ini dapat ditinjau kembali dan disederhanakan agar dapat dilakukan tracking keuangan-nya sehingga di masa depan tidak terjadi over budgeting.

“Kalau saya mengeluarkan Rp100, saya mendapatkan hasil sebesar A. Pertanyaannya kenapa nggak bisa mendapatkan A++. Jadi itu adalah prinsip untuk selalu berpikir setiap Rupiah harus dimaksimalkan manfaatnya untuk masyarakat. Value for money itu nanti masuk didalam konteks pilihan policy dan belanjanya. Value for money artinya anda selalu bertanya where should I put this money yang akan memberikan dampak yang paling besar bagi masyarakat dan ekonomi,“ tutupnya.

 

Sumber : Kementerian Keuangan

Belinda/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here