Tiongkok, Hong Kong dan Kanada Berpotensi Terkena Krisis Perbankan

110

(Vibiznews – Economy & Business) Tiongkok merupakan salah satu negara yang perekonomiannya paling berisiko terkena krisis perbankan, demikian menurut Bank of International Settlements (BIS), yang merilis laporan kuartalannya pada hari Minggu (11/03).

Laporan tersebut yang mencakup sebuah studi tentang tanda-tanda awal krisis perbankan, menemukan bahwa utang Tiongkok yang jika diukur dengan selisih kredit terhadap PDB, maka melebihi jumlah yang dapat menyebabkan dampak sistem. Negara ini juga memiliki tingkat rasio pembayaran hutang yang tinggi, yang membuat sistem perbankannya lebih rentan.

Kesenjangan kredit terhadap PDB yang mengukur perbedaan antara persentase hutang dalam ekonomi dan tren jangka panjangnya. Angka yang lebih besar menunjukkan bahwa utang tumbuh dengan kecepatan yang mungkin tidak sehat bagi perekonomian.

Sementara itu, rasio pembayaran hutang, yang mengacu pada jumlah uang sebagai proporsi pendapatan yang digunakan untuk melunasi pinjaman. Rasio yang lebih tinggi berarti peminjam mungkin telah mengambil terlalu banyak hutang daripada dibandingkan dukungan dari pendapatan mereka.

Selain Tiongkok, laporan BIS juga menemukan Kanada dan Hong Kong berisiko mengalami krisis perbankan. Kerentanan kedua ekonomi tersebut sebagian disebabkan oleh kenaikan harga properti.

Meskipun ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa sistem perbankan di tiga ekonomi tersebut tertekan, BIS mengatakan bahwa tidak berarti Tiongkok, Kanada dan Hong Kong pasti sedang mengalami krisis.

BIS bukanlah badan internasional pertama yang menandai risiko di China.

Dana Moneter Internasional, dalam sebuah laporan yang dirilis pada bulan Desember, mengidentifikasi tiga “tekanan besar” dalam sistem keuangan Tiongkok yang dapat menjatuhkan ekonomi terbesar kedua di dunia ini.

Namun pihak berwenang Tiongkok telah mengakui risiko tersebut dan mengambil tindakan untuk memperlambat akumulasi hutang bahkan sebelum laporan IMF dirilis. Tiongkok mempercepat upaya tersebut di tahun 2017 dengan memperkuat pengawasan peraturan dan menutup beberapa celah dalam ekonomi.

Langkah utama yang dilakukan termasuk pembentukan “regulator keuangan super” untuk mengkoordinasikan pengawasan perbankan, sekuritas dan sektor asuransi. Pemerintah Tiongkok juga mengusulkan melarang emiten produk wealth management untuk menawarkan jaminan terselubung kepada investor.

Asido Situmorang, Senior Analyst, Vibiz Research Center, Vibiz Consulting Group

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here