(Vibiznews \u2013 Banking) \u2013 Untuk mencegah krisis keuangan dari sektor perbankan maka diperlukan penguatan industri perbankan sehingga dipandang perlu untuk menentukan besarnya premi untuk program restrukturisasi perbankan.<\/p>\n
Menyikapi hal tersebut maka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI)\u00a0Agus Martowardojo,\u00a0Ketua\u00a0Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan\u00a0Wimboh Santoso dan Ketua\u00a0Dewan Komisioner\u00a0Lembaga Penjamin Simpanan\u00a0 (DK LPS)\u00a0Halim Alamsyah berkonsultasi dengan Komisi XI DPR RI mengenai besaran premi Program Restrukturisasi Perbankan (PRP) dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR di gedung DPR\u00a0pada Selasa, (06\/02).<\/p>\n
Menkeu menjelaskan dana untuk penyelenggaraan PRP tersebut salah satunya berasal dari kontribusi industri perbankan sebagai bagian dari premi penjaminan yg diatur dalam Undang Undang \u00a0Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS). Sedangkan penetapan besaran bagian premi PRP akan diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP)\u00a0 mengikuti prosedur UU LPS.<\/p>\n
“Kita tentukan tarif premi yang sesuai dengan ukuran bank dan assessment probabilitas dari bank tersebut,” ungkapnya.
\nLebih lanjut, ia juga mengatakan waktu pembayaran premi dipungut sebelum program restrukturisasi perbankan diaktifkan, hal ini bertujuan untuk mendukung kesiapan sistem dan operasional PRP.<\/p>\n
“Dalam PRP kami mengusulkan besaran premi ditetapkan dengan memperhitungkan target fund untuk penanganan krisis dan jangka waktu untuk memenuhi target fund tersebut,” jelasnya.<\/p>\n
Dalam raker tersebut Menkeu menjelaskan bahwa pencegahan krisis keuangan terutama perbankan harus melalui penguatan industri perbankan dengan tidak menggunakan dana APBN sesuai UU No. 9 Tahun 2016 mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK).<\/p>\n
“UU PPKSK telah menyebutkan tidak ada bail out. Jadi, di dalam hal ini Industri maupun individu perbankan harus mampu mengatasi sendiri apabila ada persoalan di sektor perbankan,” pungkasnya.<\/p>\n
<\/p>\n
Sumber : Kementerian Keuangan<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Banking) \u2013 Untuk mencegah krisis keuangan dari sektor perbankan maka diperlukan penguatan industri perbankan sehingga dipandang perlu untuk menentukan besarnya premi untuk program restrukturisasi perbankan. Menyikapi hal tersebut maka Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Gubernur Bank Indonesia (Gubernur BI)\u00a0Agus Martowardojo,\u00a0Ketua\u00a0Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan\u00a0Wimboh Santoso dan Ketua\u00a0Dewan Komisioner\u00a0Lembaga Penjamin Simpanan\u00a0 (DK […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":376749,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[353,29],"tags":[6463,6461,6459],"class_list":["post-376937","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banking-insurance","category-economy-business","tag-dpr","tag-menkeu-keuangan","tag-premi-restrukturisasi-perbankan-prp"],"yoast_head":"\nBelinda Kosasih\/Coordinating Partner of Banking Business<\/em>\r\nEditor : Asido Situmorang<\/em><\/pre>\n