(Vibiznews \u2013 Economy & Business)\u2013 Saat memberikan kuliah umum dengan materi berjudul \u201cReformasi Fiskal: Necessary Condition untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas\u201d di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (14\/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas pelayanan masyarakat sangat tergantung dari uang yang dikumpulkan salah satunya melalui perpajakan demikian dilansir dari kementerian keuangan.<\/p>\n
\u00a0\u201cPenerimaan Republik Indonesia dari pajak, bea cukai dan penerimaan negara bukan pajak itu masih di bawah average<\/em> garis rata-rata. Dan tentunya yang menggambarkan fiskal space kita terbatas. Collecting revenue<\/em> kita di tahun 2016 hanya 14,1% dan kita belanja hanya sebesar\u00a0 16,6% dari GDP Indonesia,\u201d jelas Menkeu didepan mahasiswa UI yang hadir mayoritas dari jurusan ilmu ekonomi studi pembangunan.<\/p>\n Dibandingkan dengan negara-negara lain, revenue <\/em>Indonesia masih rendah. Misalnya Tiongkok mampu mengumpulkan pendapatan negara sebesar 27%, dan bahkan Jerman mengumpulkan pendapatan negaranya sebesar 44% dari Produk Domestik Bruto-nya .<\/p>\n Lebih lanjut, Menkeu menyayangkan dengan kondisi tersebut, masih banyak pihak yang mengeluhkan pajak yang dikenakan Pemerintah kepada masyarakat. Padahal dengan semakin sedikit orang yang membayar pajak, maka semakin banyak orang yang akan menjadi free-rider<\/em> (menikmati fasilitas negara tanpa berkontribusi). Bahkan dengan revenue<\/em> yang masih rendah tersebut berdampak pada kemampuan negara untuk mengalokasikan dananya pada sektor dan isu prioritas.<\/p>\n \u201cKalau disini banyak orang yang banyak mengeluh apakah kita membayar pajak atau tidak, Indonesia itu collecting less than<\/em> 15%,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n Kemudian, banyak pihak yang menuntut Pemerintah menyediakan fasilitas dan kualitas hidup seperti negara maju lainnya. Menkeu mencontohkan negara-negara Nordik seperti Finlandia, Swiss, Norwegia dan Denmark ternyata masyarakat membayar pajak sebesar sampai 70% dari pendapatannya. Dari kontribusi masyarakat membayar pajak tersebut, Pemerintah di negara-negara tersebut mampu menyediakan fasilitas kelahiran, pendidikan dan kematian secara cuma-cuma.<\/p>\n \u201cDari mulai lahir gratis, sekolah gratis, perguruan tinggi gratis, mati gratis, tapi sebetulnya ibunya yang bayar melalui pajak. Jadi jangan pernah berpikir bahwa segala sesuatu bisa gratis. There is no free lunch in this world<\/em>,\u201d jelas Menkeu mendorong agar para mahasiswa mampu berpikir kritis dan lebih perduli dengan lingkungan sekitar dan negaranya.<\/p>\n Untuk meningkatkan kepatuhan warga negara membayar pajak dan memperbaiki database wajib pajak di Indonesia, Kemenkeu tidak henti-hentinya melakukan reformasi perpajakan. Beberapa kebijakan yang dilakukan akhir-akhir ini antara lain melalui tax amnesty<\/em> tahun 2016 dan kerjasama antar negara melalui Sistem Automatic Exchange of Information<\/em> (AEoI) dalam rangka melacak pengemplang pajak di luar negeri.<\/p>\n Pada akhir kuliah umumnya, Menkeu mengajak para mahasiswa untuk menjadi warga negara yang baik. Salah satu wujud nyatanya adalah dengan membayar pajak ketika sudah memiliki penghasilan sesuai ketentuan.<\/p>\n \n <\/p>\n Belinda Kosasih\/Coordinating Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting <\/em><\/p>\n Editor: Asido Situmorang<\/em><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Economy & Business)\u2013 Saat memberikan kuliah umum dengan materi berjudul \u201cReformasi Fiskal: Necessary Condition untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Berkualitas\u201d di Auditorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (UI), Depok, Rabu (14\/11), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyayangkan masih rendahnya kepatuhan membayar pajak di Indonesia. Padahal menurut Menkeu, pembangunan dan kualitas […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":398027,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[8547],"class_list":["post-398025","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","tag-kepatuhan-bayar-pajak-masih-rendah"],"yoast_head":"\n