(Vibiznews-Jakarta) Pemerintah berencana akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain. <\/p>\n\n\n\n
Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo dan\njajarannya berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan\nkondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pengantar Musyawarah Nasional XVI Himpunan\nPengusaha Muda Indonesia (Hipmi) di Golden Ballroom, Hotel Sultan, Jakarta\nPusat, pada Senin (16\/9). Presiden mengatakan kemarin sudah kita hitung ada\nkurang lebih 74 undang-undang yang langsung akan kita minta, kita revisi, agar\nkecepatan kita dalam bergerak, kecepatan kita dalam bersaing dengan\nnegara-negara lain, bisa kita miliki, ungkapnya.<\/p>\n\n\n\n
Pada saat yang sama, pemerintah juga akan\nmengupayakan agar investasi yang datang ke Indonesia sekaligus dapat menjadikan\nnegara kita sebagai negara yang produktif dan aktif berinovasi melahirkan\nkemajuan sehingga dapat memenangkan persaingan dan perebutan pasar global.<\/p>\n\n\n\n
Bagaimana caranya? Menurut saya investasi global\nyang masuk tidak boleh hanya datang dengan pabrik dan tenaga kerja saja.\nInvestasi harus menciptakan lebih banyak spillover. Sekali lagi, kata kuncinya\nadalah spillover, jelas Presiden.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, spillover atau kelebihan yang dirujuk berarti\nmengupayakan adanya penguasaan terhadap teknologi baru, rantai pasokan baru,\ndan berbagai keuntungan lain melalui investasi yang masuk dan berjalan di\nIndonesia. Dengan itu, para pelaku usaha diharapkan akan memiliki nilai tambah\ndan pemahaman baru.<\/p>\n\n\n\n
Pengusaha muda tidak boleh hanya menjadi penonton\ndi negeri sendiri. Pemerintah akan berbuat dengan segala cara agar spillover\ntadi terwujud. Pemerintah akan menghapus semua regulasi-regulasi yang membuat\nkita menjadi bangsa konsumen, tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, Presiden juga akan memperkuat kelembagaan kabinet yang berkaitan dengan investasi dan kebijakan perdagangan. Penguatan lembaga kabinet tersebut diharapkan mampu memperkuat sektor riset dan teknologi sekaligus piawai membuka pasar global serta melindungi pelaku usaha Tanah Air.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
(Vibiznews-Jakarta) Pemerintah berencana akan mengajukan banyak revisi undang-undang terkait perizinan dan investasi yang memungkinkan keleluasaan bagi Indonesia untuk bergerak lebih jauh dan bersaing dengan negara-negara lain. Hal ini dikarenakan Presiden Joko Widodo dan jajarannya berkomitmen untuk menciptakan iklim investasi yang lebih ramah dan kondusif untuk memanfaatkan pasar Indonesia yang sangat besar. Dalam pengantar Musyawarah Nasional […]<\/p>\n","protected":false},"author":61,"featured_media":299509,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29,3,2987],"tags":[],"class_list":["post-420665","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","category-featured","category-news"],"yoast_head":"\n