(Vibiznews \u2013 Banking and Economy) – Sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah dan OJK dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), pada 28 Mei 2020, telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) nomor 265\/KMK.010\/2020 dan nomor SKB-1\/D.01\/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional.<\/p>\n
\n
\u201cKeputusan Bersama ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 dan\u00a0bertujuan untuk memperlancar koordinasi antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Otoritas\u00a0Jasa Keuangan (OJK) serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan\u00a0dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN, khususnya dalam penetapan\u00a0Bank Peserta, penempatan dana\/perpanjangan penempatan dana pada Bank Peserta, serta\u00a0pemberian subsidi bunga. Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai\u00a0dengan tanggal 31 Desember 2021,\u201d demikian penjelasan resmi dari Deputi Komisioner Humas Dan Logistik OJK, Anto Prabowo, kepada media (12\/6).<\/p>\n
OJK mendukung program Pemerintah untuk memberikan subsidi bunga kepada debitur UMKM\u00a0yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan melakukan penempatan dana kepada bank peserta dalam rangka memberikan dukungan likuiditas kepada bank umum, BPR dan perusahaan pembiayaan yang telah melakukan restrukturisasi kredit menurut ketentuan POJK 11\/POJK3\/2020 dan\/atau memberikan tambahan kredit modal kerja.<\/p>\n
Adapun koordinasi dan pemberian informasi dalam rangka pelaksanaan penetapan Bank Peserta\u00a0dilakukan sebagai berikut: Pertama, Kemenkeu akan menyampaikan permintaan informasi kepada\u00a0OJK mengenai bank yang dapat menjadi Bank Peserta dengan kriteria sebagaimana tercantum pada\u00a0Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020. Kedua, OJK akan menyampaikan informasi mengenai\u00a0bank yang telah memenuhi kriteria menjadi Bank Peserta kepada Kemenkeu, yang sekaligus berfungsi sebagai persetujuan dari OJK, dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah permintaan informasi diterima oleh OJK. Ketiga, Menteri Keuangan akan menetapkan Bank Peserta berdasarkan informasi dan persetujuan dari OJK.<\/p>\n
Selanjutnya, koordinasi dan pemberian informasi dalam rangka pelaksanaan penempatan dana\u00a0dan atau perpanjangan penempatan dana pada Bank Peserta dilakukan sebagai berikut: Pertama,\u00a0untuk melakukan penilaian atas proposal penempatan dana dari Bank Peserta, Kemenkeu akan\u00a0menyampaikan permintaan informasi mengenai proposal penempatan dana dari Bank Peserta kepada OJK, yang memuat paling sedikit yaitu (a) peringkat komposisi hasil asesmen tingkat kesehatan Bank Peserta dan\/atau Bank Pelaksana; (b) jumlah kepemilikan Surat Berharga Negara, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia, Sukuk Bank Indonesia, dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah Bank Peserta dan\/atau Bank Pelaksana yang belum direpokan dan jumlah dana pihak ketiga; (c)\u00a0 data restrukturisasi kredit\/pembiayaan yang telah dilakukan oleh Bank Peserta dan Bank Pelaksana, dan nilai penundaan cicilan pokok selama maksimum 6 (enam) bulan untuk kredit\/pembiayaan yang direstrukturisasi sesuai dengan data yang dilaporkan bank kepada OJK; dan (d) informasi terkini terkait dengan kinerja Bank Peserta dan\/atau Bank Pelaksana.<\/p>\n
Kedua, Informasi tersebut akan disampaikan oleh OJK kepada Kemenkeu paling lambat 5 (lima)\u00a0hari kerja setelah permintaan informasi dari Kemenkeu dan data dari bank diterima oleh OJK. Ketiga,\u00a0Kemenkeu menyetujui atau menolak proposal penempatan dana\/perpanjangan penempatan dana dari Bank Peserta dengan mempertimbangkan informasi dari OJK. Keempat, Kemenkeu akan\u00a0menyampaikan informasi mengenai jumlah, jangka waktu, dan tanggal setelmen penempatan dana\u00a0dan atau perpanjangan penempatan dana pada Bank Peserta kepada OJK, dengan menggunakan\u00a0sarana elektronik dan atau surat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.<\/p>\n
Sementara itu, koordinasi dan pemberian informasi dalam rangka pemberian subsidi bunga dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pertama, OJK menyampaikan informasi mengenai debitur UMKM di perbankan, perusahaan pembiayaan, PT Permodalan Nasional Madani (Persero), dan PT Pegadaian (Persero) yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Kedua, informasi mengenai debitur UMKM di perbankan dan perusahaan pembiayaan merupakan data yang terdapat dalam Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang dikelola oleh OJK, sedangkan informasi mengenai debitur UMKM di PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dan PT Pegadaian (Persero) merupakan\u00a0informasi yang berasal dari kedua perusahaan tersebut, yang disertai surat pernyataan direksi\u00a0mengenai kebenaran data dan informasi yang disampaikan. Ketiga, Kemenkeu akan menggunakan\u00a0informasi yang disampaikan OJK sebagai dasar pemberian subsidi bunga.<\/p>\n
Tatacara pelaksanaan mengenai mekanisme penempatan dana Pemerintah pada bank peserta\u00a0dan pemberian subsidi bunga untuk kredit UMKM dalam rangka program PEN diatur lebih lanjut\u00a0masing-masing dalam Peraturan Menteri Keuangan PMK 64 dan PMK 65\/PMK.05\/2020.<\/p>\n
\n
Seluruh informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan keputusan bersama ini bersifat\u00a0rahasia dan hanya dapat digunakan untuk tujuan memperlancar koordinasi antara Kemenkeu dan OJK serta mengoptimalkan pemberian informasi dari OJK dalam rangka penempatan dana dan pemberian subsidi bunga sebagai pelaksanaan Program PEN. Kemenkeu dan OJK bertanggung jawab atas kerahasiaan, penggunaan, dan pengamanan informasi yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Keputusan Bersama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n
\n
Selain itu, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Keputusan Bersama ini dilakukan\u00a0Kemenkeu dan OJK dengan koordinasi dan pertemuan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Keputusan Bersama ini. Hasil pemantauan dan evaluasi dapat menjadi bahan masukan untuk melakukan penyempurnaan terkait dengan regulasi atau kebijakan di masing-masing instansi.<\/p>\n
\n
\n
\n
Alfred Pakasi\/VBN\/MP Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n Editor: Asido<\/em><\/p>\n \n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Banking and Economy) – Sebagai bentuk sinergi antara Pemerintah dan OJK dalam melaksanakan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Program PEN), pada 28 Mei 2020, telah ditandatangani Keputusan Bersama Menteri Keuangan (Menkeu) dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (Ketua DK OJK) nomor 265\/KMK.010\/2020 dan nomor SKB-1\/D.01\/2020 tentang Koordinasi Pelaksanaan Penempatan Dana dan Pemberian Subsidi […]<\/p>\n","protected":false},"author":101011,"featured_media":441619,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[27,353,29,3],"tags":[],"class_list":["post-444707","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-articles-of-the-week","category-banking-insurance","category-economy-business","category-featured"],"yoast_head":"\n