(Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan memaksa semua orang di seluruh dunia untuk beralih dari manual ke digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital.<\/p>\n
\u201cDengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam perekonomian bahkan juga dalam sosial semuanya bisa terekam, apa yang disebut footprint dan itu merupakan satu plus poin untuk DJP,\u201d jelas Menkeu.<\/p>\n
Reformasi perpajakan menjadi upaya pemerintah untuk menyehatkan kembali APBN. Selama pandemi, instrumen fiskal ini bekerja terus menerus melakukan counter cyclical di tengah penurunan penerimaan pajak dan peningkatan belanja pemerintah untuk menangani kesehatan dan memulihkan perekonomian.<\/p>\n
\u201cAPBN punya daya batas, ada sustainabilitas,\u201d ungkap Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat menjadi pembicara utama pada Webinar Tax Reform in The Digital Age : Challenges and Opportunities yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kamis (08\/07).<\/p>\n
Dalam webinar yang diselenggarakan untuk memperingati Hari Pajak 2021 tersebut, Menkeu menjelaskan reformasi perpajakan dilakukan untuk menghadapi transformasi digital. Sisi positif dengan adanya teknologi digital yaitu banyak kegiatan masyarakat dan ekonomi yang memanfaatkan dan beralih dari manual ke digital.<\/p>\n
\u201cSaat ini seluruh dunia juga melakukan reformasi perpajakan dan mereka melihat masing-masing jurisdikasi bahwa tidak mungkin dilakukan rezim pajak global tanpa koordinasi, kolaborasi dan kerja sama,\u201d kata Menkeu.<\/p>\n
DJP akan menggunakan momentum global ini sekaligus mengakselerasi reformasi perpajakan. Sehingga komitmen pajak merupakan pondasi bernegara terwujud.<\/p>\n
\u201cPajak adalah tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Dalam era digital ini, teknologi digital membantu kita untuk membangun dan mewujudkan sebuah tulang punggung dan tanggung jawab negara yang bisa dipercaya publik,\u201d pungkas Menkeu.<\/p>\n
Belinda Kosasih\/Coordinating Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting Group<\/em> <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Dengan kondisi pandemi yang berkepanjangan memaksa semua orang di seluruh dunia untuk beralih dari manual ke digital. Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan ekonomi global. Semua negara melindungi hak perpajakannya karena transaksi ekonomi saat ini borderless dengan adanya teknologi digital. \u201cDengan teknologi digital, maka transaksi atau hubungan, baik dalam […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":490579,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[11431,11211],"class_list":["post-490577","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","tag-refornmasi-perpajakan","tag-transformasi-digital"],"yoast_head":"\n
\nEditor : Asido Situmorang<\/em><\/p>\n