{"id":496359,"date":"2021-08-20T14:26:04","date_gmt":"2021-08-20T07:26:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.vibiznews.com\/?p=496359"},"modified":"2021-08-20T14:27:05","modified_gmt":"2021-08-20T07:27:05","slug":"pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/","title":{"rendered":"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: justify;\">(Vibiznews &#8211; Nasional) Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman <em>online<\/em> ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman <em>online<\/em> ilegal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama oleh lima kementerian dan lembaga ini dilakukan pada hari Jumat secara <em>virtual<\/em> dan dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, Gubernur BI Perry Warjiyo, Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo yang diwakili oleh Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, Menteri Kominfo Johnny G. Plate, dan Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Pernyataan bersama ini ditujukan untuk meningkatkan tindakan nyata dari masing-masing kementerian dan lembaga dalam memberantas pinjaman <em>online<\/em> ilegal sesuai kewenangannya untuk melindungi masyarakat.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan OJK selama ini telah melakukan berbagai kebijakan untuk memberantas pinjaman <em>online<\/em> ilegal melalui Satgas Waspada Investasi (SWI), termasuk menjalankan berbagai program edukasi kepada masyarakat untuk menggunakan <em>fintech lending<\/em> yang terdaftar atau berizin di OJK dan mencegah masyarakat memanfaatkan pinjaman <em>onl<\/em><em>ine<\/em> ilegal. OJK juga mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan oleh anggota SWI lainnya, di antaranya melakukan <em>cyber patrol<\/em>, melakukan pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol ilegal, menertibkan koperasi simpan pinjam yang menawarkan pinjaman <em>online<\/em>, melakukan pelarangan <em>payment gateway, <\/em>dan melakukan proses hukum terhadap pinjol ilegal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">OJK juga telah mendapatkan respon positif dari <em>Google<\/em> atas permintaan kerja sama mengenai syarat aplikasi pinjaman pribadi di Indonesia yang sering disalahgunakan oleh pinjaman <em>online<\/em> ilegal. Terhitung sejak tanggal 28 Juli 2021, <em>Google<\/em> menambahkan persyaratan tambahan kelayakan bagi aplikasi pinjaman pribadi antara lain berupa dokumen lisensi atau terdaftar di OJK.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cUpaya-upaya preventif dan kuratif dalam penanganan pinjaman <em>online<\/em> ilegal tidak boleh berhenti sampai disini. Seluruh anggota SWI harus membangun suatu sistem yang terintegasi dan terstruktur untuk melawan masifnya penawaran pinjaman <em>online<\/em> ilegal. Pinjaman <em>online<\/em> ilegal harus kita basmi bersama karena pelaku pinjaman <em>online<\/em> ilegal membebani dan merugikan masyarakat. Ke depannya, OJK, BI, Kominfo, Kemenkop UKM dan Polri harus menerapkan strategi yang lebih efektif, terstruktur dan terarah untuk membasmi pinjaman <em>online<\/em> ilegal, yang kami wujudkan bersama dalam Pernyataan Bersama ini,\u201d tegas Wimboh Santoso.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Gubernur BI, Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI berkomitmen dan mendukung penuh setiap upaya dan langkah bersama untuk menjaga agar sektor keuangan dapat terus tumbuh secara sehat dan berkontribusi positif dan efektif terhadap pemulihan ekonomi. BI juga terus berkomitmen untuk selalu menjadi mitra strategis dalam sinergi antarotoritas dalam mentransmisikan kebijakan, tanpa terganggu oleh adanya praktik bisnis yang tidak sehat seperti pinjaman <em>online <\/em>ilegal. Dukungan penuh BI selaku otoritas di bidang Sistem Pembayaran antara lain : i) menekankan penerapan aspek kehati-hatian oleh Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank dalam menjalankan bisnisnya dan menjalankan kewajiban Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) termasuk menerapkan prinsip <em>Know Your Customer<\/em>; ii) melarang PJP nonbank, yaitu untuk tidak bekerja sama dengan atau memfasilitasi penyelenggara pinjaman <em>online<\/em> ilegal; dan iii) memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penawaran pinjaman <em>online<\/em> ilegal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Kominfo Johnny G. Plate menyatakan kemajuan sektor teknologi finansial (tekfin) terutama <em>peer-to-peer lending fintech <\/em>atau platform pinjaman <em>online<\/em>, merupakan suatu hal yang membanggakan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Namun kita tetap harus berhati-hati karena sejak tahun 2018 sampai 17 Agustus 2021, Kementerian Kominfo telah memutus akses 3.856 konten terkait <em>fintech <\/em>yang melanggar peraturan perundangan, termasuk platform pinjaman <em>online <\/em>tanpa izin\/ilegal,&#8221; ujarnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Johnny mengapresiasi inisiatif pernyataan bersama untuk meningkatkan komitmen pemberantasan aktivitas pinjaman <em>online <\/em>ilegal serta memperkuat perlindungan konsumen di Indonesia.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">&#8220;Kami mengajak dan tentu siap untuk bersama-sama kementerian dan lembaga terkait secara khusus OJK, BI, Kemenkop UMKM, dan Kepolisian RI dan pemangku kepentingan dari sektor privat untuk mewujudkan ekosistem pinjaman online yang kondusif dan aman yang bermanfaat bagi masyarakat yang mendorong perekonomian nasional,&#8221; tandasnya.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki menegaskan, aktivitas pinjaman <em>online<\/em> ilegal yang mengatasnamakan\/berkedok Koperasi Simpan Pinjam (KSP), dapat memperburuk citra koperasi. Kementerian Koperasi dan UKM, juga telah bekerjasama dengan Satgas Waspada Investasi, guna menghentikan aktivitas bisnis pinjaman <em>online<\/em> ilegal yang mengatasnamakan\/berkedok KSP. Kementerian Koperasi juga telah melakukan beberapa program edukasi kepada gerakan koperasi ataupun masyarakat luas untuk mengantisipasi pinjaman <em>online<\/em> ilegal mengatasnamakan\/berkedok koperasi, seperti Penguatan Fungsi Pembinaan Koperasi, Penguatan Fungsi Pengawasan Koperasi dan Peningkatan Literasi KSP. Hal ini bertujuan agar masyarakat tahu nilai \u2013 nilai yang dimiliki oleh koperasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPinjaman <em>online<\/em> ilegal sudah semakin marak terjadi dan mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat, utamanya di tengah situasi pandemi Covid-19. Melalui Komitmen bersama ini, merupakan langkah konkrit sinergi Kementerian\/Lembaga untuk pencegahan, penanganan, pengaduan, dan penegakan hukum dalam pemberantasan pinjaman <em>online <\/em>ilegal,\u201d kata Teten Masduki.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Kapolri Jendral Listyo Sigit Pranowo mengatakan bahwa pada periode tahun 2018 s.d 2021, Polri telah melakukan 14 penegakan hukum pinjaman <em>online<\/em> ilegal dengan berbagai modus operandi yang merugikan masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut, dibutuhkan pedoman bagi para pihak untuk melaksanakan kerja sama dalam rangka melindungi masyarakat dari penawaran pinjaman <em>online<\/em> ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman <em>online<\/em> ilegal.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">\u201cPernyataan bersama ini merupakan salah satu wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat guna memberikan rasa aman bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang mengalami tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19,\u201d kata Kapolri.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><strong>Pernyataan Bersama<\/strong><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Dalam rangka meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman <em>online<\/em> ilegal dan memperkuat upaya pemberantasan pinjaman <em>online<\/em> ilegal, serta berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Dugaan Tindakan Melawan Hukum di Bidang Penghimpunan Dana Masyarakat dan Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia menyampaikan Pernyataan Bersama sebagai berikut:<\/p>\n<ol style=\"text-align: justify;\">\n<li>Pencegahan<\/li>\n<li>Memperkuat literasi keuangan dan melakukan program komunikasi secara aktif dan menyeluruh untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman <em>online<\/em><\/li>\n<li>Memperkuat program edukasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kehati-hatian dalam melakukan pinjaman <em>online<\/em> dan menjaga data pribadi.<\/li>\n<li>Memperkuat kerja sama antarotoritas dan pengembang aplikasi untuk mencegah penyebaran pinjaman <em>online<\/em> ilegal melalui aplikasi dan penyedia jasa telepon seluler untuk menyebarkan informasi kewaspadaan masyarakat atas penawaran pinjaman <em>online<\/em><\/li>\n<li>Melarang perbankan, Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) nonbank, <em>aggregator<\/em>, dan koperasi bekerja sama atau memfasilitasi pinjaman <em>online<\/em> ilegal, dan wajib mematuhi prinsip mengenali pengguna jasa (<em>Know Your Customer<\/em>) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/li>\n<li>Penanganan Pengaduan Masyarakat<\/li>\n<li>Membuka akses pengaduan masyarakat.<\/li>\n<li>Melakukan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat sesuai dengan kewenangan masing-masing Kementerian\/Lembaga dan\/atau melaporkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dilakukan proses hukum.<\/li>\n<li>Penegakan Hukum<\/li>\n<li>Melakukan proses hukum terhadap pelaku pinjaman <em>online<\/em> ilegal sesuai kewenangan masing-masing Kementerian\/Lembaga.<\/li>\n<li>Melakukan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan operasional pinjaman <em>online<\/em> ilegal lintas negara.<\/li>\n<\/ol>\n<p style=\"text-align: justify;\">Tindak lanjut Pernyataan Bersama ini akan diwujudkan dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Pemberantasan Pinjaman <em>Online<\/em> Ilegal yang akan memuat langkah-langkah dari masing-masing Kementerian\/Lembaga yang terkoordinasi dalam Satuan Tugas Waspada Investasi.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Upaya ini tentunya memerlukan peran serta masyarakat dalam membantu memutus mata rantai jebakan pinjaman <em>online<\/em> ilegal dan hanya menggunakan <em>fintech lending<\/em> yang terdaftar di OJK.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>(Vibiznews &#8211; Nasional) Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. Pernyataan [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":101053,"featured_media":494507,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[353,3035,2957],"tags":[9943],"class_list":["post-496359","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-banking-insurance","category-video-info-publik","category-national","tag-pinjaman-online"],"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v22.9 - https:\/\/yoast.com\/wordpress\/plugins\/seo\/ -->\n<title>Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"en_US\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"(Vibiznews &#8211; Nasional) Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. Pernyataan [&hellip;]\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Vibiznews.com\" \/>\n<meta property=\"article:published_time\" content=\"2021-08-20T07:26:04+00:00\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2021-08-20T07:27:05+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1600\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"900\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/jpeg\" \/>\n<meta name=\"author\" content=\"Fadjar Dewanto\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Written by\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"Fadjar Dewanto\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:label2\" content=\"Est. reading time\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data2\" content=\"6 minutes\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\/\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/\",\"url\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/\",\"name\":\"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg\",\"datePublished\":\"2021-08-20T07:26:04+00:00\",\"dateModified\":\"2021-08-20T07:27:05+00:00\",\"author\":{\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/ba2cdc61f74966250426e208a83feabf\"},\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"en-US\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg\",\"contentUrl\":\"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg\",\"width\":1600,\"height\":900,\"caption\":\"Vibizmedia Photo\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Home\",\"item\":\"https:\/\/vibiznews.com\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/#website\",\"url\":\"https:\/\/vibiznews.com\/\",\"name\":\"Vibiznews.com\",\"description\":\"Berita Bisnis | Berita Komoditi | Berita Saham\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\/\/vibiznews.com\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":\"required name=search_term_string\"}],\"inLanguage\":\"en-US\"},{\"@type\":\"Person\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/ba2cdc61f74966250426e208a83feabf\",\"name\":\"Fadjar Dewanto\",\"image\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"en-US\",\"@id\":\"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/image\/\",\"url\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/07fae60539cb2c53642a35b195c6adc2?s=96&d=mm&r=g\",\"contentUrl\":\"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/07fae60539cb2c53642a35b195c6adc2?s=96&d=mm&r=g\",\"caption\":\"Fadjar Dewanto\"},\"description\":\"Editor in Chief Vibiz Media Network, Coordinating Partner of Business Advisory Vibiz Consulting.\",\"sameAs\":[\"http:\/\/www.vibiznews.com\"],\"url\":\"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/author\/fadjar-dewanto\/\"}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/","og_locale":"en_US","og_type":"article","og_title":"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com","og_description":"(Vibiznews &#8211; Nasional) Menanggapi banyaknya informasi dari masyarakat yang dirugikan oleh pinjaman online ilegal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Kementerian Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia (Kominfo) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM) memberikan pernyataan bersama komitmen memperkuat langkah-langkah pemberantasan pinjaman online ilegal. Pernyataan [&hellip;]","og_url":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/","og_site_name":"Vibiznews.com","article_published_time":"2021-08-20T07:26:04+00:00","article_modified_time":"2021-08-20T07:27:05+00:00","og_image":[{"width":1600,"height":900,"url":"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg","type":"image\/jpeg"}],"author":"Fadjar Dewanto","twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Written by":"Fadjar Dewanto","Est. reading time":"6 minutes"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/","url":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/","name":"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal - Vibiznews.com","isPartOf":{"@id":"https:\/\/vibiznews.com\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg","datePublished":"2021-08-20T07:26:04+00:00","dateModified":"2021-08-20T07:27:05+00:00","author":{"@id":"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/ba2cdc61f74966250426e208a83feabf"},"breadcrumb":{"@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#breadcrumb"},"inLanguage":"en-US","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#primaryimage","url":"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg","contentUrl":"https:\/\/vibiznews.com\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Rupiah-stronger-9.jpg","width":1600,"height":900,"caption":"Vibizmedia Photo"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/2021\/08\/20\/pernyataan-bersama-lima-kementerian-dan-lembaga-langkah-pemberantasan-pinjaman-online-ilegal\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Home","item":"https:\/\/vibiznews.com\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Pernyataan Bersama Lima Kementerian dan Lembaga: Langkah Pemberantasan Pinjaman Online Ilegal"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/#website","url":"https:\/\/vibiznews.com\/","name":"Vibiznews.com","description":"Berita Bisnis | Berita Komoditi | Berita Saham","potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/vibiznews.com\/?s={search_term_string}"},"query-input":"required name=search_term_string"}],"inLanguage":"en-US"},{"@type":"Person","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/ba2cdc61f74966250426e208a83feabf","name":"Fadjar Dewanto","image":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"en-US","@id":"https:\/\/vibiznews.com\/#\/schema\/person\/image\/","url":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/07fae60539cb2c53642a35b195c6adc2?s=96&d=mm&r=g","contentUrl":"https:\/\/secure.gravatar.com\/avatar\/07fae60539cb2c53642a35b195c6adc2?s=96&d=mm&r=g","caption":"Fadjar Dewanto"},"description":"Editor in Chief Vibiz Media Network, Coordinating Partner of Business Advisory Vibiz Consulting.","sameAs":["http:\/\/www.vibiznews.com"],"url":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/author\/fadjar-dewanto\/"}]}},"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/496359","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/101053"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=496359"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/496359\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":496363,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/496359\/revisions\/496363"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/494507"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=496359"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=496359"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/vibiznews.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=496359"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}