(Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Issue mengenai kenaikan tarif PPN sudah mengemuka dan banyak pihak ingin mengetahui perkembangannya seperti apa. Ada yang mengatakan ada barang-barang tertentu yang tidak kena PPN tetapi ada juga yang dikenakan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, \u00a0Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pemberitaan mengenai pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ia menegaskan bahwa tidak semua barang\/jasa akan dikenakan pajak tersebut.<\/p>\n
\u201cSaya ingin menyampaikan sekali lagi bahwa barang kebutuhan pokok, jasa kesehatan, jasa pendidikan, jasa pelayanan sosial, dan beberapa jenis jasa lainnya diberikan fasilitas pembebasan PPN,\u201d ungkap Wamenkeu pada Sosialisasi Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di Palembang Sumatera Selatan, Jumat (18\/03).<\/p>\n
Dalam paparannya, fasilitas pembebasan PPN bertujuan agar masyarakat berpenghasilan menengah dan kecil tetap tidak perlu membayar PPN atas konsumsi kebutuhan pokok, jasa pendidikan, jasa kesehatan, dan layanan sosial. Selain itu, pengurangan atas pengecualian dan fasilitas PPN agar lebih mencerminkan keadilan dan tepat sasaran serta dengan tetap menjaga kepentingan masyarakat dan dunia usaha.<\/p>\n
Namun, Wamenkeu juga menyampaikan pengecualian pengenaan PPN tersebut dibarengi dengan kenaikan tarif PPN menjadi 11% pada 1 April 2022 dan pengenaan tarif khusus PPN sebesar 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang akan diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.<\/p>\n
\u201cIni semua sedang kita buatkan peraturan operasionalnya. Undang-undangnya memungkinkan,\u201d jelas Menkeu.<\/p>\n
Pemberlakuan kenaikan PPN merupakan keberpihakan kebijakan yang menyesuaikan dengan kondisi masyarakat dan kegiatan usaha yang masih dalam masa pemulihan pasca pandemi, sehingga diharapkan mampu mengurangi beban masyarakat dan memperbaiki tax ratio Indonesia.<\/p>\n
\u201cTidak ada niat Pemerintah untuk memberatkan masyarakat. Undang-undang pajak adalah undang-undang yang kita desain supaya lebih transparan, lebih adil, dan lebih memberikan kepastian bagi seluruh wajib pajak. Namun kita tetap dalam koridor, kita memang membiayai pembangunan ini lewat penerimaan pajak,\u201d pungkas Wamenkeu.<\/p>\n
Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Issue mengenai kenaikan tarif PPN sudah mengemuka dan banyak pihak ingin mengetahui perkembangannya seperti apa. Ada yang mengatakan ada barang-barang tertentu yang tidak kena PPN tetapi ada juga yang dikenakan tarif yang lebih tinggi. Oleh karena itu, \u00a0Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara meluruskan pemberitaan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":518151,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[12783,11685,12109],"class_list":["post-518149","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","tag-fasilitas-pembebasan-ppn","tag-ppn","tag-uu-hpp"],"yoast_head":"\n