(Vibiznews – Economy & Business) – Terhitung mulai 1 Mei 2022, aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi diberlakukan.<\/p>\n
Pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68\/PMK.03\/2022 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada 30 Maret 2022 dan diundangkan di hari yang sama.<\/p>\n
Perdagangan aset kripto di Indonesia mulai dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).<\/p>\n
Menurut Pasal 1 angka 14 PMK-68\/PMK.03\/2022, aset kripto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk aset digital, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Berdasarkan definisi tersebut, aset kripto memenuhi kriteria sebagai objek PPN berupa Barang Kena Pajak (BKP) Tidak Berwujud sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPN beserta perubahannya).<\/p>\n
Kemudian, Pasal 5 PMK-68\/PMK.03\/2022 mengatur bahwa atas penyerahan aset kripto dikenai PPN dengan besaran tertentu, yakni sebesar 1% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Kementerian Perdagangan), atau 2% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti) dari tarif PPN sebagaimana diatur dalam UU PPN beserta perubahannya. Dengan kata lain, untuk saat ini, tarif PPN atas penyerahan aset kripto adalah sebesar 0,11% atau 0,22% dari nilai transaksi aset kripto, tergantung apakah transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti atau tidak.<\/p>\n
Adapun penghasilan dari perdagangan aset kripto merupakan objek PPh. Sebab, di sana terdapat tambahan kemampuan ekonomis yang memenuhi definisi penghasilan sebagaimana diatur pada Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU PPh beserta perubahannya).<\/p>\n
Selanjutnya, Pasal 21 PMK-68\/PMK.03\/2022 mengatur bahwa penjual aset kripto dikenai PPh Pasal 22 Final atas penghasilan dari perdagangan aset kripto yang dilakukannya, baik jual beli dengan mata uang fiat, swap, maupun tukar-menukar dengan barang lain\/jasa. Untuk besarannya, yakni 0,1% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang terdaftar di Bappebti) atau 0,2% (jika transaksi dilakukan melalui exchanger yang tidak terdaftar di Bappebti) dari nilai transaksi aset kripto.<\/p>\n
PPN dan PPh Pasal 22 Final di atas wajib dipungut oleh exchanger yang menjadi fasilitator dalam transaksi perdagangan aset kripto. Atas pemungutan tersebut, exchanger wajib menerbitkan bukti pemotongan\/pemungutan unifikasi kepada para pihak yang bertransaksi, dalam hal ini pembeli dan penjual aset kripto.<\/p>\n
Selanjutnya, exchanger wajib menyetorkan PPN dan PPh Pasal 22 Final tersebut ke kas negara paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian, exchanger wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 1107 Put (Modifikasi) dan SPT Masa PPh Unifikasi paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir (tanggal 20 bulan berikutnya).<\/p>\n
Dengan demikian, tarif PPN yang dikenakan ialah 0,11% dari nilai transaksi kripto. Sementara itu, para pedagang aset kripto atau exchanger dikenai PPh 22 final dengan tarif 0,1% dari nilai transaksi.<\/p>\n
Untuk pedagang yang tak terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), maka tarif pajak yang dipungut berbeda. Yakni, dua kali lipat dari pedagang yang berlisensi atau berarti 0,22% untuk PPN dan 0,2% sebagai PPh.<\/p>\n
Skema Perhitungan Pajak Aset Kripto<\/p>\n
Perhitungan pengenaan pajak transaksi aset kripto ini berdasarkan aturan PMK 68, mengatur 3 hal:
\n1. Transaksi jual-beli kripto.
\n2. Jasa memfasilitasi transaksi (exchange)
\n3. Jasa verifikasi transaksi (mining).<\/p>\n
Untuk pedagang aset kripto yang terdaftar di Bappebti akan mengenakan tarif PPN 0,11% dan PPh 0,1%.<\/p>\n
Perdagangan Rupiah-Kripto<\/p>\n
Contoh transaksi jual terjadi pada tanggal 09 Mei 2022, Indra menjual aset kripto Bitcoin sebanyak 0,5 BTC dengan harga satuan pada saat itu adalah Rp 500.000.000 per BTC.<\/p>\n
Atas transaksi itu, maka beban biaya yang pengguna tanggung adalah berdasarkan formula sebagai berikut:
\n\u2022 0,11% x (0,5 BTC x Rp 500.000.000) = Rp275.000. \u2013 PPN
\n\u2022 0.1% x (0.5 BTC x Rp.500.000.000) = Rp250.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Contoh transaksi beli terjadi pada tanggal 13 Mei 2022, Indra membeli aset kripto Bitcoin sebanyak 0,5 BTC dengan harga satuan pada saat itu adalah Rp 600.000.000 per BTC.<\/p>\n
\u2022 0,11% x (0,5 BTC x Rp 600.000.000) = Rp330.000. – PPN
\n\u2022 0.1% x (0.5 BTC x Rp.600.000.000) = Rp300.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Perdagangan Kripto-Kripto (Swap\/Tukar)<\/p>\n
Contohnya transaksi pada tanggal 14 Mei 2022, Indra menukar sebanyak 0,5 aset kripto A dengan 1 aset kripto B milik Putri.
\nPada tanggal itu nilai tukar aset kripto A dalam rupiah adalah Rp 500.000.000 dan aset kripto B sebesar Rp 30.000.000.
\nBesar biaya dan pengenaan pajak pada Indra<\/p>\n
Atas penyerahan aset kripto A, biaya dan pajak yang dikenakan kepada Indra adalah:
\n\u2022 0,11% x (0,5 x Rp500.000.000) = Rp275.000 \u2013 PPN
\n\u2022 0.1% x (0.5 x Rp500.000.000) = Rp250.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Kemudian, atas penerimaan aset kripto B, biaya dan pajak yang dikenakan kepada Indra adalah:
\n\u2022 0,11% x (1 x Rp 30.000.000) = Rp33.000 \u2013 PPN
\n\u2022 0.1% x (1x Rp30.000.000) = Rp30.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Maka, total biaya dan pajak penyerahan aset kripto A dan B adalah Rp 588.000 untuk Indra.
\nBesar biaya dan pengenaan pajak pada Putri<\/p>\n
Atas penerimaan kripto A, biaya dan pajak yang dikenakan kepada Putri adalah:
\n\u2022 0,11% x (0,5 x Rp500.000.000) = Rp275.000 \u2013 PPN
\n\u2022 0.1% x (0.5 x Rp500.000.000) = Rp250.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Kemudian, atas penerimaan aset kripto B, biaya dan pajak yang dikenakan kepada Putri adalah:
\n\u2022 0,11% x (1 x Rp 30.000.000) = Rp33.000 \u2013 PPN
\n\u2022 0.1% x (1x Rp30.000.000) = Rp30.000 \u2013 PPh 22<\/p>\n
Maka, total biaya dan pajak penyerahan aset kripto A dan B adalah Rp 868.000 untuk Putri.<\/p>\n
Bukti potong pajak akan menjadi salah satu instrumen pelaporan yang dibutuhkan dalam proses pelaporan SPT, pedagang aset kripto diwajibkan untuk menyediakan bukti potong pajak bagi para pengguna yang sudah mendaftarkan NPWPnya.<\/p>\n
Selasti Panjaitan\/Vibiznews<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews – Economy & Business) – Terhitung mulai 1 Mei 2022, aturan pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto resmi diberlakukan. Pengenaan pajak atas transaksi perdagangan aset kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68\/PMK.03\/2022 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, pada 30 Maret 2022 dan diundangkan di hari yang sama. Perdagangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":523611,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-523609","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business"],"yoast_head":"\n