(Vibiznews – Economy & Business) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang merencanakan pelaksanaan pilar 1 dan pilar 2 paket pajak internasional OECD\/G20 Inclusive Framework.<\/p>\n
Dengan dilaksanakannya pilar 1, maka perusahaan seperti Google, Facebook dan lain-lain harus bayar pajak ke Indonesia.<\/p>\n
Direktur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama mengatakan pilar 1 masih dalam tahap pembahasan dan sedang dalam titik kritikal untuk diputuskan. Adapun, pilar 1 adalah Unified Approach atau hak pemajakan dan basis pajak yang lebih adil dalam konteks ekonomi digital.<\/p>\n
“Pilar satu kita menunggu penandatanganan multilateral convention-nya yang direncanakan seharusnya Juli 2023. Kalau itu sudah ditandatangani dan Indonesia menjadi salah satu yang menandatangani itu, kita akan mulai menyusun aturan-aturan pelaksananya.<\/p>\n
Mudah-mudahan bisa di 2024, tapi mungkin lebih realistis kita akan sampai pertengahan 2024 sampai akhir 2024,” katanya dalam webinar MUC Consulting, Kamis (16\/2\/2023).<\/p>\n
Mekar menyebut pilar 2 akan diterapkan terlebih dahulu karena Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) telah menerbitkan panduan teknis, sehingga tinggal menunggu terbitnya kerangka kerja implementasinya.<\/p>\n
“Kami tinggal menunggu implementation framework-nya, sudah selesai tapi belum diterbitkan, itu yang jadi basis kita. Kami harapkan kalau kondisinya lancar, kita akan mulai menerapkan di 2024,” ucapnya.<\/p>\n
Sebagai informasi, pilar 2 merupakan solusi sebagai upaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak. Pilar 2 terdiri atas dua rencana kebijakan yaitu Global Anti-Base Erosion Rules (GloBE) terkait penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum, dan Subject to Tax Rule (STTR) terkait pemberlakuan tarif withholding tax.<\/p>\n
Melalui pilar 2 itu, akan ada 2 pendekatan yang bisa dimanfaatkan sebagai dasar untuk menerapkan top up tax terhadap wajib pajak yang mendapatkan insentif pajak, yakni Income Inclusion Rule (IIR) dan undertaxed payment rule (UTPR).<\/p>\n
Mekar menyebut dalam panduan yang berkembang saat ini OECD memberi ruang untuk menerapkan Qualifying Domestic-Minimum Top-Up Tax (QDMTT). Menurutnya, Indonesia lebih memilih skema itu ketika ingin menerapkan top up tax jika insentif yang diterima wajib pajak di bawah effective tax rate (ETR) yang sebesar 15%.<\/p>\n
“Di bawah 15% memang akan mengakibatkan adanya top up tax yang akan dikenakan di negara di mana ultimate variant entitynya berada. Nah ini kita pahami dalam diskusi-diskusi kita, OECD memang memberikan guidance-nya, kita bisa juga menerapkan yang kita sebut QDMTT,” tutur Mekar.<\/p>\n
Mekar menekankan bahwa pilar 2 bersifat common approach atau tidak wajib, berbeda dengan pilar 1 yang wajib atau harus diterapkan (minimum standar) oleh anggota OECD\/G20.<\/p>\n
Jika ada negara yang tidak memilih menerapkan pilar 2, kata Mekar, malah merugikan negara itu sendiri karena sifat ketentuan dalam pilar 2 ini adalah top up tax. Dan sudah ada 37 negara yang menyepakati adanya pilar 1 dan pilar 2.<\/p>\n
Mengutip Komite Pengawas Perpajakan Kementerian Keuangan, pilar 2 merupakan usulan solusi yang berupaya mengurangi kompetisi pajak sekaligus melindungi basis pajak yang dilakukan melalui penetapan tarif pajak efektif PPh badan minimum secara global.<\/p>\n
Desain kebijakan GloBE dilakukan dengan menerapkan tarif efektif pajak minimum sebesar 15% yang ditinjau dari negara domisili. Apabila terdapat selisih antara pajak minimum tersebut dengan tarif pajak efektif di lokasi investasi suatu perusahaan multinasional, ada dua implikasi.<\/p>\n
Implikasi itu dapat dipajaki di negara domisili melalui income inclusion rule atau penghasilan luar negeri ditarik ke negara domisili dan\/atau melalui undertaxed payment rule atau biaya yang dibayarkan oleh perusahaan multinasional di negara domisili ke perusahaan multinasional di negara dengan tarif pajak rendah menjadi non-deductible.<\/p>\n
Selasti Panjaitan\/Vibiznews\/Head of Wealth Planning<\/em><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews – Economy & Business) – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan sedang merencanakan pelaksanaan pilar 1 dan pilar 2 paket pajak internasional OECD\/G20 Inclusive Framework. Dengan dilaksanakannya pilar 1, maka perusahaan seperti Google, Facebook dan lain-lain harus bayar pajak ke Indonesia. Direktur Perpajakan Internasional DJP, Mekar Satria Utama mengatakan pilar 1 masih dalam tahap […]<\/p>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":542020,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[],"class_list":["post-542019","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business"],"yoast_head":"\n