Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senin (27\/03).<\/p>\n
Dalam kesempatan itu, Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara saat ini memiliki tanggung jawab mengelola sejumlah aset negara .Yang terdiri dari berbagai bentuk aset lancar, aset piutang jangka panjang, properti, investasi jangka panjang, aset tetap, dan aset lainnya.<\/p>\n
Selain itu, Kementerian Keuangan juga bertanggung jawab dalam mengelola pendapatan, belanja, dan pembiayaan negara dengan prinsip kehati-hatian untuk kesejahteraan rakyat. Termasuk menjalankan 21 mandat undang undang yang bersifat strategis, luas, dan kompleks.<\/p>\n
Kepercayaan dan juga harapan menjadi sangat penting. Tentu juga di dalam menjalankan tugas sebagai bendahara yang menjalankan dan mendesain kebijakan fiskal untuk menjaga perekonomian Indonesia,\u201d tegasnya.<\/p>\n
Maka, Kementerian Keuangan sebagai institusi yang sangat besar dan kompleks tadi, berkomitmen untuk terus menerus memperbaiki kerangka kerja. Serta menyempurnakan nilai-nilai dan sistem terkait integritas di Kementerian Keuangan.<\/p>\n
Dikatakan oleh Menkeu, terdapat beberapa komponen reformasi birokrasi yang telah dilakukan Kementerian Keuangan, yaitu menyangkut peningkatan kualitas sumber daya Manusia.Juga simplifikasi proses bisnis, internal kontrol dari sisi pengawasan internal, penguatan organisasi, cara kerja baru, dan perkembangan teknologi digital.<\/p>\n
Adapun langkah yang diambil Kementerian Keuangan untuk meningkatkan integritas dan mencapai tujuan kehidupan bangsa yang bersih dari korupsi. Yaitu dengan melakukan bebagai upaya mulai dari sisi pencegahan, langkah deteksi. Dan membentuk tiga lini integritas (pengawasan di lingkungan kantor, di unit kepatuhan internal, dan melalui Inspektorat Jenderal).<\/p>\n
\u201cLangkah-langkah perbaikan kita lakukan untuk pengawasan di semua lini ini. Pertama mengintrodusir teknologi informasi sehingga mengurangi interaksi dan mungkin jauh lebih mudah dari sisi pendeteksi dini by sistem. Melakukan eksaminasi harta kekayaan secara lebih luas. Dan dalam hal ini melihat secara detail anomali-anomali dengan sinergi antara Irjen dengan Unit Kepatuhan Internal,\u201d ungkap Menteri Keuangan.<\/p>\n
\u201cMasyarakat yang merasakan atau melihat atau mendengar adanya hal-hal yang menyangkut tata kelola Kementerian Keuangan. Mereka bisa melakukan pengaduan melalui saluran WISE Kemenkeu, whistleblower dari Kementerian Keuangan. Atau kalau untuk Pajak, Bea Cukai, kita juga punya Komwasjak, Komite Pengawasan Perpajakan,\u201d pungkasnya.<\/p>\n
Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Kementerian Keuangan melakukan evaluasi reformasi birokrasi , tindaklanjut atas isu-isu terkini, serta respon atas aspirasi masyarakat terhadap Kementerian Keuangan. Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja dengan Komisi XI DPR RI di kompleks Parlemen, Senin (27\/03). Dalam kesempatan itu, Menkeu mengatakan bahwa Kementerian Keuangan […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":544566,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[14053],"class_list":["post-544565","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","tag-evaluasi-reformasi-birokrasi"],"yoast_head":"\n