<\/p>\n
(Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Mengingat pentingnya ekspor dan impor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah memandang perlu membuat aturan mengenai hal tersebut.<\/p>\n
Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan impor dan ekspor barang kiriman.<\/p>\n
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4 Tahun 2025 yang mulai berlaku 30 hari sejak tanggal diundangkan. PMK tersebut merupakan perubahan kedua atas barang kiriman yang sebelumnya diatur pada PMK Nomor 96 Tahun 2023 jo. PMK Nomor 111 Tahun 2023.<\/p>\n
Juga harmonisasi dengan ketentuan lain seperti ketentuan larangan dan\/atau pembatasan (lartas) sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024.<\/p>\n
Memberikan fasilitas fiskal bagi jemaah haji yang waktu tunggunya sangat lama. Dan perlunya memberikan apresiasi bagi WNI yang mengharumkan nama bangsa melalui pemberian fasilitas fiskal atas barang kiriman hadiah perlombaan\/penghargaan internasional.<\/p>\n
Serta meningkatkan dukungan ekspor dengan membuka skema barang kiriman untuk kegiatan ekspor yang dilakukan perusahaan berfasilitas. Dan dengan melakukan simplifikasi ketentuan konsolidasi barang kiriman ekspor.<\/p>\n
Pokok-pokok perubahan yang diatur dalam PMK 4\/2025 meliputi pendefinisian ulang barang kiriman yang berasal dari hasil perdagangan dan barang kiriman pribadi. Pengaturan jangka waktu penyampaian consignment note<\/em> apabila terdapat konfirmasi.<\/p>\n Perubahan aturan terhadap barang kiriman yang menerapkan self-assessment,<\/em> perubahan aturan bea masuk tambahan impor melalui barang kiriman. Perubahan aturan pungutan untuk nonkomoditas tertentu, perubahan tarif bea masuk terhadap komoditas tertentu yang sebelumnya dikenakan tarif MFN.<\/p>\n <\/p>\n Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Economy & Business) \u2013 Mengingat pentingnya ekspor dan impor dalam menunjang pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah memandang perlu membuat aturan mengenai hal tersebut. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan dan pengawasan serta memberikan kepastian hukum dalam kegiatan impor dan ekspor barang kiriman. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":576710,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[29],"tags":[14908],"class_list":["post-576708","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economy-business","tag-pmk-4-2025"],"yoast_head":"\nPengaturan khusus barang kiriman jemaah haji, pengaturan khusus barang kiriman hadiah perlombaan\/penghargaan internasional, dan perubahan ketentuan ekspor barang kiriman.<\/h5>\n