<\/p>\n
(Vibiznews \u2013 Commodity) \u2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025. Yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk aset kripto.<\/p>\n
Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK M. Ismail Riyadi mengatakan POJK ini ditujukan untuk memperkuat peran. Dan memperluas ruang lingkup bagi penyelenggara perdagangan aset keuangan digital. Serta mengadopsi kerangka pengaturan dan pengawasan yang sesuai dengan standar sektor jasa keuangan dan praktik terbaik internasional.<\/p>\n
Dengan diberlakukannya POJK tersebut, ruang lingkup AKD diperluas. Pertama, POJK mengatur bahwa AKD terdiri atas aset kripto dan AKD lainnya, termasuk derivatif aset keuangan digital.<\/p>\n
Kedua, perdagangan aset keuangan digital yang diperdagangkan di pasar Aset Keuangan Digital wajib memenuhi kriteria tertentu, seperti diterbitkan, disimpan, ditransfer. Dan\/atau diperdagangkan menggunakan teknologi buku besar terdistribusi atau mengacu pada AKD yang mendasarinya.<\/p>\n
Selain itu, terdapat ketentuan mengenai perdagangan derivatif aset keuangan digital yang memberikan opsi investasi kepada Konsumen. Yakni dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan perlindungan Konsumen. Diantaranya, apabila Bursa melaksanakan kegiatan perdagangan derivatif AKD, maka Bursa wajib terlebih dahulu menyampaikan permohonan persetujuan kepada OJK.
\nPedagang dapat melakukan kegiatan jual dan\/atau beli derivatif AKD atas amanat konsumen pada Bursa yang telah memperoleh persetujuan OJK. Kegiatan ini dapat dilakukan tanpa permohonan persetujuan ke OJK, namun harus didahului dengan perjanjian kerja sama antara Pedagang dan Bursa.<\/p>\n
Penyelenggara perdagangan AKD wajib memiliki mekanisme penempatan Margin (jaminan) pada rekening khusus. Baik berupa uang maupun AKD, dalam rangka perdagangan derivatif AKD sebagai bentuk pelindungan kepada konsumen.<\/p>\n
“Konsumen yang akan melakukan perdagangan derivatif AKD diwajibkan terlebih dahulu mengikuti knowledge test yang diselenggarakan oleh pedagang,” tutupnya.<\/p>\n
Belinda Kosasih\/ Partner of Banking Business Services\/Vibiz Consulting<\/em><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" (Vibiznews \u2013 Commodity) \u2013 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23 Tahun 2025. Yaitu tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27 Tahun 2024 mengenai Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk aset kripto. Penerbitan POJK ini dilandaskan oleh perkembangan positif Aset Keuangan Digital (AKD), khususnya aset kripto sebagai […]<\/p>\n","protected":false},"author":101013,"featured_media":582621,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_exactmetrics_skip_tracking":false,"_exactmetrics_sitenote_active":false,"_exactmetrics_sitenote_note":"","_exactmetrics_sitenote_category":0,"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[7,14922],"tags":[],"class_list":["post-590133","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-commodity","category-economy-and-business"],"yoast_head":"\n