Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe sedang mempertimbangkan menunda kenaikan pajak penjualan, yang awalnya direncanakan pada bulan April 2017, menjadi ditunda sekitar dua tahun, demikian media Jepang melaporkan pada hari Jumat (27/05).
Abe kemungkinan akan mengumumkan penundaan awal Juni 1, ketika sesi parlemen saat ditutup, kata surat kabar Asahi tanpa mengutip sumber.
Keputusan akan datang di bangun dari (G7) KTT Kelompok Tujuh Abe menjadi tuan di Jepang barat, di mana ia mengatakan kepada para pemimpin ekonomi global mungkin di ambang krisis keuangan pada skala runtuhnya Lehman Brothers di 2008.
Penundaan dua tahun masih akan memungkinkan Jepang untuk memenuhi target mengubah defisit anggaran negara menjadi surplus pada tahun fiskal 2020, kata surat kabar Yomiuri.
Lihat : Inflasi Jepang Turun Dua Bulan Berturut, Membangkitkan Harapan Stimulus BOJ
“Penggambaran ekonomi global Abe sebagai salah satu langkah dari krisis adalah berlebihan, tapi menunda kenaikan pajak pasti akan menghapus negatif dari ekonomi Jepang,” kata Norio Miyagawa, ekonom senior di Mizuho Securities.
Abe telah berjanji untuk menaikkan pajak penjualan Jepang untuk 10 persen dari 8 persen pada April tahun depan, kecuali ada krisis keuangan mirip dengan runtuhnya Lehman atau bencana alam besar.
Namun, dengan Jepang masih dipinggir resesi dan inflasi masih melemah, banyak dari para pembantunya telah mengusulkan menunda kenaikan pajak untuk memastikan Jepang keluar dari deflasi.
Abe kemungkinan untuk menunda kenaikan pajak oleh satu sampai tiga tahun, tiga sumber dengan pengetahuan langsung tentang masalah tersebut kepada Reuters, Jumat.
Perdana Menteri Abe akan bertemu dengan Menteri Keuangan Taro Aso pada hari Minggu, dan Natsuo Yamaguchi, kepala mitra koalisi Komeito, Senin, untuk memutuskan berapa lama untuk menunda kenaikan pajak, kata sumber-sumber, yang memiliki pengetahuan langsung tentang masalah tersebut.
Doni/ VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
