Hingga 5 Agustus 2016, realisasi pendapatan negara dan hibah mencapai Rp 775,2 triliun atau sebesar 43,4 persen dari target APBN-P tahun 2016 sebesar Rp 1.786,2 triliun. Sedangkan realisasi belanja negara mencapai Rp 1.037,6 triliun atau sebesar 49,8 persen dari pagu APBN-P tahun 2016 sebesar Rp 2.082,9 triliun.
Dengan demikian realisasi defisit APBN mencapai sebesar Rp 262,5 triliun atau 2,08 persen terhadap PDB. Demikian laporan realisasi APBN-P 2016 senilai Rp 2.082,9 triliun hingga 5 Agustus 2016, yang dirilis Kementerian Keuangan, Selasa (16/08).
Realisasi Pendapatan
Untuk realisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan perpajakan sampai dengan minggu pertama Agustus 2016 mencapai sekitar Rp 618,3 triliun (40,2% dari APBN-P 2016), sedikit lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai sekitar Rp 626,7 triliun (42,1% APBN-P 2016).
Penerimaan perpajakan tersebut bersumber dari penerimaan pajak sebesar Rp 542,1 triliun (40% APBN-P 2016) dan penerimaan kepabeanan cukai sebesar Rp 76,2 triliun (41,4% APBN-P 2016).
Khusus untuk bulan Agustus penerimaan pajak sampai dengan tanggal 5 Agustus 2016 mencapai sebesar Rp7,6 triliun, lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi tanggal 5 Agustus 2015 yang mencapai sebesar Rp 1,6 triliun.
Sementara itu, penerimaan pajak pada bulan Juli 2016 mencapai sebesar Rp 75,9 triliun, lebih rendah dibanding bulan Juli 2015 yang mencapai sebesar Rp78,4 triliun.
Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan dalam rangka pengamanan target penerimaan pajak antara lain adalah pencapaian target penerimaan tax amnesty dan tetap melakukan kegiatan pengawasan & ekstensifikasi pajak.
Sedangkan realisasi pendapatan Negara melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2016 mencapai sebesar Rp 155,7 triliun atau 63,5% terhadap APBN-P 2016, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai sebesar Rp 155,5 triliun atau 57,8% terhadap APBNP 2015. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan dari PNBP lainnya dan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU), meskipun terjadi penurunan harga komoditas.
Realisasi Belanja
Untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk belanja pemerintah pusat mencapai sekitar Rp 585,7 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2015 yang mencapai Rp 561,4 triliun. Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp 323,7 triliun dan belanja Non K/L sebesar Rp 262,0 triliun.
Kementerian Keuangan menjelaskan bahwa realisasi belanja K/L dipengaruhi oleh upaya percepatan realisasi belanja antara lain melalui percepatan lelang sebagaimana terlihat pada peningkatan belanja modal dan belanja barang yang cukup signifikan dibandingkan periode yang sama tahun 2015.
Di sisi lain, belanja Negara untuk untuk transfer ke daerah dan dana desa juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari sebesar Rp 395,6 triliun pada periode bulan Januari sampai dengan minggu pertama bulan Agustus 2015 menjadi sebesar Rp 452 triliun pada periode yang sama tahun 2016. Peningkatan ini antara lain bertujuan untuk mendorong pembangunan infrastruktur di daerah.
Pembiayaan Defisit APBN
Dalam rangka membiayai defisit APBN hingga minggu pertama bulan Agustus 2016 sebesar Rp 262,5 triliun, Pemerintah telah melakukan pengadaan pembiayaan sebesar Rp 299,2 triliun yang berasal dari pembiayaan utang sebesar Rp303,3 triliun dan non-utang sebesar negatif Rp 4,1 triliun.
Pembiayaan utang bersumber dari penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, sedangkan pembiayaan non-utang bersumber dari perbankan dalam negeri. Realisasi pembiayaan utang berasal dari penerbitan SBN neto sebesar Rp 326,6 triliun, penarikan pinjaman dalam negeri sebesar R p0,4 triliun, dan penarikan pinjaman luar negeri sebesar negatif Rp 23,7 triliun.
Penerbitan SBN secara gross mencapai sebesar Rp 501,3 triliun atau 82,% dari target gross APBNP sebesar Rp 611,4 triliun. Penerbitan SBN gross tersebut termasuk penerbitan SBN valas sebesar Rp 142,4 triliun atau equivalen sekitar US$ 10,5 miliar.
Realisasi penerbitan SBN gross ini sejalan dengan strategi front loading untuk memanfaatkan tingginya likuiditas, membiayai realisasi defisit APBN yang cukup besar sejak awal tahun, dan membiayai utang jatuh tempo/ dibeli kembali (buyback). Adapun jumlah SBN jatuh tempo dan dibeli kembali mencapai Rp 175,3 triliun.
Berdasarkan hasil realisasi defisit anggaran dan realisasi pembiayaan anggaran tersebut, maka dalam pelaksanaan APBN sampai dengan 5 Agustus 2016 terdapat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp 36,7 triliun.
Doni/VBN/VMN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
