Berita Ekonomi Sepekan : Pembangunan Pariwisata, Investasi, Agraria hingga Paket Kebijakan Ekonomi XIII

Pekan lalu pemerintah terus berupaya mengembangkan pembangunan mulai dari pengembangan pariwisata, evaluasi dan perbaikan layanan investasi, reformasi agraria, penurunan jumlah PHK, hingga dilakukannya penghematan belanja negara untuk mengamankan pelaksanaan APBN untuk mendukung pembangunan nasional. Juga pada pekan ini pemerintah kembali meluncurkan Paket Kebijakan Ekonomi tahap XIII terkait pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Pengembangan Kawasan Wisata Danau Toba

Sebagai salah satu dari 10 destinasi prioritas pembangunan kawasan wisata nasional, maka pemerintah terus fokus mengembangkan kawasan Dana Toba, Sumatera Utara.

Pada kunjungan kerjanya ke Provinsi Sumatera Utara, Presiden Joko Widodo mengunjungi Pulau Samosir, di Kabupaten Samosir, Minggu (21/8) pagi dan menyampaikan langkah-langkah pengembangan wisata Danau Toba :

• Menyediakan kapal feri yang lebih baik lagi untuk sarana transportasi kawasan wisata
• Perbaikan pelabuhan yang ada
• Penyediaan air bersih dan listrik yang akan dilakukan pemeriksaan dan ditindaklanjuti
• Usulan didirikan Akademi Pariwisata, Presiden sependapat dengan Bupati Samosir Rapidin Simbolon sangat penting sekali pendidikan pariwisata di kawasan Toba ini. Namun Presiden akan turunkan tim terlebih dahulu apakah persiapan SDM, lahan, dan lain-lainnya.
• Untuk Bandar Udara agar landasan runway-nya diperpanjang. Kemudian terminalnya juga ia perintahkan segera diruntuhkan dan diganti semuanya dengan yang baru.
• Pembangunan jembatan Tano Ponggol, akan dimulai 2017, ditargetkan selesai maksimal 2 tahun.

Selain itu Presiden Jokowi juga menyampaikan beberapa hal lainnya untuk dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan wisata Danau Toba ini yaitu :

• Pembangunan kebun raya  seluas 150 hektar di kawasan Danau Toba. Sampai dengan Desember tahun ini sudah disiapkan 1 juta pohon untuk ditanam di wilayah Danau Toba ini.
• Karnaval Kemerdekaan Pesona Danau Toba harus terus dilanjutkan setiap tahunnya.
• Pengembangan kawasan wisata di Desa Parulohan, Lintongnihuta, Humbang Hasundutan yang memiliki luasan 400 hektar akan dikembangkan lebih besar lagi diberi tambahan yang lain, resort atau hotel untuk meeting, MICE (meetings, incentives, conferencing, and exhibitions) sehingga bisa memberikan dampak ekonomi pada lingkungan.

Penurunan Jumah PHK Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)  terus mengalami penurunan, Dalam periode semester 1 tahun 2016 tercatat penurunan jumlah pekerja terkena PHK sebanyak 7,24 persen dibandingkan tahun 2015.

Berdasarkan data dari Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker, hingga satu semester tahun 2016, tercatat dari 1.494 kasus, dengan sebanyak 7.954 tenaga kerja yang mengalami PHK. Jumlah angka PHK tersebut jelas menurun dibanding tahun sebelumnya di semester yang sama, dengan 8.575 tenaga kerja di PHK, dari 126 kasus.

“Berdasarkan data sementara, terjadi penurunan jumlah pekerja yang ter-PHK di tahun 2016 sebanyak 621 pekerja atau sekitar 7,24 persen dibandingkan tahun 2015 dengan periode yang sama,” kata Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dakhiri  di Jakarta, Senin (22/8) .

Evaluasi dan Perbaikan Layanan Investasi

Meskipun data investasi tahun 2016 menunjukkan kenaikan 17,8 persen dibanding 2014, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang ada di Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) harus dievaluasi, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kecepatan dalam pelayanan investasidemikian dinyatakan Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas yang membahas evaluasi PTSP, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (23/8).

Presiden juga meminta agar keterpaduan antara PTSP di pusat, di daerah harus betul-betul terlihat. Juga harus ada standardisasi pelayanan investasi yang betul-betul tersinergi dan terkoordinasi antara pusat dan daerah. Demikian juga proses monitoring, pengawalan terhadap proses-proses investasi ini benar-benar dilakukan, diidentifikasi, dicarikan solusi sehingga tidak ada lagi kata investor kesulitan memproses sebuah perizinan.

Reformasi Agraria Dengan Sertifikasi Tanah

Presiden Joko Widodo memberi target pada Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) agar melakukan pensertifikatan tanah dalam jumlah besar-besaran. Untuk mempercepat realisasinya, Presiden menyarankan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota. Demikian dinyatakan Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Terbatas tentang Reformasi Agraria, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/8).

Dengan reformasi agraria diyakini dapat menjadi cara baru untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi, khususnya di pedesaan.

Semangat reforma agraria adalah terwujudnya keadilan dalam penguasaan tanah, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, wilayah, dan sumber daya alam,” tegas Presiden.

Reformasi agraria diharapkan menjadi cara baru menyelesaikan sengketa-sengketa agraria antar masyarakat dengan perusahaan maupun dengan pemerintah, dengan mewujudkan kebijakan peta tunggal (one map policy), sinkronisasi sistem hukum dan semua peraturan sehingga tidak menimbulkan dualisme, tidak menimbulkan multitafsir, dan mengakibatkan sengketa agraria.

Refromasi agraria juga melakukan penataan sektor pertanahan melalui legalisasi sertifikat aset.

Segera dilakukan implementasi program penyediaan akses tanah melalui redistribusi tanah terutama Hak Guna Usaha (HGU) yang tidak diperpanjang, tanah-tanah terlantar dan pelepasan, serta pemanfaatan kawasan hutan agar lebih memberikan manfaat pada rakyat.

Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XIII – Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Pemerintah pada hari Rabu (24/08) mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) XIII tentang Perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), untuk mewujudkan Program Nasional Pembangunan 1 (Satu) Juta Rumah yang akan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan rumah.

Berdasarkan data Biro Pusat Statistik (BPS) hingga akhir tahun 2015 lalu, masih ada 17,3% atau sekitar 11,8 juta rumah tangga yang tinggal di hunian non milik (sewa, kontrak, numpang, rumah dinas atau tidak memiliki rumah sama sekali).

Sementara di sisi lain, pengembang perumahan mewah masih banyak yang enggan menyediakan hunian menengah dan murah, karena untuk membangun hunian murah seluas 5 ha (hektar) memerlukan proses perizinan yang lama dan biaya yang besar.

Karena itu, melalui PKE XIII ini, pemerintah akan menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) yang isinya meliputi penyederhanaan jumlah dan waktu perizinan dengan menghapus atau mengurangi berbagai perizinan dan rekomendasi yang diperlukan untuk membangun rumah MBR dari semula sebanyak 33 izin dan tahapan, menjadi 11 izin dan rekomendasi.

Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L)

Guna mengamankan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, pemerintah berencana akan melakukan penghematan belanja Kementerian/Lembaga (K/L). Terkait dengan rencana itu, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, di Senayan, Jakarta, Kamis (25/8) menyampaikan ada 15 K/L yang mendapatkan pemotongan anggaran terbesar.

Ke-15 K/L yang mendapatkan pemotongan terbesar pada APBN-P 2016 itu adalah:

Menkeu menegaskan, penghematan belanja Kementerian/Lembaga sebesar Rp64,7 triliun (di luar penghematan alamiah) ini dilakukan sebagai salah satu langkah antisipasi tidak tercapainya penerimaan perpajakan.

Doni/VBN/VMN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
Image : Setkab RI