(Vibiznews – Economy) – Dalam kurun waktu tiga tahun pemerintahan Jokowi –JK maka pembangungan infrastruktur gencar dilakukan di berbagai daerah khususnya di luar pulau Jawa. Hal ini kerap mendapatkan pertanyaan dari berbagai kalangan.
Ini alasan kenapa pembangunan infrastruktur saat ini tidak lagi Jawa sentris tapi Indonesia sentris yang dikemukakan Presiden Jokowi dengan lugas dan tegas saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Nasional DPD- RI di Gedung Nusantara 4 MPR/DPR/DPD “Kita bangun agar ketimpangan infrastruktur antara Indonesia bagian barat, tengah, dan timur itu menjadi seimbang.”
Kemampuan pemerintah ditopang dari reformasi struktural fiskal di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Di mana sejak tahun 2015 dilakukan reformasi struktural pada APBN yaitu pengalihan dana subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) ke pembangunan infrastruktur.
Jalan trans Kalimantan, trans Sumatra, trans Papua adalah contoh infrastruktur yang dibangun agar mobilitas orang dan mobilitas barang lebih cepat dan harga bahan pokok menjadi semakin murah di berbagai kawasan di Indonesia.
Ketimpangan infrastruktur ini dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia, khususnya di bagian timur, tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di Pulau Jawa misalnya.
Presiden juga menjelaskan mengenai ketimpangan harga BBM di pulau Jawa dan pulau Papua. Di saat rakyat di Pulau Jawa mendapatkan bahan bakar minyak dengan harga Rp6.450, saudara-saudara kita di Papua malah harus membayarnya dengan harga Rp60 ribu, bahkan hingga mencapai Rp100 ribu per liternya. Betapa perbedaannya sangat jauh. Sekarang lewat program BBM satu harga, masyarakat bisa merasakan kondisi yang sama seperti di Jawa.
“Kalau masih Rp10-15 ribu (perbedaannya) bisa saya maklumi. Tapi kalau Rp60 ribu itu sudah 10 kali lipat.
Saya perintahkan kepada Menteri BUMN, saya minta harga bensin di Papua khususnya di Pegunungan Tengah, di Wamena, harganya sama seperti di Jawa,” jelas Presiden.
Begitu juga dengan semen. Di Jawa harganya berkisar Rp 70-80 ribu, sementara di Papua bisa menembus hingga Rp 1 – 1,5 juta per sak. “Sedih rasanya waktu saya ke Wamena. Di Jawa harganya Rp70-80 ribu, di sana Rp 800 ribu per sak. Pada bulan di mana cuaca tidak mendukung kadang menjadi Rp 1,5 juta dan di kabupaten-kabupaten tertentu bisa Rp2,5 juta,” paparnya.
Ketimpangan infrastruktur ini dalam realitasnya menjadikan rakyat Indonesia, khususnya di bagian timur, tidak merasakan keadilan sosial sebagaimana yang dirasakan saudara-saudaranya di Pulau Jawa misalnya. “Ini bukan hanya masalah ekonomi, ini adalah masalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.
Bella Donna/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center Editor : Asido Situmorang
