(Vibiznews – Economy & Business) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menilai, perlu ada upaya terobosan pembiayaan guna mengatasi tantangan kebutuhan infrastruktur dan keterbatasan fiskal. Selain keterbatasan fiskal, tantangan pembangunan di Indonesia juga dihadapkan pada luasnya wilayah dengan potensi setiap daerah yang berbeda-beda,” demikian sambutan Wamenkeu pada Seminar Nasional tentang Lembaga Pembiayaan Pembangunan Indonesia pada hari Kamis (15/11) di Kementerian Keuangan.
Wamenkeu menambahkan, Indonesia dengan wilayah yang luas, terdiri dari 34 provinsi dan kurang lebih 514 kabupaten/kota, pembiayaan infrastruktur yang dibutuhkan diperkirakan mencapai 8.000 triliun rupiah. Kebutuhan tersebut tidak mungkin hanya didanai dari APBN. APBN saat ini telah memiliki komitmen dari undang-undang seperti belanja pendidikan sebesar 20 persen, belanja kesehatan 5 persen, dan kewajiban lainnya seperti dana transfer, Dana Desa, dan berbagai belanja sosial.
Oleh karena itu, perlu ada terobosan pembiayaan yang kreatif diantaranya melalui lembaga pembiayaan pembangunan yang sifatnya multi dimensi dan multi sektor, demikian dikutip dari kementerian keuangan.
“Prinsip dalam membentuk lembaga ini adalah dengan keterbatasan fiskal yang ada kedepan kita ingin lembaga ini adalah yang modern, maju, mandiri, bersaing sehat dan berkeadilan dengan melihat dan bisa mendukung ekonomi regional maupun global,” pungkasnya.
Belinda Kosasih/Coordinating Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
Editor: Asido Situmorang
