(Vibiznews – Economy & Business) – Pada pidato Pemerintah Penjelasan Awal RUU tentang Bea Meterai dalam Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI DPR di ruang rapat Komisi XI, Gedung Nusantara I, Komplek DPR-MPR-DPA, Jakarta, Rabu (03/07), Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Bea Meterai didesain untuk menegaskan keberpihakan negara terhadap kegiatan sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Meskipun tarif bea materai diusulkan ditingkatkan (dari Rp3 ribu dan Rp6 ribu menjadi Rp10ribu), (namun) RUU Bea Meterai tersebut juga dirancang untuk menegaskan keberpihakan kita (Pemerintah) kepada kegiatan usaha mikro kecil dan menengah karena batasan nilai nominal dinaikkan dan dibebaskan,” jelas Menkeu.
Dari pemaparan Menkeu diketahui bahwa perubahan yang diatur antara lain adalah batasan pengenaan Bea Meterai untuk dokumen yang menyatakan penerimaan uang. Saat ini, UU Bea Meterai Tahun 1985 mengatur bahwa:
- yang tidak dikenai Bea Meterai adalah dokumen penerimaan uang dengan nilai nominal sampai dengan Rp250 ribu;
- dikenai Bea Meterai Rp3.000 apabila harga nominalnya lebih dari Rp250 ribu sampai dengan Rp1 juta; dan
- dikenai Bea Meterai Rp6.000 apabila harga nominalnya lebih dari Rp1 juta.
Aturan tersebut diusulkan untuk disederhanakan menjadi satu batasan pengenaan Bea Meterai dan nilainya ditingkatkan menjadi Rp5 juta. Sehingga untuk dokumen penerimaan uang, pengenaan Bea Meterainya menjadi sebagai berikut:
- tidak dikenai Bea Meterai dengan nilai nominal yang tertera pada dokumen sampai dengan Rp5 juta; dan
- dikenai Bea Meterai Rp10 ribu dengan nilai nominal yang tertera pada dokumen lebih dari Rp5 juta.
Selanjutnya, RUU dan seluruh dokumen terkait (misal naskah akademis, daftar inventarisasi masalah) akan segera dibahas antara Pemerintah dengan Komisi XI DPR dalam pembicaraan tingkat pertama.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting Editor : Asido Situmorang
