(Vibiznews – Economy & Business) – Perubahan iklim merupakan masalah global yang dihadapi semua negara di dunia saat ini, namun bagaimana setiap negara menyikapi dan mengantisipasinya tergantung dari kebijakan yang diambilnya. Ketika menghadiri Asia-Pacific Water Summit 2022 di Jepang pada hari Sabtu (23/04), Presiden Joko Widodo mengatakan air masih menjadi barang mewah bagi sebagian orang sehingga krisis air masih menjadi tantangan global. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Indonesia berkomitmen untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di berbagai sektor dengan mengembangkan infrastruktur yang berkualitas dalam rangka penanganan dampak perubahan iklim.
“Pencapaian SDGs perlu dipercepat untuk mengatasi krisis air, perubahan iklim, dan memastikan pembangunan hijau,” kata Presiden dalam sambutannya yang ditayangkan secara virtual pada acara tersebut.
Indonesia menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan bencana air akibat badai siklon tropis dan hujan konvektif yang sebelumnya jarang terjadi. Presiden Jokowi menegaskan diperlukan langkah nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut.
“Bulan lalu Indonesia berhasil mendorong disahkannya resolusi pengelolaan danau berkelanjutan di Majelis Lingkungan Hidup PBB. Resolusi tersebut mengintegrasikan pengelolaan kebijakan danau ke dalam rencana pembangunan nasional, regional maupun global,” ujar Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden mengapresiasi Deklarasi Kumamoto yang diinisiasi oleh Perdana Menteri Kishida untuk percepatan langkah aksi bersama di sektor air.
“Saya berharap deklarasi ini memberikan dampak signifikan dalam mewujudkan masa depan yang lebih hijau, resilient, dan berkelanjutan. Kami juga menyambut Saudara sekalian dalam KTT G20 pada Oktober 2022 dan World Water Forum 2024 di Bali,” kata Presiden.
Menjawab tantangan permasalahan air dan perubahan iklim, Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan sejumlah inovasi pada mitigasi bencana alam dan sistem peringatan banjir dini (flood early warning system).
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan untuk mencapai ketahanan air, pangan, dan energi, Pemerintah Indonesia membangun 61 bendungan. Sebanyak 29 di antaranya telah selesai dibangun.
“Kementerian PUPR juga melakukan revitalisasi 500 waduk dan danau, merehabilitasi 2 juta hektare sistem irigasi, dan membangun 500 hektare sistem irigasi baru,” ujar Menteri Basuki.
Untuk menghadapi perubahan iklim, Indonesia juga memperkuat tanggung jawab untuk membuat kota yang lebih layak huni. Kementerian PUPR telah membangun fasilitas perlindungan banjir, ruang terbuka hijau dan biru dan menerapkan kualitas yang lebih baik untuk penyediaan air dan sanitasi. Harapannya, dapat menurunkan kasus stunting atau gagal tumbuh kembang pada batita dan kemiskinan secara nasional.
Untuk mencapai target SDGs 2030, Indonesia akan mendorong pembangunan berkelanjutan dan memanfaatkan investasi hijau untuk proyek infrastruktur, terutama melalui skema KPBU. Kementerian Keuangan juga telah mengambil inisiatif awal terkait investasi berkelanjutan dan hijau, salah satunya melalui penerbitan Green Sukuk Bond pada Maret 2018, demikian juga Pemerintah tengah menyusun pengaturan nilai ekonomi karbon.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
