Trump Sahkan “Big Beautiful Bill”: Apa Isi RUU Raksasa Pajak dan Belanja AS Ini?

(Vibiznews – Economy & Business) “One Big Beautiful Bill ” atau “Big Beautiful Bill” adalah julukan politik dan branding komunikasi yang digunakan oleh Presiden Donald Trump untuk menyebut RUU raksasa kebijakan pajak dan belanja .

Pada pekan lalu Amerika Serikat memasuki babak baru kebijakan fiskal setelah Presiden Donald Trump menandatangani “Big Beautiful Bill”, hanya sehari sebelum perayaan Independence Day. Undang-undang raksasa ini disahkan setelah melalui proses legislatif yang sengit, menegaskan kembali filosofi ekonomi supply-side yang menjadi ciri khas Partai Republik.

Dengan 887 halaman penuh, kebijakan pemotongan pajak permanen, belanja pertahanan jumbo, pemangkasan program sosial, dan deregulasi energi, RUU ini dipandang oleh para pendukungnya sebagai langkah monumental untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sementara para kritikus menyebutnya sebagai jalan pintas menuju lonjakan defisit dan ketimpangan sosial.

DPR AS meloloskan RUU ini dengan suara tipis 218 melawan 214, setelah Senat lebih dahulu menyetujuinya pada hari Selasa dengan hasil 51-50, di mana Wakil Presiden JD Vance turun tangan memberikan suara penentu. Proses ini menggunakan mekanisme budget reconciliation, yang memungkinkan RUU disahkan dengan simple majority vote, melewati hambatan filibuster di Senat.

Proses negosiasi berlangsung sengit. Bahkan di internal Partai Republik sendiri, terjadi perdebatan terkait pemangkasan Medicaid dan SNAP serta dampak fiskal dari pemotongan pajak permanen. Namun, pada akhirnya, tekanan kepemimpinan Trump berhasil menyatukan kubu konservatif dan populis untuk mengamankan pengesahan.

Isi Utama Big Beautiful Bill

1. Perpanjangan Pemotongan Pajak 2017

Pada periode pertama kepemimpinannya, Trump menandatangani Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) 2017, menurunkan tarif pajak bagi korporasi dan individu di hampir semua kelompok penghasilan. TCJA dijadwalkan kedaluwarsa Desember ini, namun RUU baru ini:

• Mem permanenkan pemotongan pajak 2017
• Meningkatkan standard deduction sebesar USD 1.000 untuk individu dan USD 2.000 untuk pasangan menikah hingga 2028

Kritikus menilai kebijakan ini terutama menguntungkan warga berpenghasilan tinggi, sedangkan pendukung menekankan potensi stimulasi pertumbuhan ekonomi dan investasi domestik.

2. Pemotongan Besar Medicaid

Untuk membiayai pemotongan pajak, RUU ini menambahkan restriksi pada Medicaid, program kesehatan yang melayani warga berpenghasilan rendah dan penyandang disabilitas:

• Persyaratan kerja bagi orang dewasa sehat tanpa anak
• Frekuensi pendaftaran ulang Medicaid diubah dari setahun sekali menjadi setiap enam bulan, termasuk verifikasi penghasilan dan domisili
• Menurunkan provider tax dari 6% menjadi 3,5% pada 2032 (provider tax adalah kontribusi yang dibayar fasilitas kesehatan kepada negara bagian untuk memperoleh dana federal tambahan)

Akibat protes senator Republik dari negara bagian pedesaan, pemotongan provider tax ini ditunda satu tahun dan ditambahkan USD 50 miliar dana stabilisasi rumah sakit pedesaan.

RUU juga memperketat kelayakan bagi orang dewasa sehat dengan anak berusia 15 tahun ke atas, yang diwajibkan bekerja atau menjadi relawan minimal 80 jam per bulan.

Menurut CBO (Congressional Budget Office), hampir 12 juta warga AS dapat kehilangan jaminan kesehatan mereka dalam 10 tahun ke depan akibat kebijakan ini.

3. Pajak Sosial (Social Security)

Selama kampanye, Trump berjanji menghapus pajak atas pendapatan Social Security bagi pensiunan dan penyandang disabilitas. Namun, RUU ini hanya:

• Meningkatkan standard deduction sebesar USD 4.000 bagi individu usia 65 ke atas (2025-2028). Standard deduction adalah pengurangan pajak standar yang diperbolehkan bagi wajib pajak sebelum menghitung pajak penghasilan terutang
• Senat menambahkan pemotongan pajak Social Security sebesar USD 6.000 bagi lansia dengan penghasilan hingga USD 75.000 per tahun

4. Potongan Pajak Negara Bagian dan Lokal (SALT/ State and Local Tax)

RUU menaikkan batas potongan SALT dari USD 10.000 menjadi USD 40.000 hingga lima tahun ke depan, lalu akan kembali menjadi USD 10.000. Isu SALT menjadi perdebatan sengit, khususnya di kalangan Republikan DPR dari negara bagian dengan pajak tinggi seperti New York dan California.

5. Pemotongan Program SNAP

RUU juga mereformasi SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program) yang membantu lebih dari 40 juta warga berpenghasilan rendah:

• Mulai 2028, negara bagian dengan tingkat error payment di atas 6% harus menanggung 5%-15% biaya SNAP
• Menambahkan persyaratan kerja bagi penerima SNAP dewasa sehat tanpa tanggungan

6. Anggaran Pertahanan dan Keamanan Perbatasan

RUU mengalokasikan:

• Tambahan USD 150 miliar untuk anggaran militer AS, termasuk penguatan kapasitas pembuatan kapal perang dan proyek pertahanan rudal “Golden Dome”
• USD 100 miliar untuk ICE ( Immigration and Customs Enforcement ) hingga 2029, hampir melipatgandakan kapasitas penahanan migran dan merekrut ribuan staf baru

Dengan tambahan ini, ICE kini menjadi lembaga penegakan hukum federal terbesar, melampaui FBI dari sisi anggaran.

7. Penghapusan Pajak Tips dan Lembur

Sesuai janji kampanye Trump, RUU ini menghapus pajak federal atas:

• Pendapatan tips pekerja restoran dan jasa hingga USD 25.000 per tahun
• Upah lembur, namun manfaat ini akan dihapus bertahap mulai penghasilan USD 150.000 per individu atau USD 300.000 per pasangan, dan berakhir pada 2028

8. Kredit Pajak Anak

RUU menetapkan kenaikan kredit pajak anak menjadi USD 2.200, lebih rendah USD 300 dari usulan DPR sebelumnya. Versi DPR mensyaratkan kedua orang tua memiliki nomor Social Security, sedangkan Senat hanya mewajibkan satu orang tua.

9. Kenaikan Batas Utang (Debt Ceiling)

RUU ini menaikkan batas utang AS sebesar USD 5 triliun, melampaui proposal DPR sebelumnya sebesar USD 4 triliun. Peningkatan batas utang akan memungkinkan AS membayar kewajiban belanja yang sudah disetujui Kongres tanpa risiko default fiskal.

10. Pengurangan Insentif Energi Bersih

Isu paling kontroversial antara DPR dan Senat adalah penghapusan insentif energi bersih era Biden:

• Kedua kamar sepakat menghapus kredit pajak federal energi bersih, namun Senat melakukannya secara bertahap, memberi waktu bagi perusahaan angin dan surya untuk tetap memanfaatkan kredit.
• Kredit pajak akan menurun menjadi 60% pada 2026, 20% pada 2027, dan hilang sepenuhnya pada 2028.
• Perusahaan dengan rantai pasok terkait “foreign entity of concern” (misalnya Tiongkok) dilarang menerima kredit ini.

Dampak Fiskal dan Obligasi AS

Menurut CBO, Big Beautiful Bill akan menambah defisit federal sebesar USD 3,3–3,4 triliun dalam 10 tahun ke depan. Pasar obligasi AS berpotensi menghadapi kenaikan yield Treasury akibat penerbitan utang baru, yang pada gilirannya meningkatkan cost of capital dan dapat menekan valuasi aset berisiko seperti saham growth di sektor teknologi.

🔼 Sektor Penerima Manfaat

1. Energi Tradisional dan Batubara : Deregulasi dan penghapusan insentif energi bersih meningkatkan daya saing batubara metalurgi dan minyak AS.
2. Pertahanan dan Infrastruktur Perbatasan :Lockheed Martin, Northrop Grumman, dan kontraktor pembangunan perbatasan akan menjadi pemenang besar.
3. Konsumen Berpenghasilan Menengah Atas : Perpanjangan potongan pajak dan kenaikan SALT cap meringankan beban pajak mereka.

 Kelompok Rentan Terdampak

1. Penerima Medicaid dan SNAP : Pemotongan dan persyaratan kerja meningkatkan risiko ketidakpastian kesehatan dan pangan.
2. Industri Energi Terbarukan : Hilangnya kredit pajak menekan profitabilitas dan penawaran proyek baru dalam beberapa tahun mendatang.

Politik Ekonomi Supply-Side Kembali Mendominasi

Dengan menandatangani “Big Beautiful Bill” ini, Trump menegaskan kembali arah kebijakan supply-side economics yang diusungnya sejak 2017, yakni : pemotongan pajak permanen, deregulasi energi fosil, penguatan pertahanan dan imigrasi, serta pemangkasan program sosial untuk membiayai defisit. Namun, sektor energi tradisional, pertahanan, dan konstruksi perbatasan diprediksi menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan fiskal ekspansif ini.

Kebijakan ini menimbulkan reaksi pasar yang beragam antara optimisme sektor energi dan kekhawatiran fiskal di pasar obligasi.

Namun, pertanyaan krusial tetap menggantung: Akankah pertumbuhan ekonomi yang dipicu pemotongan pajak mampu menutup lonjakan defisit dan menyeimbangkan neraca fiskal jangka panjang? Atau justru menimbulkan tekanan fiskal, inflasi struktural, dan potensi downgrade utang AS jika belanja melebihi penerimaan?

Pasar global akan terus mencermati arah kebijakan fiskal AS ini, karena dampaknya tidak hanya pada yield Treasury dan dolar AS, tetapi juga pada arsitektur investasi makro global di semester kedua 2025.