Pemerintah dewasa ini sangat concern terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendapat anggaran yang paling besar di antara kementerian lain. Demikian antara lain yang disampaikan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat memberikan sambutan pembukaan Indonesia Infrastructures 2015 di JCC, Jakarta. Rabu (4/11).
“Di pemerintahan sekarang yang nomer satu (anggaranya) itu PU. Lebih dari Rp 100 triliun. Mudahan-mudahan nanti Rp 150-200 triliun deh untuk PU,” demikian ujar Wakil Presiden di acara Indonesia Infrastructures 2015.
Menurut Wapres, anggaran sebanyak itu menjadi suatu kebutuhan bagi pemerintah untuk mengejar pembangunan infrastruktur Indonesia yang tertinggal. Namun, tutur Wapres, infrastuktur bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata. Swasta pun diminta untuk melihat setiap peluang investasi pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Dalam acara yang sama, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan, infrastruktur jalan dan bendungan memang menjadi prioritas pemerintah. Untuk jalan nasional, pemerintah menargetkan tambahan 2.600 km dalam 5 tahun.
“Lima tahun ke depan, 2.600 km jalan nasional akan kita bangun. Minimal 1.000 km jalan tol Trans Jawa akan diselesaikan. Pencatatan kami pada akhir tahun 2018-2019, kita ada tambahan 1.060 km jalan tol,” kata Menteri Basuki.
Dia mengatakan, pertumbuhan jalan tol yang ditargetkan ini luar biasa besar. Karena dalam 40 terakhir, dari 1974-2014, Indonesia hanya memiliki 440 km jalan tol. “Tapi 5 tahun ke depan mudah-mudahan kita punya tambahan 1.060 km jalan tol,” imbuh Basuki.
Selain itu, pemerintah juga akan membangun 49 bendungan baru, dan menyelesaikan 16 bendungan yang belum selesai proyeknya. Basuki menambahkan, “Jadi kita akan punya 65 bendungan baru, tambahan dari 231 bendungan yang sudah ada.”
Analis Vibiz Research memandang bahwa program pengembangan infrastruktur ini harus didukung dari segala segi, sebab inilah cara terbaik dan paling efektif untuk mendongkrak kemandekan pertumbuhan ekonomi selama ini. Infrastruktur itu dapat membuka kemacetan dan kelambanan ekonomi daerah-daerah yang jauh, misalnya. Infrastruktur membuka perluasan lapangan pekerjaan dan akan menciptakan multiplier effect berupa pergerakan aneka faktor produksi. Pada gilirannya ini akan membangkitkan pertumbuhan ekonomi daerah.
Dengan pemerintahan Jokowi yang saat ini juga menetapkan agar dana infrastruktur pemerintah difokuskan di luar Jawa maka diharapkan itu akan menggenjot pertumbuhan ekonomi yang merata di seluruh Indonesia. Menteri PUPR, dalam acara Indonesia Infrastructure Week ini, misalnya mengatakan jalan Trans Papua 4.000 kilometer (km) dan jalan di perbatasan Kalimantan-Malaysia 1.670 km segera dibangun.
Jalan Trans Papua 4.000 km ini rencananya akan selesai di 2018. Infrastruktur jalan di perbatasan Papua Nugini juga dikerjakan. Basuki mengatakan, hari ini, pemerintah juga mencanangkan pembangunan infrastruktur perbatasan Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan Timor Leste.
Dengan demikian, kita akan segera melihat dampak perekonomian yang bertumbuh menembus perlambatannya dewasa ini. Bukan hanya itu, pembangunan yang lebih tersebar dan merata akan dapat terwujud. Bahkan, sampai ke daerah-daerah perbatasan yang selama ini diasosiasikan selalu sebagai daerah tertinggal. Wajah itu segera berubah, dengan dukungan dari segala pihak.
Jhon P/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
