Setelah bank sentral Jepang tidak mengubah kebijakan moneternya pasca pengumuman resesi ekonomi pekan lalu, pemerintah Jepang sedang menyusun rencana untuk menstimulus ekonomi ekonominya yang periode kuartal ketiga lalu dilaporkan PDBnya terkontraksi melanjutkan periode kuartal sebelumnya.
Salah satu yang akan dilakukan pemerintah Jepang yaitu menaikkan upah minimum buruh yang sebelumnya sudah pernah dinaikkan namun masih jauh dibawah rata-rata kenaikan upah negara-negara anggota OECD. Menurut berita yang ditulis pada koran Nikkei pagi ini (23/22), rencana ini sedang dipersiapkan oleh Menteri Ekonomi untuk diajukan pada pertemuan dengan kepala pemerintah Jepang pekan ini.
Dalam hal ini pemerintah Jepang berusaha menghidupkan pasar tenaga kerja negara tersebut yang sudah lama alami kondisi yang statis dengan menurunnya produktivitas kerja angkatan kerja yang ada di negara tersebut, karenanya pemerintah akan menaikkan upah minimum buruh sebesar 3%. Pemerintah juga mengharapkan kenaikan upah buruh ini akan meningkatkan belanja konsumen masyarakatnya.
Namun menurut analyst Vibiz Research Center rencana pemerintah Jepang ini tidak cukup untuk membalikkan kondisi ekonomi yang alami resesi hingga dua kali sejak Shinzo Abe menjabat menjadi Perdana Menteri pada akhir tahun 2012, karena rata-rata upah minimum di Jepang terakhir hanya 780 yen per jam dan peningkatan 3% masih sangat kecil dan membutuhkan waktu lama untuk mendongkrak ekonomi.
Selain kenaikan upah, Kementrian Ekonomi Jepang juga merencanakan mendorong belanja modal perusahaan-perusahaan kecil dengan menurunkan tarif pajak penghasilan badan dibawah 30 persen, namun para pengusaha menuntut pemotongan pajak yang lebih besar lagi.
Dengan kondisi ekonomi Jepang terkini, pemerintah harusnya menyiapkan rencana yang mereformasi struktural ekonomi seperti yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi dalam kebijakan-kebijakan ekonomi yang diluncurkan sejak periode kuartal kedua lalu.
H Bara/VMN/VB/ Senior Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
