Managing Director IMF, Christine Lagarde, pada awal September tahun 2015 memberikan masukannya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang menguat, salah satunya adalah pembangunan infrastruktur.
Jika infrastruktur tidak dibangun, membuat sektor lain tidak efisien, seperti biaya logistik menjadi 24% dari PDB. Demikian juga listrik di Indonesia baru 80%. Dengan mengurangi biaya logistik dan meningkatkan akses listrik akan membuka lapangan kerja, mengurangi harga-harga dan meningkatkan konektivitas ke pasar global.
Pernyataan Lagarde tersebut memang sejalan dengan apa yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo, dimana yang menjadi prioritas pembangunan Indonesia, adalah pembangunan infrastruktur.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada hari ini, Rabu (06/01) menyelenggarakan peluncuran penandatanganan kontrak kegiatan tahun anggaran 2016, di ruang Pendopo Kementerian PUPR, Jakarta.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa acara penandatanganan kontrak dilakukan di 5 lokasi secara bersamaan yaitu Medan, Banjarmasin, Surabaya, Manado, dan Jayapura, yang juga dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung melalui video conference dari ruang Pendopo Kementerian PUPR.
Total paket yang ditandatangani sebanyak 644 paket dengan nilai kontrak sebesar Rp8,81 triliun. Dari 644 paket, sebanyak 597 paket merupakan paket kecil dengan nilai kontrak di bawah Rp50 miliar yang diharapkan menjadi penggerak ekonomi di daerah-daerah, sementara 47 paket merupakan paket besar di atas 50 miliar rupiah. Nilai kontrak tersebut merupakan 10,84 persen dari total belanja modal Kementerian PUPR Tahun 2016.
Rincian Paket Kontrak
Paket kontrak tersebut, menurut Menteri PUPR, antara lain:
- Bidang SDA sebanyak 191 paket senilai Rp811,41 miliar untuk mendukung ketahanan pangan, antara lain pembangunan jaringan irigasi di Kelarik Kabupaten Natuna dan Sorong serta rehabilitasi jaringan irigasi di Batang Anai I Kabupaten Padang Pariaman;
- Bidang jalan dan jembatan sebanyak 436 paket senilai Rp7,93 triliun, meliputi pembangunan dan preservasi jalan nasional di kawasan perbatasan dan jalan trans Papua;
- Bidang infrastruktur pemukiman sebanyak 11 paket senilai Rp68,87 miliar, meliputi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) ibu kota kecamatan (IKK) Jatinangor ITB tahap 2, SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Gunung Seriang di Kabupaten Bulungan, dan SPAM kawasan perkotaan terfasilitasi Mentarang di Kab Malinau;
- Bidang penyediaan perumahan sebanyak 6 paket senilai Rp4,8 miliar meliputi penyusunan manajemen mutu SDM Ditjen Penyediaan Perumahan, penyusunan evaluasi pelaksanaan SOP di lingkungan Ditjen Penyediaan Perumahan, pengembangan SIMKA Ditjen Penyediaan Perumahan.
Upaya percepatan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pada tahun 2016, menurut Basuki, Kementerian PUPR memiliki 10.752 paket kontrak dengan nilai Rp73,41 triliun. Saat ini progress-nya telah melaksanakan pelelangan dini sejak bulan Agustus hingga Desember 2015 sebanyak 5.344 paket dengan nilai Rp42,74 triliun.
Kegiatan lelang dini dan penandatanganan kontrak di awal tahun 2016 bertujuan agar pekerjaan dapat dilakukan selama satu tahun penuh sehingga infrastruktur yang dibangun lebih cepat selesai dan dapat segera dimanfaatkan masyarakat. Selama ini, menurut Basuki, pelelangan kontraktual baru dilakukan pada awal tahun anggaran berjalan sehingga prosesnya membutuhkan waktu hingga 4 bulan.
“Hal tersebut yang kemudian membuat tanda tangan kontrak dan pekerjaan lapangan baru bisa dimulai mendekati tengah tahun”, kata Menteri PUPR.
Dengan bergulirnya proyek infrastruktur oleh Kementerian PUPR tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan 3 hal penting untuk dilaksanakan :
Pertama, membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar sekali, proyek-proyek ini banyak menyerap tenaga kerja. Artinya padat karya, sekalipun tetap menggunakan teknologi dan alat berat
Kedua, paket-paket kontrak yang telah ditandatangani tersebut diharapkan menggunakan kontraktor lokal. “Kalau tidak bisa 100%, ya 90%. Tadi saya sudah lihat yang di bawah Rp50 miliar memang jauh lebih banyak daripada yang di atas Rp50 miliar, artinya saya kira itu kontraktor lokal bisa masuk dan mendapatkan kontrak-kontrak proyek ini’, tambah Presiden.
Ketiga, agar para kontraktor menggunakan lokal content, menggunakan barang-barang lokal.
Menteri PUPR menyampaikan, dengan segera dikerjakannya tender pada awal tahun menjadi sebuah kabar baik bagi investor dan masyarakat. Menteri PUPR meyakini, dengan ditandatanganinya kontrak pada bulan Januari maka bisa menyerap pertumbuhan ekonomi sekitar 5% hingga 6%.
Percepatan pembangunan infrastruktur tentu sangat penting untuk menunjang pembangunan Indonesia keseluruhan, baik untuk menopang kebutuhan industri dan perdagangan, juga memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia, yang pada akhirnya semakin mendorong pergerakan ekonomi di seluruh masyarakat dan di segala bidang. Inilah yang membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat terus meningkat.
Freddy/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
