Berita nasional pekan lalu yangmenjadi topik hangat adalah terjadinya aksi teroris di Jakarta. Namun tindakan yang cepat dan tepat oleh pihak keamanan RI, membuat kejadian tersebut dapat segera diatasi. Kejadian tersebut tidak membuat masyarakat takut, namun semakin meningkatkan komitmen dan semangat persatuan masyarakat memberantas aksi terorisme. Perekonomian Indonesia pun terus melangkah, pembuat kebijakan BI menyatakan operasional perbakan tetap berjalan normal, BI juga tetap merilis kebijakan suku bunga, pemerintah juga memfokuskan target peningkatan penerimaan pajak, hingga dijalankannya transportasi massal di Jakarta, Bandung dan kota-kota lainnya.
Berikut berita nasional sepekan secara lengkap.
Mengejar Target Penerimaan Pajak 2016 : Fokus WP Orang Pribadi dan Revisi Kebijakan
Pemerintah berupaya menyiapkan strategi untuk mencapai target penerimaan pajak tahun 2016, yang menurut APBN 2016 target penerimaan negara melalui perpajakan adalah sebesar 1.546,7 triliun rupiah.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengungkapkan dalam konferensi pers terkait penerimaan pajak tahun 2015 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta pada Senin (11/1) kemarin, pemerintah akan fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi., dimana menurut Menteri Keuangan potensi penerimaan pajak dari Wajib Pajak orang pribadi masih dapat digali.
Selain fokus pada Wajib Pajak Orang Pribadi, pemerintah juga menguatkan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP) melalui revisi atas undang-undang (UU) yang telah ada, maupun menyusun UU yang baru di bidang perpajakan.
Kementerian ESDM Sudah Tenderkan Seluruh Proyek Tahun 2016
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sejak Desember lalu telah menyelesaikan seluruh tender proyek Tahun Anggaran 2016. Diharapkan, pada Kamis (14/1) lusa, akan dilakukan penandatanganan kontrak atas proyek-proyek yang sudah ditenderkan itu.
“Mungkin tidak sampai Rp1 triliun tahap pertama tapi bulan Februari yang seluruh ditenderkan, kira-kira jumlahnya Rp6 triliunan akan ditandatangani. Itu artinya mulai Januari kita sudah mulai kegiatan project, sudah mulai bayar uang muka dan serapannya. Jadi jauh lebih baik daripada yang dulu,” kata Menteri ESDM Sudirman Said kepada wartawan usai mendampingi Kepala BATAN Prof. Dr. Djarot Sulistio menghadap Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/1) siang.
Pemerintah Revisi Daftar Negatif Investasi
Pemerintah memutuskan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang jumlahnya mencapai 700 lebih, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2014, yang semula dipersiapkan untuk menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
“Karena sekarang sudah masuk pada MEA, tentunya harus ada beberapa revisi yang perlu dilakukan agar investasi di Indonesia lebih menarik, lebih mudah dan bagi investor juga mereka ada kepastian,” kata Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dalam keterangannya kepada wartawan seusai Rapat Terbatas membahas DNI, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (12/1) sore.
Paket Kebijakan Jilid 9 Sebentar Lagi Diumumkan
Sesuai janji Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia, pemerintah terus meluncurkan paket kebijakan ekonomi. Setelah beberapa waktu lalu mengumumkan peluncuran Paket Kebijakan Jilid 8, dalam waktu dekat akan meluncurkan Paket Kebijakan Jilid 9.
Mengenai paket kebijakannya apa, menurut Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung, sekarang sedang difinalisasi. “Mudah-mudahan apakah dalam minggu ini atau awal minggu depan, Menko Perekonomian Darmin Nasution akan mengumumkan kepada masyarakat,” kata Pramono kepada wartawan, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (12/1) sore.
Kerjasama RI-Singapura Saling Menguntungkan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa peningkatan hubungan dan kerja sama dengan Singapura adalah sebuah keharusan. Hal itu disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) Abdurrahman Mohammad (AM) Fachir usai mendampingi Presiden Jokowi menerima kunjungan kehormatan dari Menteri Luar Negeri (Menlu) Singapura Vivian Balakrishnan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1) pagi.
Lebih lanjut, ujar Wamenlu, Presiden Jokowi menekankan kerja sama Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Singapura yang merupakan investor terbesar di Indonesia harus saling menguntungkan kedua negara.
“Kerja sama yang saling menguntungkan tentu saja,” kata Presiden seperti disampaikan Wamenlu.
Pembentukan Badan Restorasi Gambut
Guna memulihkan kembali lahan dan hutan yang terbakar setiap tahunnya di beberapa provinsi di Indonesia, pemerintah mengumumkan pembentukan Badan Restorasi Gambut atau disingkat BRG melalui Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2016, yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 6 Januari lalu.
“Saya ingin menyampaikan telah terbentuknya Badan Restorasi Gambut melalui Perpres yang sudah saya tanda tangani Januari lalu,” kata Presiden Jokowi dalam keterangan pers kepada wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/1) sore.
Pembangunan Bandara Kertajati Selesai Tahun Depan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan pembangunan Bandar Udara (bandara) Kertajati, di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat selesai tahun depan. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) akan mendukung pembangunan bandara itu melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Habisnya nanti itu untuk konstruksi, runway, untuk terminal, semuanya kurang lebih Rp2,5 triliun, itu kurang lebih. Sehingga ada sisa, tadi 500 miliar, berarti masih ada Rp2 triliun. Kita putuskan kita ambil alih lewat APBN Menteri Perhubungan, karena saya berikan target tahun depan sudah harus selesai,” kata Presiden Jokowi saat meninjau pembangunan Bandara Kertajati, Majalengka, Kamis (14/1) pagi.
Presiden Jokowi: Kita Tidak Boleh Takut dan Kalah oleh Aksi Teror
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan keterangan pers terkait kejadian peledakan bom di Sarinah, Jakarta, Kamis (14/1) siang. Presiden Jokowi juga menyampaikan duka yang mendalam atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa ini.
“Kita semuanya tentu saja berduka atas jatuhnya korban dari peristiwa ini,” tegas Presiden. Selain itu, Presiden Jokowi juga mengecam tindakan yang mengganggu keamanan masyarakat, mengganggu ketenangan rakyat, dan menebar teror pada masyarakat.
Untuk mengatasi hal ini, Presiden telah memerintahkan jajaran terkait untuk melakukan penangkapan. “Saya telah perintahkan kepada Kapolri, kepada Menko Polhukam untuk kejar, tangkap! Baik yang di peristiwa maupun di yang ada di jaringan jaringan ini,” Presiden Jokowi menegaskan.
Lebih lanjut Presiden Jokowi juga menyampaikan kepada seluruh masyarakat untuk tidak takut karena aksi teror yang berlangsung siang hari ini. “Negara, bangsa dan rakyat agar tidak, kita tidak boleh takut, tidak boleh kalah oleh aksi teror seperti ini dan saya mengharap masyarakat tetap tenang karena semua terkendali”.
BI Rate Dipangkas 25 BP Usai Serangan Teroris Sarinah
Seperti yang diperkirakan banyak pihak baik bankir, ekonom dan para pelaku pasar keuangan, Bank Indonesia akhirnya memangkas suku bunga utama atau BI rate untuk pertama kalinya dalam 11 bulan pada hari Kamis (14/01) mengakhiri 2 hari pertemuan bulanan Dewan Gubernur BI. BI beralasan penurunan BI rate dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang masih lemah.
Dewan Gubernur Bank Indonesia, dipimpin oleh Gubernur Agus Martowardojo memotong suku bunga acuannya sebanyak seperempat poin atau 25 basis poin menjadi 7,25 persen. Selain itu bank sentral tanah air juga memotong tingkat fasilitas pinjaman dan deposit facility rate, yang dikenal sebagai FASBI, dengan jumlah yang sama menjadi 5,25 persen dan 7,75 persen, masing-masing.
Serangan Teroris Sarinah Tidak Menganggu Stabilitas Moneter
Pasca serangan teroris yang terjadi pada Kamis pagi (14/01), Presiden RI Joko Widodo sampaikan keprihatinannya dan juga menenangkan masyarakat untuk tidak takut. Selain himbauan Presiden, dari pembuat kebijakan moneter tanah air umumkan kegiatan perbankan nasional tetap berjalan dengan normal. Pengumuman ini menunjukkan kondisi perekonomian dan moneter bangsa ini tidak terganggu oleh serangan teroris di Sarinah.
Bank Indonesia umumkan bahwa kegiatan operasional bank sentral tersebut baik terkait sistem pembayaran tunai maupun non tunai pada hari ini tetap berjalan normal. Sebagai bank sentral suatu negara BI bertanggung jawab menjaga kestabilan moneter dan juga pasar keuangan tanah air.
Dibandingkan Negara Tetangga, Rasio Utang Terhadap PDB Indonesia Lebih Rendah
Utang pemerintah Indonesia pada akhir tahun 2015 sebesar Rp3.089,0 triliun, atau setara 223,2 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Dengan jumlah tersebut, rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto pada tahun 2015 sebesar 27 persen, jauh di bawah batas maksimal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yaitu sebesar 60 persen.
Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro baru-baru ini menyatakan, rasio utang terhadap PDB Indonesia masih lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, seperi Filipina dan Australia yang masing-masing sebesar 36 persen, Malaysia 56 persen, maupun Thailand yang sebesar 44 persen. Bahkan, masih sangat jauh di bawah AS dan Jepang yang rasio utang terhadap PDB-nya lebih dari 100 persen.
Surplus Dagang Indonesia 2015 Bertambah Meski Ekspor Merosot
Mengakhiri tahun 2015 lalu, pada bulan Desember perdagangan luar negeri Indonesia kembali mencetak defisit perdagangan untuk kedua kalinya sepanjang tahun 2015 setelah bulan November yang pertama. Namun defisit bulan keduabelas tahun lalu lebih sedikit dari bulan sebelumnya.
Badan Pusat Statistik Indonesia hari Jumat (15/01) umumkan kinerja ekspor yang meningkat pada bulan Desember 6,98 persen dibanding ekspor November 2015 mencapai US$11,89 miliar, namun lebih rendah atau turun 17 persen lebih dari ekspor Desember 2014.
Peningkatan ekspor bulan Desember tersebutlah yang memangkas defisit perdagangan dari bulan sebelumnya, dimana defisit yang terjadi mencapai US$230 juta sedangkan defisit bulan November sebesar US$410 juta.
Transportasi Massal Tidak Hanya di Jakarta, Bandung, Tapi Juga di Kota Lain
Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden, Jakarta Jumat sore (15/1) memimpin Rapat Terbatas (ratas) mengenai kereta api cepat Jakarta-Bandung. Mengawali pengantarnya, Presiden mendorong agar transportasi massal bukan hanya di Jakarta dan Bandung saja namun juga kota-kota besar lain di Indonesia.
“Saya ingin terus mendorong sistem transportasi massal tidak hanya di Jakarta, tidak hanya Bandung, tetapi juga kota-kota besar yang ada di Indonesia,” jelas Presiden.
Saat ini, menurut Presiden, proses pembangunan Light RailTransit (LRT) juga sudah mulai dikerjakan di Palembang, mungkin nantinya setelah ini di Bandung, Surabaya dan kota-kota yang lainnya.
Freddy/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
