Sesuai dengan target Pemerintah Indonesia untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun 2016, maka untuk mencapai target tersebut salah satu yang dilakukan adalah strategi penyerapan anggaran yang lebih cepat, yaitu melalui pre financing dan pre lelang.
Seperti wawancara exclusive Vibiz Media Network pada akhir tahun 2015 dengan Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., PhD, menyatakan bahwa biasanya pengeluaran pemerintah akan sangat cepat pada semester 2 triwulan 4. Namun Apa yang membuat kita yakin bahwa pengeluaran pemerintah bisa cepat di triwulan 1 adalah karena dalam UU APBN 2016 kita diperbolehkan melakukan Pre Financing, yaitu menyediakan uang yang bisa dipakai di tahun anggaran 2016, dimana di bulan Desember 2015 sudah dilakukan.
Lihat : Penyerapan Anggaran Tahun 2016 Akan Lebih Baik dari Tahun 2015, Ini Strateginya!
Kemudian kegiatan yang dapat dilakukan memanfaatkan Pre Financing tersebut adalah, seperti yang dinyatakan dalam UU APBN 2016, pemerintah boleh melakukan pra lelang untuk kegiatan 2016, boleh melakukan sejak November 2015 kemarin. Dengan demikian mulai Januari 2016 sudah ada penyerapan anggaran yang dilakukan, sehingga tidak perlu menunggu sampai bulan April dan seterusnya.
Dengan proses Pre Financing dan Pra Lelang ini, maka diharapkan belanja pemerintah akan berubah, sehingga penyerapan anggaran yang menumpuk terlalu besar di akhir tahun dapat dikurangi.
Sebagai tindak lanjut strategi penyerapan anggaran 2016 tersebut, Kementerian Perhubungan, mengikuti juga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, melakukan kontrak kerja di awal tahun 2016 ini.
Pada hari ini Senin (18/01), Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Gedung Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta. Kontrak kegiatan yang ditandatangani terdiri atas 12 paket kegiatan senilai Rp14,242 triliun. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Seperti yang dirilis dalam website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dua belas kegiatan strategis yang kontraknya ditandatangani itu terdiri dari 2 (dua) kegiatan di sub sektor perhubungan darat, 4 (empat) kegiatan di sub sektor perhubungan laut, 3 (tiga) kegiatan di sub sektor perhubungan udara, 2 (dua) kegiatan di sub sektor perkeretaapian, dan 1 (satu) kegiatan di perngembangan sumber daya manusia perhubungan.
Penandatanganan 12 kontrak kegiatan strategis itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis, yaitu yang merupakan prioritas nasional, multi year contract, subsidi/keperintisan, pengerukan, kegiatan yang dihibahkan, dan pinjaman hibah luar negeri/PHLN.
Rincian 12 paket yang ditandatangani, yaitu:
1. Pengadaan dan pemasangan perlengkapan jalan segmen R.53.008 pada satker Perhubungan Darat Provinsi Sulbar di Mamuju, Sulawesi Barat dengan kontraktor PT. Buana Energy Prima;
2. Subsidi Operasional Angkutan Jalan pada Satker Perhubungan Darat Provinsi Lampung dengan kontraktor Perum DAMRI cabang Bandar Lampung;
3. Subsidi Angkatan Laut Perintis/5 Trayek Kontrak subsidi perintis/penugasan dengan rincian trayek:
a)Ambon-Geser-Manawoka/
b)Ambon-Tual-Elat-Molu-Larat-
c)Ambon-Amahai-Serua-Nila-Teon-
d)Ambon-Werimana/Bemo-Kelmuri-
e)Ambon-Bebar-Wulur-Romang-Kisar-Leti-Moa-Lakor-Luang-/P.Tamta-Lelang-/Elo-
4. Subsidi Angkutan Ternak Kupang-Bima-Tg. Perak-Tg. Emas-Cirebon di Kupang, NTT dengan kontraktor PT PELNI (Persero);
5. Subsidi Angkutan Laut dalam rangka penyelenggaraan tol laut di Surabaya Jawa Timur dan di Jakarta dengan kontraktor PT PELNI (Persero);
6. Repowering KN. Merak, Kantor Distrik Navigasi Kelas 1 Bitung di Bitung, Sulawesi Utara dengan kontraktor PT Putindotrasa Wisesa;
7. Konstruksi perluasan landasan pacu dari 2.060 m x 45 m menjadi 2.500 m x45 m pada Bandara Domine Eduard Osok Sorong di Sorong, Papua Barat dengan kontraktor PT kam;
8. Perluasan Gedung Terminal bandara Radin Inten Lampung, Lampung dengan kontraktor PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.
9. Pekerjaan pelapisan Runway, Taxiway, dan Apron Bandara Syukran Aminuddin Amir di Tojo Una-Una, Sulawesi Tengah dengan kontraktor PT Pelita Shakti;
10. Pembangunan jalan KA di KM 236.000 s/d KM 237.000 sepanjang 3000 meter sp.emplasment Dumai pada Balai Teknik Perkeretaapian Wilayah Sumatera Bagian Utara di Sumatera Utara dengan kontraktor PT Tiga Mandiri Jaya;
11. Perawatan dan pengoperasian Prasarana Perkeretaapian Milik Negara di Sumatera-Jawa dengan kontraktor PT KAI (Persero); dan
12. Pembangunan Gedung kelas Charlie Kampus Baru ATKP di Makassar dengan kontraktor PT Boriandy Putra.
Dalam laporannya Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan melaporkan, bahwa penyerapan anggaran di Kementerian Perhubungan di tahun 2015 mencapai 76%. Jonan juga mengklaim mampu melakukan penghematan anggaran dari DIPA sebanyak Rp3 triliun.
Dalam laporannya juga, Menhub mengatakan bahwa pengelolaan kapal Perintis akan dikelola oleh PT PELNI untuk seluruh Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik dan standar di seluruh indonesia.
Menhub juga menyampaikan fokus dan kebijakan di Kemenhub tahun 2016, yaitu peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi. Kemudian peningkatan kualitas pelayanan, peningkatan kapasitas, serta tata kelola dan regulasi dukungan manajemen.
Kita harapkan dengan berjalannya pembangunan perhubungan yang dimulai awal tahun ini, semakin mempercepat tersedianya sarana dan prasarana untuk menggerakkan ekonomi Indonesia, sehingga hasil usaha dan investasi dapat berkembang dan menghasilkan ekonomi yang memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara.
Freddy/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
