Presiden Joko Widodo memiliki komitmen untuk pembangunan industri Indonesia. Hal tersebut terlihat dan terealisasi dengan dibentuknya Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1) pagi.
Presiden Joko Widodo mengatakan Komite Ekonomi dan Industri Nasional nantinya berfokus pada industrialisasi untuk jangka pendek, menengah, dan panjang. “Ini heavy-nya lebih pada industrialisasi,”
Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, pada acara Press Gathering, Rabu (06/01) menyatakan Tahun depan APBN menggariskan bahwa pertumbuhan 5,3% bisa dicapai, salah satunya melalui pembangunan industri atau industrialisasi.
Pembangunan industri jelas sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Untuk itu perlu dijalankan strategi yang tepat sehingga pembangunan industri terlaksana untuk mencapai tujuan penguatan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.
Industri Yang Mendukung Sektor Perdagangan
Kementerian Perindustrian sebagai ujung tombak pembangunan industri Indonesia juga terus mencari strategi dan terobosan untuk melaksanakan pembangunan industri.
Kementerian Perindustrian terus menjalankan program dan kebijakan pengembangan industri nasional dalam rangka memperkuat sektor perdagangan,” ujar Menperin pada Rapat Kerja Kementerian Perdagangan tahun 2016 di Jakarta, Rabu (27/1). Pada acara tersebut, dihadiri Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Perdagangan Thomas Lembong dengan diikuti sejumlah perwakilan dari berbagai instansi pemerintah dan swasta.
Saleh menyampaikan, kebijakan jangka pendek yang dilakukan guna peningkatan daya saing dan produktivitas, antara lain yaitu: penurunan bea masuk atau bea masuk ditanggung pemerintah untuk bahan baku industri serta pengenaan bea keluar dan atau pelarangan ekspor bagi bahan baku kulit, kakao, CPO, rotan, kayu dan karet untuk menjamin ketersediaan bahan baku produksi.
Selanjutnya, penurunan suku bunga untuk biaya investasi dan modal kerja melalui lembaga pembiayaan ekspor sampai terbentuknya lembaga pembiayaan industri; peninjauan atau optimalisasi regulasi lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan yang berpotensi menghambat pertumbuhan industri; sertadukungan regulasi dan infrastruktur untuk memperlancar logistik di kawasan industri tertentu.
Saleh optimistis, kebijakan tersebut akan mendukung pencapaian target pertumbuhan industri non migas pada tahun 2016 sekitar 5,7 – 6,1 persen. “Jika upaya-upaya maksimal dilakukan, diperkirakan pertumbuhan bisa mencapai di atas 6 persen,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan, pertumbuhan kumulatif itu akan ditopang dari pertumbuhan sektor-sektor yang menjadi motor industri manufaktur non migas pada tahun ini, diantaranya industri kimia, farmasi, dan obat tradisional yang diharapkan tumbuh 8,5-8,7 persen; industri barang logam, dan peralatan listrik tumbuh 8,0 – 8,2 persen; serta industri makanan dan minuman tumbuh 7,4 – 7,8 persen.
Hilirisasi
Presiden Joko Widodo menitikberatkan pembangunan industri pada industrialisasi, sehingga akan memunculkan nilai tambah dari bahan baku yang dimiliki dan tidak ada lagi ekspor komoditas bahan mentah atau bahan baku. “Targetnya memang industrialisasi, hilirisasi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi sehingga ada nilai tambah,” demikian dinyatakan Presiden Jokowi.
Sementara itu Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro menekankan bahwa Indonesia perlu terus meningkatkan kerja sama dengan Tiongkok di dua bidang, yaitu perdagangan dan investasi. Dalam hal perdagangan, Indonesia harus mengubah pola ekspor ke Tiongkok, dari bentuk mentah kepada barang jadi/barang konsumsi. Ini melihat pada perubahan yang ada di dalam negeri Tiongkok sendiri dimana terjadi peningkatan dalam konsumsi, dan di saat yang sama harga komoditas juga tengah mengalami penurunan.
“Jadi saat China melambat, ekspor dari negara seperti Vietnam, Thailand, Malaysia meningkat. Cukup ironis karena China melambat tapi ekspor dari negara ini meningkat. Artinya mereka sudah berada di jalur tepat. Harusnya kita juga ekspor produk akhir dan konsumsi ke China,” katanya saat acara Mandiri Investment Forum di Jakarta pada Rabu (27/01).
Dengan hilirisasi akan memberikan manfaat yang besar dan menguntungkan bagi pembangunan industri Indonesia. Bahan jadi tidak perlu diimpor lagi dari luar negeri. Demikian juga hasil ekspor dengan barang bernilai tambah akan semakin meningkatkan daya saing dan penerimaan ekonomi Indonesia.
Freddy/ VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang