Presiden Jokowi pada akhir November 2015 lalu memberikan arahan pembangunan tahun 2016 kepada pemerintah daerah. Hal tersebut disampaikan saat memberikan sambutan pada Musyawarah Nasional (Munas) V Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) Tahun 2015, di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (25/11).
Presiden Joko Widodo mengemukakan, ada lima tolok ukur hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan pemerintah kota, serta pemerintah pusat yaitu pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran, angka kemiskinan, inflasi, yang terakhir adalah, gini rasio atau masalah kesenjangan.
Terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia, Presiden Jokowi sangat menekankan perlunya pengendalian inflasi. Presiden Jokowi berharap seluruh Gubernur/Bupati/Walikota tahun 2016 dapat menekan angka inflasi agar bisa di bawah 3. Tahun depannya agar bisa di bawah 2. “Terus akan kita lakukan itu terus. Karena rata-rata kalau di Eropa, di negara-negara maju biasanya masih di bawah 2,” tuturnya.
Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kepada Menteri Perdagangan (Mendag), Menteri Pertanian (Mentan), dan Bulog, untuk memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan harga yang ada di pasar seperti yang sudah dikerjakan pada tahun 2015.
“Itu betul-betul terus kita ikuti agar inflasi pada tahun ini juga pada angka-angka di sekitar tahun 2015. Ada supply yang kurang segera supply, ada distorsi pasar segera dikerjakan,” pinta Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada sidang kabinet paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1).
Seperti diketahui Inflasi bulan Januari berhasil mengalami penurunan. Badan Pusat Statistik (BPS) pada hari ini, Senin (01/02), merilis data inflasi Indonesia. Inflasi Januari secara bulanan mencatatkan hasil 0,51 persen, turun dari hasil ekspektasi sebesar 0,64 persen, dan turun dari hasil sebelumnya pada 0,96 persen.
Hasil inflasi Januari secara bulanan ini tentu memberikan harapan positif bagi target inflasi yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Pemerintah dan Bank Indonesia berkoordinasi untuk mencapai dan mengendalikan inflasi pada tingkat yang semakin rendah dan stabil.
Sedangkan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2016 terhadap Januari 2015) sebesar 4,14 persen, turun dari ekspektasi ekonom sebesar 4,2 persen, namun naik dari hasil sebelumnya pada 3,35%.
Tentunya pemerintah akan terus melakukan berbagai upaya untuk inflasi dapat dietekan dan dikendalikan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih tinggi lagi.
Terkait pengendalian inflasi di daerah, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah dan Bank Indonesia (BI) menggelar rapat koordinasi kebijakan pada Jumat (12/2) di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Rapat tersebut menghasilkan sepuluh rekomendasi dan kesepakatan penting yang akan diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang konsisten dan bersinergi dalam rangka stabilisasi harga dan pengembangan ekonomi daerah.
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Tirta Segara dalam keterangan resminya menguraikan kesepuluh butir kesepakatan dalam rapat koordinasi tersebut.
Pertama, memfokuskan koordinasi pengendalian inflasi daerah pada upaya untuk memastikan ketersediaan pasokan pangan pokok bagi masyarakat serta optimalisasi penggunaan kapal ternak.
Kedua, memperkuat intensifikasi pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Hal ini dilakukan antara lain melalui upaya khusus seperti pendampingan kelompok tani dan pengaturan pola tanam serta modernisasi sarana pertanian.
Ketiga, menetapkan lembaga yang bertanggung jawab terhadap manajemen logistik pangan sesuai amanat Undang-Undang Pangan, dengan memperluas kewenangan terhadap komoditas pangan yang perlu dijaga stabilitas harganya. “Dalam kaitan ini, penguatan peran BULOG perlu segera dilakukan dengan perluasan cakupan komoditas yang dapat ditangani oleh BULOG,” ungkapnya.
Keempat, mempercepat perbaikan sistem logistik infrastruktur pangan untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi perdagangan antardaerah. Kelima, mendorong pembenahan rantai tata niaga komoditas pertanian dengan memotong rantai distribusi guna menyeimbangkan keuntungan yang diterima di tingkat pedagang dan petani.
Keenam, mendorong berkembangnya diversifikasi pangan terutama dengan peningkatan konsumsi pangan lokal melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. “Terkait hal ini, Kementerian Pertanian akan mendukung peningkatan produksi pangan lokal,” tambahnya.
Ketujuh, memperkuat komitmen pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upaya inflasi daerah, terutama dengan mengintensifkan peran Tim Pengendali Inflasi (TPI) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), serta penetapan program stabilisasi harga sebagai bagian dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Kedelapan, mengoptimalkan penyerapan belanja kementerian/lembaga dan penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan disertai langkah-langkah untuk memperkuat kapabilitas pengelolaan keuangan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Kesembilan, mempercepat pembangunan pembangkit listrik di daerah, terutama di daerah yang masih mengalami defisit listrik seperti di Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Terakhir, mendukung penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) melalui penyiapan daftar calon debitur KUR oleh Pemda bekerja sama dengan perbankan dan kementerian terkait yang selanjutnya akan masuk dalam Sistem Informasi Debitur (SID) KUR. “Terkait hal ini, pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah akan mengintensifkan sosialisasi mengenai KUR guna mencapai target penyaluran yang ditetapkan,” katanya.
Seperti diketahui, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak akan banyak memberikan arti jika diikuti oleh tingkat inflasi yang tinggi. Gejolak harga pangan dan perbedaan harga barang yang signifikan antardaerah di Indonesia saat ini diyakini merupakan tantangan berat dalam pengendalian inflasi. Ke depan, para peserta rapat koordinasi ini sepakat untuk terus memperkuat koordinasi dalam memastikan sinergi dari berbagai kebijakan sistem logistik nasional dalam rangka memperkuat ketahanan pangan.
Freddy/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
