Pada pekan lalu Pemerintah terus berupaya menggenjot pembangunan infrastruktur, khususnya di Indonesia Timur. Presiden Jokowi selalu menekankan perlunya pembangunan infrastruktur perhubungan yang menyeluruh di seluruh wilayah Indonesia, seperti pembangunan jalan tol laut, adalah untuk mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dengan demikian juga diharapkan usaha masyarakat dapat lebih berkembang dan bergerak, harga transprtasi yang selama ini mahal, bisa menjadi lebih tercapai, sehingga usaha bisa menjadi lebih maksimal dan memberikan peningkatan hsil bagi masyarakat.
Pemerintah juga memperhatikan sisi keuangan, dengan adanya skandal Panama Papers, menjadi kesemptan bagi pemerintah untuk mengembangkan upaya tax amnesty untuk menarik kembali dana yang ada di luar negeri kembali ke Indonesia. Demikian juga dalam keuangan negara, pemerintah berupaya menekan biaya belanja negara sehingga dapat terjadi penghematan dan dapat pembiayaan digunakan untuk lebih banyak bagi pembangunan kesejahteraan rakyat.
Pemerintah juga terus berupaya mempermudah usaha di Indonesia dengan memotong dan mengurangi berbagai deregulasi yang tumpang tindih, peraturan yang banyak, birokrasi yang berbelit-belit, sehingga dapat mengundang investor menanamkan modal di Indonesia lebih banyak dan lebih cepat.
Tak ketinggalan, kerjasama dengan negara-negara lain juga terus digencarkan pemerintah Indonesia, untuk menghasilkan kerjasama bisnis dan investasi yang menguatkan perekonomian Indonesia.
Berikut berita sepekan ekonomi Indonesia.
Pembangunan Infrastruktur Indonesia Timur
Peresmian Jembatan Terpanjang Di Indonesia Timur
Mengawali rangkaian kunjungan kerja ke Papua, Papua Barat, Maluku Utara, dan Maluku, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Jembatan Merah Putih di Kota Ambon, Senin, 4 April 2016. Jembatan sepanjang 1.140 meter ini merupakan jembatan terpanjang di Indonesia Timur saat ini.
Presiden berharap jembatan ini juga bisa menjadi ikon baru pariwisata Kota Ambon. “Keindahan Kota Ambon, khususnya Teluk Ambon akan dapat dinikmati oleh siapa pun yang datang ke sini” kata Presiden.
Pembangunan Pembangkit Listrik Energi Terbarukan
Pada acara peresmian Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat, bertempat di Kabupaten Morotai, Selasa (5/4) petang, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, infrastruktur yang diresmikan hari ini adalah bagian dari proyek-proyek infrastruktur energi yang telah dibangun pada tahun 2015, dengan total kapasitas mencapai 10,7 MW di 174 lokasi. Pada tahun 2016 ini, Kementerian ESDM membangun lagi PLT energi terbarukan di 131 lokasi dengan kapasitas mencapai 31 MW.
Sesuai dengan komitmen sebelumnya, saat ini pemerintah sedang merealisasikan penyediaan listrik sebesar 35 ribu Megawatt (MW). Sebanyak 25% dari target tersebut, atau sekitar 8.800 MW, diupayakan dari energi terbarukan.
Peresmian Pelabuhan Wasior, Teluk Wondama, Papua Barat
Pemerintah berkeinginan untuk mempersatukan seluruh kabupaten dan provinsi yang ada di tanah air. Untuk itulah, pemerintah akan terus membangun pelabuhan dan bandara di titik-titik terluar di tanah air, sehingga masyarakat Aceh dapat pergi kemana pun, yang dari sini pun mau ke Sumatera bisa. Demikian disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat meresmikan Pelabuhan Wasior di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, Selasa (5/4) siang.
Pelabuhan Wasior merupakan salah satu pelabuhan yang menjadi bagian dari Tol Laut yang berfungsi untuk menghubungkan seluruh kabupaten di tanah air, meski tahun ini baru dilewati satu rute dari tiga rute Tol Laut. “Tahun depan akan ada 6 rute. Tiketnya disubsidi saja agar masyarakat dapat menggunakannya. Inilah yang akan mempersatukan kita,” kata Presiden Jokowi.
Peresmian 5 Tol Laut Di Pulau Maluku
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, sebagai negara kepulauan dengan jumlah lebih dari 17 ribu pulau, konektivitas antarpulau menjadi penting untuk mempersatukan Indonesia sebagai bangsa yang besar, demikian dinyatakan Presiden Jokowi saat meresmikan lima pelabuhan kawasan Indonesia Timur di Halmahera Utara, Rabu (6/4).
Presiden Jokowi selalu mengingatkan pentingnya Tol Laut, yakni membangun transportasi laut dengan kapal atau sistem logistik kelautan, yang melayani tanpa henti dari Sabang sampai Merauke.
Lima pelabuhan yang diresmikan adalah Pelabuhan Tolebo, Pelabuhan Galela, Pelabuhan Tutu Kembong, Pelabuhan Wonreli, dan Pelabuhan Pulau Teor.
Panama Papers Sebagai Referensi Tambahan Tax Amnesty
Pemerintah akan memanfaatkan munculnya ribuan nama atau korporasi yang dimiliki Warga Negara Indonesia (WNI) dalam skandal Panama Papers sebagai referensi tambahan dalam usaha meraup pendapatan negara dari pengampunan pajak (tax amnesty).
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengakui memang banyak individu dan perusahaan yang menyimpan uangnya di perusahaan fiktif di Panama, tetapi berinvestasi di Indonesia.
“Pemerintah akan menggunakan hasil investigasi gabungan jurnalis dari berbagai negara itu sebagai pembanding dengan data dari otoritas pajak negara-negara maju yang tergabung dalam G-20,” kata Bambang dalam acara talkshow “Sudut Istana” yang ditayangkan oleh TVRI, Jakarta, Rabu (6/4) malam.
Penghematan Belanja Negara
Terkait dengan perubahan asumsi sejumlah indikator dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) tahun 2016 yang akan diajukan pemerintah kepada DPR-RI pada Mei mendatang, pemerintah juga melakukan perubahan pada sisi belanja negara.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegara mengatakan, di sisi belanja rencananya belanja kementerian/lembaga itu turun dari Rp784 triliun menjadi kira-kira Rp738 triliun atau turun sekitar Rp45,5 triliun. Sedangkan belanja non kementerian/lembaga diperkirakan naik Rp9,6 triliun.
Penghematan sebesar Rp 50,6 triliun itu, lanjut Menkeu, diharapkan bisa dicapai dengan efisiensi belanja operasional (belanja perjalanan dinas, paket meeting (paket rapat, paket pertemuan), kemudian belanja jasa (pembayaran listrik, telepon, air serta jasa lainnya), serta pembangunan gedung baru. “Dari efisiensi ini diharapkan bisa dihemat sekitar Rp22,5 triliun untuk seluruh kementerian/lembaga,” ujarnya.
Target Memperbaiki Kemudahan Usaha di Indonesia
Saat memberikan pengarahan pada rapat kerja pemerintah yang dihadiri oleh para gubernur, bupati/walikota beserta wakil gubernur, wakil bupati/ wakil walikota di Istana Negara, Jumat (8/4) siang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga menyinggung masalah posisi memperbaiki kemudahan berusaha atau Ease of Doing Business (EODB) yang masih berada di peringkat 109, atau naik dari posisi sebelumnya 120.
Menurut Presiden, Indonesia tertinggal dari Singapura yang berada di posisi 1, yang sebelumnya 120. Untuk negara Asean, presiden menyebutkan Singapura ada di posisi 1, Malaysia di posisi 18, Thailand posisi 49, sementara Vietnam di posisi 90.
Presiden menargetkan tahun depan posisi EODB Indonesia bisa meningkat ke posisi 40. Untuk itu, lanjut Presiden, ia meminta dukungan dari daerah, baik kota maupun provinsi agar target tersebut bisa tercapai.
Menurut Presiden, ada 42.000 peraturan yang kita punyai yang justru memperlambat di lapangan, menjerat kita sendiri. Karena itu, Presiden Jokowi kembali mengingatkan kepala daerah, baik provinsi, kabupaten, kota hingga desa untuk melakukan deregulasi dan memotong izin-izin yang menyulitkan. Ia menegaskan, Pemda harus mampu menyederhanakan peraturan terkait EODB.
Kerjasama Indonesia – Uni Eropa
Presiden menerima kunjungan Menteri Luar Negeri dan sekaligus sebagai Wakil Presiden Komisi Uni Eropa (UE) Federica Mogherini di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (8/4) petang. Kunjungan ini memfokuskan pada hubungan UE-Indonesia dan UE-ASEAN.
Melalui Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi, dalam pertemuan dibahas mengenai bilateral isu, investasi perdagangan-pariwisata, isu ekstremisme-terorisme, dan isu perubahan iklim serta pendidikan.
Menlu menyampaikan, Uni Eropa merupakan salah satu partner trade Indonesia. UE merupakan partner keempat terbesar Indonesia di dunia dan dari figur perdagangan bilateral untuk tahun 2015 misalnya, angka perdagangan Indonesia-UE mencapai USD 26 miliar.
Freddy/ VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
