Perkembangan ekonomi Indonesia sepekan lalu menekankan pentingnya sinergi dan sinkronisasi dalam pembangunan, seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo tentang program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat yang merupakan kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, swasta dan juga masyarakat. Demikian juga terkait Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional, perlu diperjelas koordinasi mulai dari perencanaan hingga anggaran dan target pencapaiannya.
Dalam sektor keuangan, pemerintah memperhatikan sumber penerimaan negara dari pajak. Untuk meningkatkan hasil pajak, pemerintah terus berupaya mengembangkan berbagai cara dan insentif yang mendorong semangat pembayar pajak. Seperti dinaikkannya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), demikian juga penyelesaian RUU Tax Amnesty yang bertujuan meningkatkan capital in flow (arus modal masuk) untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Program Industrialisasi Nasional juga sangat penting, sehingga impor dapat ditekan dengan menggunakan produksi dalam negeri sendiri.
Untuk kerjasama ekonomi internasional, WTO mengapresiasi reformasi ekonomi Indonesia, kesepakatan pemerintah Indonesia dan Tiongkok melanjutkan kerjasama ekonomi, juga persiapan kunjungan kerjasama Presiden Joko Widodo ke Eropa yang bertujuan memperkuat kerja sama dengan Uni Eropa (UE) terutama di bidang ekonomi dan juga bersama-sama memperkuat toleransi dan membangun perdamaian dunia.
Berikut kilasan berita ekonomi selama sepekan lalu.
Program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi meluncurkan program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat, di Terminal Agrobisnis, desa Larangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, Senin (11/4). Program ini intinya adalah kerja gotong royong antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, BUMN, swasta dan juga masyarakat .
Dalam sambutannya Presiden Jokowi menjelaskan, program Sinergi Aksi untuk Ekonomi Rakyat dilakukan karena selama ini kita biasanya bekerjanya sendiri-sendiri. Pemerintah daerah bekerja sendiri, pemerintah provinsi kerja sendiri, kerjanya bener, pemerintah pusat program sendiri. “Ini tidak boleh, sekarang tidak boleh,” tegasnya.
Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak
Komisi XI DPR-RI menyetujui usulan pemerintah untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dari Rp 36 juta/tahun atau Rp 3 juta/bulan menjadi Rp 50 juta/tahun atau Rp 4,5 juta/bulan, yang akan berlaku mulai tahun 2016. Sebelumnya, pada tahun 2015 lalu pemerintah juga telah menaikkan PTKP dari Rp 24,3 juta per tahun menjadi Rp 36 juta per tahun.
“Kenaikannya ini sama persis dengan kenaikan PTKP 2015, dari Rp2 juta sebulan menjadi Rp3 juta sebulan. (Jadi) sama-sama naik 50 persen,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai Rapat Kerja Pemerintah dengan Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat di Jakarta pada Senin (11/4).
Apresiasi WTO Untuk Reformasi Ekonomi Indonesia
Direktur Jenderal (Dirjen) World Trade Organization (WTO) Roberto Azevedo menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4) siang. Dalam kesempatan ini, Azevedo menyampaikan apresiasi WTO kepada pemerintah Indonesia atas keberhasilannya menyelenggarakan KTT WTO di Bali dan peranan Indonesia dalam memastikan penyelenggaraan pertemuan WTO di Nairobi.
Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong yang mendampingi Presiden Jokowi dalam pertemuan itu mengatakan, Indonesia merupakan anggota yang istimewa, negara berkembang yang memiliki kekuatan ekonomi dunia (G-20). Untuk itu, Dirjen WTO Roberto Azedevo meminta Indonesia terus memberikan peran yang konstruktif, positif bagi organisasi tersebut.
Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Pembangunan Nasional. Hal ini disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Sofyan Djalil saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (13/4) sore.
Menurut Sofyan, Inpres ini akan menegaskan apa tugas Kementerian Keuangan, apa tugas Kementerian PPN/Bappenas, apa tugas K/L, apa tugas daerah, dan bagaimana kemudian perencanaan itu terlaksana secara sinkron, dan penganggarannya sesuai dengan perencanaan tersebut.
Pemerintah Indonesia Dan Tiongkok Sepakat Lanjutkan Kerjasama Ekonomi
Menteri Hubungan Internasional Partai Komunis Tiongkok Mr. Song Tao, menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (13/4) sore. Dalam kesempatan ini, Mr. Song Tao menyampaikan salam dari Presiden Tiongkok Xi Jinping atas persahabatan yang telah terjalin. Lebih lanjut, Song Tao juga secara khusus menyampaikan undangan agar Presiden Jokowi hadir dalam G-20 Summit di Hangzhou, Tiongkok.
Rapat konsultasi antara pimpinan DPR-RI yang dipimpin ketuanya Ade Komarudin dan pemerintah yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4) pagi, telah menyepakati untuk segera membahas dan menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung seusai rapat konsultasi kepada wartawan mengatakan, Pemerintah dan DPR memandang bahwa penyelesaian RUU Tax Amnesty ini menjadi penting bagi ekonomi Indonesia, bagi pemerintahan terutama saat ekonomi dunia sedang mengalami perlambatan. Ia menyebutkan, pemerintah memerlukan capital in flow (arus modal masuk) untuk pembangunan infrastruktur dan juga untuk meningkatkan daya saing ekonomi.
Program Industrialisasi Nasional
Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) mengakui adanya kecenderungan penurunan industrialisasi di Indonesia. Padahal, dengan adanya perlambatan ekonomi dunia tanpa adanya industrialiasi, hanya menjual bahan mentah maka kita akan semakin tertinggal. Untuk itu, KEIN mengajak masyarakat untuk menggelorakan industriliasasi ini, dengan cara mencintai produk Indonesia.
“Dengan era global ini, banyak sekali produk-produk impor yang tidak bisa kita bendung lagi. Kita harus mencontoh negara yang nasionalismenya tinggi seperti Jepang dan China yang mereka mencintai produk produk dalam negeri,” kata Soetrisno Bachir, Ketua KEIN, seusai bersama pengurus KEIN yang lain diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (15/4) siang.
Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Ke Eropa
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo mulai Minggu (17/4) hingga Sabtu (23/4) akan melakukan kunjungan kerja keempat negara di Eropa, yaitu: Jerman, Inggris, Belgia, dan Belanda.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, kunjungan kali ini dititikberatkan pada hal-hal yang berkaitan dengan kerja sama ekonomi. “Peningkatan kerja sama dalam konteks Uni Eropa. Kerja sama pelatihan vocational, tentunya beberapa hal yang berkaitan dengan isu-isu politik terakhir seperti Timur Tengah, kemudian juga terorisme pasti juga akan menjadi pokok bahasan dalam kunjungan presiden,” kata Pramono dalam keterangan pers seusai mengikuti Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (15/4) petang.
Tema kunjungan kerja kali ini adalah memperkuat kerja sama dengan Uni Eropa (UE) terutama di bidang ekonomi dan juga bersama-sama perkuat toleransi dan membangun perdamaian dunia.
Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong menambahkan, rangkaian kunjungan Presiden Jokowi ke Eropa ini banyak bobotnya di aspek perdagangan. Ia menyebutkan, salah satu hasil konkret yang ingin dicapai adalah penuntasan tahap awal negosiasi CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) antara Uni Eropa dan Indonesia.
Dalam forum bisnis, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Franky Sibarani, sampaikan bahwa menteri yang mengisi panel diskusi akan paparkan update kebijakan-kebijakan terkait dengan renewable energy, maritim, dan beberapa sektor penting yang lain.
Freddy/VBN/VMN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
