Sebagai salah satu fokus pembangunan nasional, maka pembangunan infrastruktur akan terus digenjot sehingga dapat dilakukan pembangunan menyeluruh dari Sabang sampai Merauke, seperti yang selalu didengungkan Presiden Joko Widodo pada beberapa kesempatan kunjungan kerjanya ke berbagai daerah di Indonesia untuk meninjau maupun meresmikan berbagai proyek infrastruktur.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono mengatakan bahwa total kebutuhan anggaran Kementerian PUPR di 2017 adalah Rp 166 triliun, namun nilai tersebut nantinya akan menyesuaikan dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017, demikian disampaikan Menteri Basuki saat memberikan arahan pada Konsultasi Regional Kementerian PUPR 2016, Selasa (19/4), seperti yang dirilis dalam website Kementerian PUPR.
Kebutuhan anggaran tersebut diperoleh melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW), Kementerian PUPR yang telah melaksanakan kegiatan pra Konsultasi Regional (Konreg) sebanyak empat kali berdasarkan lokasi berbasis pulau dan wilayah. Pra Konreg merupakan wahana komunikasi antara Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) pusat di daerah dan wahana konsolidasi antara pusat dan daerah.
Sementara itu dalam menyusun program prioritas, Menteri Basuki mengatakan bahwa BPIW telah menyusunnya berdasarkan kewilayahan yaitu konektivitas, disparitas antar wilayah dan ketahanan air, pangan dan energi dan peningkatan kualitas hidup.
Kepala BPIW Hermanto Dardak menjelaskan bahwa dari rekapitulasi program Kementerian PUPR di 2017, kebutuhan anggaran sebesar Rp 166 Triliun tersebut dibagi berdasarkan program untuk mendukung empat agenda Nawacita, yaitu untuk mendukung konektivitas sebesar Rp38,6 triliun (23,3 persen), mendukung keseimbangan antar wilayah Rp 37 triliun (22,3 persen), mendukung kedaulatan energi dan pangan Rp 60,9 triliun (36,7 persen) dan mendukung peningkatan kualitas hidup Rp 29,4 triliun (17,7 persen).
Lihat : Infrastruktur Dan Perpajakan, Penekanan Menkeu Di Pertemuan Bank Dunia-IMF
Terkait pembangunan infrastruktur tersebut, pada tahun 2017, salah satu sasaran belanja negara adalah penambahan belanja infrastruktur. Ini sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo terkait percepatan pembangunan infrastruktur. Menurut Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, untuk percepatan infrastruktur, dibutuhkan reformasi anggaran agar dapat mencapai pembiayaan infrastruktur yang efektif, demikian rilis yang diberitakan pada website Kementerian Keuangan hari ini, Rabu (20/04).
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo menyatakan sumber pembiayaan berasal dari pendapatan negara yang dioptimalkan melalui perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Arah Kebijakan Fiskal 2017 adalah pendapatan negara dengan mengoptimalkan tax ratio, perluasan tax base, serta peningkatan PNBP.
Freddy/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
