Berita sepekan kali ini menyoroti tindak lanjut hasil kunjungan Presiden Joko Widodo minggu sebelumnya. Pada minggu lalu juga banyak dilaksanakan pembangunan untuk memperkuat keuangan negara seperti tax amnesty, keuangan inklusif, pagu indikatif 2017 juga penyaluran dana desa.
Juga pembahasan dan pengembangan berbagai bidang seperti peningkatan pelayanan publik, penetapan sumber data nasional, pengembangan konsumen, pembahasan proyek reklamasi, hingga pengembangan bisnis start up.
Pada minggu lalu pemerintah juga mengeluarkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII untuk mendukung kemudahan berusaha di Indonesia.
Kerjasama ekonomi dengan negara lain juga dilakukan minggu lalu dengan Serbia.
Terakhir kunjungan Presiden Jokowi ke provinsi Nusa Tenggara Barat dan provinsi Papua untuk revitalisasi pasar tradisional.
Tindak Lanjut Kunjungan Presiden Ke Eropa
Setelah selama sepekan melakukan kunjungan ke beberapa negara di Eropa, Presiden Joko Widodo Senin (25/4) siang, di Kantor Presiden, Jakarta, memimpin Rapat Terbatas (ratas) yang membahas hasil kunjungan kerja tersebut.
Presiden menyebutkan, meskipun dari business to business, swasta dan BUMN tercatat 20,5 miliar dolar AS yang bisa direalisasikan. Presiden menginginkan agar dari kunjungan ke negara-negara yang dikunjunginya ada tindak lanjutnya yang jelas.
Ekspor Produk Kayu Indonesia Langsung Masuk Jalur Hijau di Eropa
Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong mengemukakan, kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Kantor Uni Eropa, di Brussels, Belgia, pekan lalu, mendapat kejutan yang sangat positif. “Tahap perundingan CEPA (Comprehensive Economic Partnership Agreement) yang namanya scoping ternyata bisa selesai pada saat Pak Presiden berkunjung di Brussel, ini suatu kejutan yang luar biasa,” kata Mendag kepada wartawan usai Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/4) petang.
Dalam kesempatan itu Mendag Thomas Lembong juga menyampaikan, selain itu pihak Uni Eropa menyambut sangat antusias langkah pemerintah Indonesia memberlakukan sistem SVLK (Sistem Verifikasi Legalitas Kayu), yang diberlakukan sebelum berangkat.
Sementara terkait sawit, menurut Mendag, Jerman, Inggris, Belanda, maupun Uni Eropa menyambut baik ajakan pemerintah RI untuk berkoordinasi dan bekerja sama melawan kampanye hitam atau diskriminatif terhadap ekspor kita di bidang sawit.
Pemerintah Siapkan Instrumen Tax Amnesty
Terkait dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Tax Amnesty atau Pengampunan Pajak, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, pemerintah mempertimbangkan kepastian hukum bagi calon peserta amnesty. Hal tersebut dinyatakan Bambang usai mengikuti ratas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (25/4) petang.
Dalam Rapat Terbatas yang dihadiri juga oleh Jaksa Agung, Kapolri, Menkumham, serta PPATK dan OJK, lanjut Menkeu, telah ditegaskan bahwa salah satu elemen penting keberhasilan tax amnesty adalah adanya kepastian hukum bagi para peserta atau calon peserta dari amnesty.
Lihat : Pemerintah Gerak Cepat Siapkan Instrumen Tax Amnesty
Persiapkan Lebaran, Harga Kebutuhan Pokok Diharapkan Turun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajaran pemerintah, bahwa Lebaran sudah dekat, kurang 2,5 bulan lagi. Untuk itu, Presiden saat memimpin rapat terbatas di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4) siang, meminta agar segera dilakukan persiapan-persiapan menyongsong bulan puasa dan Hari Raya Idul Fitri.
Masalah-masalah yang patut mendapat perhatian, kata Presiden, adalah : Masalah ketersediaan harga bahan-bahan pokok, yang setiap tahunnya dari dulu sampai sekarang selalu harga-harga pasti naik. Selain itu, juga persiapan masalah transportasi sarana prasarana untuk mudik, baik yang berkaitan dengan ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), maupun yang berkaitan dengan transportasi menuju ke daerah-daerah.
Terobosan Mewujudkan Keuangan Inklusif
Presiden Joko Widodo memimpin Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Selasa (26/4) sore, membahas langkah-langkah untuk mendorong terwujudnya keuangan inklusif yang dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu literasi keuangan masyarakat.
Disampaikan oleh Presiden bahwa lembaga-lembaga dunia baik PBB, Bank Dunia, IMF, maupun Gates Foundation memberikan penghargaan dan apresiasi terhadap strategi nasional keuangan inklusif yang dimiliki oleh Indonesia. Strategi ini mencakup pendidikan keuangan untuk masyarakat, instrumen hukum, dan perlindungan konsumen.
Presiden menyebutkan, hasil survei nasional literasi keuangan di 2013 menunjukkan bahwa jumlah lembaga keuangan yang tercatat 2.977. Jumlah ini, menurut Presiden, belum bisa menjangkau keseluruhan masyarakat Indonesia.
Menurut Presiden, tercatat hanya 21,84% penduduk Indonesia yang literasi keuangannya atau tingkat keuangan, keterampilan, keyakinan pada lembaga keuangan serta produk jasa yang berkategori baik.
Presiden menyebutkan tingkat inklusif di negara Singapura mencapai 96%, Malaysia 81%, sementara Thailand 78%. Dengan masih rendahnya tingkat literasi keuangan ini, lanjut Presiden, menyebabkan rendahnya tingkat inklusif keuangan.
Oleh sebab itu, Presiden mengatakan bahwa literasi keuangan di masyarakat harus diimbangi dengan beberapa langkah-langkah terobosan, misalnya perluasan jangkauan pelayanan perbankan dan lembaga keuangan formal dengan memperhatikan karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
Pelayanan Perbankan Mendukung Keuangan Inklusi
Dalam upaya mendukung perluasan pelayanan perbankan sebagai bagian dari peningkatan financial inclusion, Bank Indonesia (BI) mendukung rencana pemerintah untuk mengurangi penyaluran dana bantuan sosial melalui pembayaran tunai, dengan jalan menyalurkannya melalui rekening calon penerima bantuan sosial.
“Hari ini ditegaskan oleh bapak presiden bahwa semua program bantuan sosial dan subsidi harus dapat dilakukan secara nontunai, karena denga kita melakukan bantuan sosial secara non tunai kita akan meyakini bahwa nanti itu akan terjadi kondisi bagi penerima itu lebih mudah dan lebih nyaman, dan yang penting mereka terhubung dalam sistem keuangan formal, seperti sistem keuangan perbankan,” kata Gubernur BI Agus Martowardojo kepada wartawai usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (26/4) petang.
Mengutip penjelasan Presiden Joko Widodo, Agus mengemukakan, bahwa dalam APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), baik ABPN 2015, maupun 2016 ada cukup besar bantuan sosial dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyat yang perlu didukung karena masuk dalam kategori miskin. Secara keseluruhan jumlahnya itu mencapai 35% dari rakyat yang termiskin di Indonesia, atau sekitar 86,4 juta individu.
Penyediaan Data Satu Pintu Melalui BPS
Saat meluncurkan Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4) pagi, Presiden Joko Widodo sempat menyinggung beragamnya data di sejumlah kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian (K/L) meskipun obyeknya sama, seperti data tentang produksi beras.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan, salah satu kunci untuk memenangkan kompetisi, persaingan antar negara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat dan berkualitas. Sehingga setiap mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan, mengambil keputusan, baik keputusan di sini maupun di lapangan, itu ada data dan informasi yang betul-betul bisa dipegang.
Hari Konsumen Nasional 2016
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap masyarakat bisa ‘naik kelas’ dan berevolusi, dari orientasi konsumsi yang maksimal menjadi orientasi konsumen yang mampu menentukan pilihan konsumsinya. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi dalam arahannya yang disampaikan oleh Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong pada acara puncak peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) 2016 di Lapangan Banteng, Jakarta, Selasa (26/4) pagi.
Mendag menjelaskan, pemahaman akan pentingnya perlindungan konsumen perlu diperkuat agar konsumen mampu membuat pilihan dan keputusan yang tepat dalam mengkonsumsi dan menggunakan barang, serta memanfaatkan jasa hanya yang sesuai dengan ketentuan.
Pengembangan Start Up Harus Segera Dikerjakan
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan, dalam era digital ini perubahannya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali, setiap detik berubah, setiap menit berubah, setiap hari berubah, dan sangat betul-betul sangat cepat sekali seperti dinyatakan Presiden Jokowi saat membuka acara Indonesia E-Commerce Summit and Expo (IESE), di Indonesia Convention Exhibition (ICE), BSD City Tangerang Selatan, Banten, Rabu (27/4) pagi.
Presiden berpesan agar semua sektor ini harus segera diisi, sehingga start up ini betul-betul dipikirkan, anggarannya disiapkan betul. Ia membandingkan dengan Thailand, yang tahun depan menyiapkan Rp 7 triliun untuk start up-nya.
Penyaluran Dana Desa Sudah Mencapai Rp. 11,5 Triliun
Hingga Rabu (20/4) pekan lalu, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Keuangan telah menyalurkan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 tahap pertama sebesar Rp 11,5 triliun ke 179 kabupaten dari total 434 kabupaten di seluruh Indonesia. Jumlah tersebut merupakan 41 persen dari keseluruhan alokasi anggaran Dana Desa pada APBN 2016 sebesar Rp 46,983 triliun.
“Sesuai Permendes 21 tahun 2015, prioritas pertama penggunaan Dana Desa yaitu untuk membangun infrastuktur antara lain jalan, irigasi, jembatan sederhana, dan talud. Bidang kesehatan dan pendidikan juga perlu diprioritaskan, diantaranya Posyandu dan PAUD,” kata Menteri Desa PDTT Marwan Jafar dalam siaran persnya Rabu (27/4).
Proyek Reklamasi Jakarta Diintegrasikan Dalam Garuda Project
Pemerintah memutuskan akan tetap melanjutkan program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang disebut dengan program Garuda Project. Melalui program ini, maka reklamasi 17 pulau di kawasan Teluk Jakarta diintegrasikan ke dalam proyek tersebut.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dan juga sekaligus meminta kepada Bappenas, selama moratorium selama 6 bulan ini untuk menyelesaikan program besarnya, planning besarnya antara program Garuda Project atau NCICD dengan terintegrasi bersama dengan reklamasi 17 pulau di Teluk Jakarta.
“Presiden menekankan bahwa project ini tidak boleh di drive atau dikendalikan oleh swasta. Tetapi sepenuhnya dalam kontrol pemerintah, dalam hal ini adalah Pemerintah Pusat dan juga Pemerintah Daerah yaitu DKI Jakarta, Banten dan Jawa Barat,” kata Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas yang membahas masalah National Capital Integrated Coastal Development, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/4) sore.
Kerjasama Indonesia – Serbia
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Serbia Tomislav Nikolic, yang datang bersama istrinya Dragica Nicolic, di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/4) sore. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama kepala negara Serbia ke Indonesia dalam 58 tahun terakhir.
Menurut Presiden, tren perdagangan kedua negara meningkat secara signifikan yaitu 85% dalam 5 tahun terakhir. Meski demikian, lanjut Presiden, Indonesia mengharapkan akses pasar bagi produk-produk kita dapat diperluas, hambatan tarif non-tarif juga kita harapkan dapat diturunkan atau dihilangkan.
Presiden Jokowi juga menyebutkan, investasi Indonesia terus menunjukan peningkatan di Serbia, terutama investasi produk makanan. Pada kesempatan menerima Presiden Serbia itu, juga dilakukan penandatanganan dua dokumen kerja sama, yaitu persetujuan bebas visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas dan program kerja sama di bidang pendidikan.
Peningkatan Pelayanan Publik
Guna menghilangkan praktik-praktik yang menghambat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menginstruksikan dibentuknya Tim Khusus dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan publik. Sebelumnya saat rapat terbatas Presiden Jokowi menyebut pelayanan publik itu meliputi pelayanan imigrasi (baik yang di airport dan di urusan paspor), yang berkaitan dengan KTP , sertifikasi tanah, SIM, STNK, BPKB , Akte Kelahiran, serta Akte Nikah.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, Presiden meminta semua pelayanan publik dilakukan secara transparan, tidak ada lagi waktu yang melebihi dari jam, semuanya harus dalam hitungan jam. Demikian disampaikan Pramono kepada wartawan usai rapat terbatas, di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4) petang.
Pagu Indikatif 2017
Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, pada 20 Mei nanti, pemerintah akan menyampaikan bahan-bahan untuk pembicaraan pendahuluan APBN 2017, yang dikenal sebagai KEM & PPKF (Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal 2017), beserta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2017.
Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro usai rapat terbatas di kantor kepresidenan, Jakarta, Kamis (28/4) petang, mengatakan kebijakan fiskal untuk tahun 2017 intinya kita tetap melakukan defisit anggaran (budget defisit). Kebijakan ini diutamakan karena pemerintah tetap ingin kebijakan fiskalnya ekspansif, terutama untuk memberikan stimulus bagi perekonomian.
Menurut Menkeu, pada 2017 itu, pemerintah juga akan memperkuat masalah pembiayaan anggaran, misalkan untuk pembelian tanah dalam bentuk PMN (Penyertaan Modal Negara) di dalam manajemen aset negara untuk sejuta rumah, penguatan PMN pada BLU (Badan Layanan Umum) dana perumahan, dan juga PMN untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan dalam rangka menjaga sustainabilitas dari BPJS Kesehatan itu sendiri.
Dari segi pendapatan, lanjut Menkeu, yang pasti, dengan akan diberlakukannya tax amnesty tahun ini maka tax base 2017 akan menjadi lebih besar, dan otomatis penerimaan negara menjadi lebih pasti dan tentunya lebih tinggi. Namun Menkeu menegaskan, untuk penerimaan pemerintah akan konservatif dengan hanya memperkirakan penerimaan perpajakan itu naik tidak lebih dari Rp30 triliun ditahun 2017 dibandingkan perkiraan penerimaan di 2016.
Kemudian untuk instrumen ke daerah, lanjut Menkeu, DAK (Dana Alokasi Khusus) akan didorong terus untuk menjadi instrumen pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus menyamakan prioritas daerah atau membuat sinkronisasi antara prioritas daerah dengan prioritas nasional. “Tahun 2017, Dana Desa akan mencapai 10% dari dan di luar transfer ke daerah, persis sesuai dengan amanat Undang-Undang Desa,” tegas Bambang.
Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII Untuk Kemudahan Berusaha
Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara langsung mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (28/4) petang. Paket Kebijakan yang menyangkut 10 (sepuluh) kelompok ini diharapkan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan berusaha, dan akan diteruskan di seluruh instansi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Lihat : Paket Kebijakan Ekonomi Jilid XII Meningkatkan Kemudahan Berusaha
Kunjungan Kerja Presiden Jokowi Ke Provinsi Nusa Tenggara Barat Dan Provinsi Papua
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan kunjungan kerja selama dua hari di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Provinsi Papua (29-30/4) yang difokuskan pada revitalisasi pasar tradisional. Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden meresmikan Pasar Raya Amahami di Bima, Nusa Tenggara Barat (29/4) dan groundbreaking Pasar Budaya Mama-Mama di Jayapura serta meninjau Pasar Pharaa dan meresmikan Pasar Rakyat Doyo Baru di Sentani, Papua (30/4).
Mengakhiri rangkaian kunjungan kerjanya di Papua, Sabtu (30/4), Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau Pelabuhan Depapre, di Sentani. Sinergi antara BUMN dan BUMD menurut Presiden, akan mempercepat permbangunan pelabuhan ini. Presiden juga menambahkan, setelah pelabuhan peti kemas ini selesai, kira-kira 20 km dari pelabuhan, akan dibangun kawasan industri sehingga terintegrasi antara pelabuhan dan kawasan industri.
Freddy/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
