Berita Ekonomi pada pekan ini banyak menyoroti pembangunan proyek strategis, juga pembangunan kelistrikan untuk mencapai target 35.000 MW yang perlu segera dikerjakan. Yang juga penting dan menyangkut kebutuhan masyarakat banyak adalah upaya pemerintah menurunkan harga memasuki bulan puasa dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.
Yang juga selalu menjadi fokus pemerintah Presiden Joko Widodo adalah upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga tercapai pembangunan yang menyeluruh bagi kesejahteraan rakyat Indonesia.
1. Pelaksanaan 225 Proyek Strategis Nasional
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meyakini, bahwa proyek strategis nasional akan dapat menciptakan nilai tambah bagi pembangunan di daerah, karena dilaksanakan di seluruh wilayah Nusantara, di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua.
Untuk itu, Presiden meminta jajaran pemerintahan harus fokus agar program-program prioritas yang mencakup 225 proyek di 13 sektor itu bisa berjalan dengan baik.
“Harus bisa kita pastikan bahwa proyek jalan, proyek kereta, bandara, pelabuhan, perumahan, pertanian, dan kelautan, air bersih, bendungan, teknologi dan juga pos lintas batas, kelistrikan, semuanya bisa berjalan dengan baik,” kata Presiden Jokowi saat menyampaikan pengantar pada Rapat Terbatas yang membahas Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (6/6) siang.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan agar keberadaan 225 proyek strategis nasional harus menjawab 3 (tiga) hal mendasar. Yang pertama, proyek ini bisa menjadi pendorong untuk adanya pertumbuhan ekonomi baik di daerah maupun nasional. Yang kedua, proyek strategis ini dapat membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga, bisa menjadi multiplier effect di berbagai aktifitas atau kegiatan dan juga kehidupan di daerah yang dimana proyek itu dijalankan.
Presiden telah memerintahkan Menteri Bappenas Sofyan Djalil dan Kepala BKPM Franky Sibarani untuk membuat business plan secara detil untuk masing-masing proyek strategis nasional.
Menko Perekonomian Darmin Nasution menyatakan sebanyak 86 proyek dari 225 Proyek Strategis Nasional yang menjadi prioritas pemerintah sudah mulai pada tahap pelaksanaan. Sedangkan sisanya masih perencanaan.
Penandatanganan Proyek Strategis Nasional
Menko Perekonomian Darmin Nasution melaporkan, penandatanganan proyek strategis atau proyek prioritas nasional yang disaksikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Negara, Jakarta, Kamis (9/6) siang, adalah penandatanganan financial closing, dan ada 5 lagi penandatanganan Badan Pelaksana Proyek Kontraktor ( BPTK).
Proyek PLTU Jawa Tengah atau yang dikenal dengan Sentral Java Power Plant, merupakan proyek Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) listrik terbesar se Asia, dengan kapasitas 2×1.000 MW yang menggunakan teknolgi ultrasuper critical yang lebih efisien dan ramah lingkungan di sektor ketenagalistrikan pertama di Indonesia, dengan total invetasi sebesar 4,2 miliar dollar AS.
Proyek tersebut merupakan proyek KPBU kelistrikan pertama yang mencapai financial close.
Penyelesaian pendanaan atau financial close untuk proyek PLTU Batang Sentral Jawa Power Plant ini merupakan hasil kerjasama yang erat antara pemerintah dan badan usaha, baik dari Indonesia dan Jepang dengan dukungan perbankan, dimana Japan Bank for International Cooperation (JBIC) merupakan pemberi pinjaman terbesar untuk proyek ini, yaitu sebesar 2,05 miliar dollar AS.
Selain penyelesaian pendanaan untuk proyek PLTU Jawa Tengah, juga dilakukan penandatanganan perjanjian pengusahaan jalan tol beserta perjanjian pendukungnya atas 5 jalan tol baru, yaitu Manado-Bitung 39 Km, Balikpapan-Samarinda 99Km, Pandaan-Malang 37 KM, Serpong-Balaraja 30 Km, dan Terbanggi Besar-Kayu Agung yang merupakan bagian dari jalan tol Trans Sumatera sepanjang 185 KM.
Ruas-ruas jalan tol yang membentang sepanjang 390 KM di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi memiliki total nilai investasi sebesar Rp 48,8 triliun, dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, menurunkan biaya logistik, meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, dan mendorong pembangunan wilayah sekitar ekonomi demi kesejahteraan rakyat.
2.Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
Belanja Pemerintah dan Investasi Menjadi Fokus
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para menteri Kabinet Kerja agar terus mewaspadai situasi ekonomi global yang sampai saat ini masih belum sepenuhnya stabil. Demikian disampaikan Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6) siang.
“Ini sekali lagi, sebetulnya pada awal-awal Januari atau akhir Desember sudah saya berikan peringatan-peringatan, agar belanja-belanja di kementerian dan lembaga (K/L) itu didorong untuk bisa dipercepat. Tetapi dalam praktiknya saya melihat angka-angka yang ada di kementerian ini memang masih lambat,” tegas Presiden.
Menurut Presiden Jokowi, hanya 1, 2, 3 kementerian yang bila dibandingkan dengan tahun yang lalu itu bisa mempercepat. Seperti Kementerian PUPR, yang menurut Presiden, bisa 4 kali lipat dibanding tahun sebelumnya.
Presiden mengingatkan seluruh menteri, bahwa kita memang sangat bergantung hanya pada dua hal sekarang ini. Pertama belanja pemerintah, yang kedua di investasi. Kalau belanja pemerintah tidak segera, akan mendorong ke pertumbuhan yang lebih lambat. Investasi di BKPM jika tidak bisa mendorong untuk cepat terealisasi, juga akan tidak memberikan efek yang konkrit terhadap pertumbuhan.
Keyakinan Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
Anggota Komisi Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) dipimpin ketuanya Soetrisno Bachir menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/6) siang. Dalam kesempatan ini, selain melaporkan hasil kajian strategis masalah ekonomi dan industri, juga menyampaikan rekomendasi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa mencapai angka 7%.
“Sekarang kita melihat pertumbuhan ekonomi kita 4,9% sehingga kita pesimis, padahal dari resources yang ada, baik dari sumber daya alam, sumber daya manusia, maupun geografi Indonesia, itu memungkinkan pertumbuhan ekonomi kita tinggi dan berkualitas. KEIN memberikan masukan kira-kira tahun 2018 sudah bisa 7%, untuk itu perlu kerja keras dan ada acuannya untuk mencapai ke situ, atau syaratnya,” kata Soetrisno Bachir kepada wartawan.
KEIN juga menyoroti masalah suku bunga perbankan, yang meskipun saat ini sudah rendah, sebenarnya masih bisa lebih rendah lagi. Terkait masalah pangan, KEIN juga memberikan masukan-masukan. bahwa harga gula, daging, dan sebagainya bisa turun, dengan memotong mata rantai perdagangan yang begitu banyak.
3.Menekan Lonjakan Harga Pangan Dengan Kebijakan Impor
Guna menekan harga daging sapi yang melonjak sampai Rp120.000/kg dan memenuhi arahan Presiden Joko Widodo agar harga di tingkat konsumen sebesar Rp80.000/kg, pemerintah sudah mengeluarkan izin impor daging sapi puluhan ribu ton, termasuk 10.000 ton kepada Bulog, yang sampai 6 Juni realisasinya sudah mencapai 1.800 ton. Selain itu ada penugasan kepada Berdikari 5.000 ton, namun realisasinya masih belum mulai.
“Kami juga ada kerja sama dengan PD Dharma Jaya, BUMD dari Pemda DKI dan tidak kalah penting dengan penugasan-penugasan kepada BUMN. Kami juga menerbitkan izin impor kepada pihak swasta, importir swasta daging sapi. Sejauh ini sejumlah 23.200 ton kira-kira,” kata Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Lembong kepada wartawan usai Sidang Kabinet Paripurna, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (7/6) sore.
Dengan pemberian izin impor beribu-ribu ton daging sapi itu, Mendag meyakini akan bisa dengan pesat meningkatkan pasok daging sapi dalam minggu-minggu berikut.
Di samping itu, lanjut Mendag, pemerintah telah memutuskan untuk menugaskan 2 BUMN lagi yaitu PTPN dan RNI untuk mengimpor gula mentah sebesar 381 ribu ton untuk diolah menjadi gula konsumsi. “Penyalurannya terus melalui mekanisme operasi pasar dengan tingkat harga Rp11.500-12.000 di titik lokasi yang harganya mengalami gejolak yang paling tinggi,” ujarnya.
Kemudian bawang merah, menurut Mendag, pemerintah sudah menentukan harga acuan di tingkat petani setinggi Rp15.000/kg dan harga acuan di tingkat konsumen ditentukan sekitar Rp25.000/kg.
Terkait komoditas beras medium yang paling banyak dikonsumsi masyarakat, menurut Mendag, HPP di tingkat petani masih Rp7.300/kg, sementara target di konsumen adalah Rp9.500/kg. Sesuai beberapa masukan operasi pasar harus diperbesar.
4.Pelaksanaan LRT di Jabodetabek, Palembang, Bandung
Rapat Terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6) siang, telah menuntaskan masalah yang selama ini masih mengganjal dalam pembangunan dengan infrastruktur transportasi Jabodetabek, Palembang, dan Bandung Raya, khususnya dalam masalah pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT).
Pemerintah memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi, sementara untuk yang lintas provinsi akan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
5.Pembangunan Pembangkit Listrik 35.000 MW Dipercepat
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, kebutuhan listrik di Jawa dan Bali, saat ini masih kurang lebih 21 ribu megawatt. Ia menilai, kebutuhan yang sangat besar sekali ini harus dikejar, harus segera dipercepat pelaksanaan pembangunannya. Karena kalau tidak, nanti 2019 akan ada kekurangan listrik di Jawa dan Bali.
“Artinya, akan ada pemadaman di provinsi-provinsi yang ada di Jawa dan Bali. Oleh sebab itu, kenapa saya selalu menyampaikan, saya ngotot 35.000 megawatt (MW) di seluruh Indonesia ini harus dipercepat, harus segera dikerjakan,” kata Presiden Jokowi dalam sambutannya saat melakukan Groundbreaking Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Lontar Extension, di Desa Lontar, Kecamatan Kemiri, Tangerang, Banten, Jumat (10/6) pagi.
Selanjutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan groundbreaking Mobile Power Plant (MPP) Jeranjang berkapasitas 2×25 mw di Desa Kebunayu, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Sabtu (11/6).
Dalam laporannya, Dirut PLN Sofyan Basir mengatakan, pembangunan pembangkit listrik ini merupakan bagian dari program listrik 35.000MW yang akan memenuhi pasokan listrik di Nusa Tenggara Barat. “Terkait program listrik 35.000 MW, total kapasitas yang akan dibangun di Lombok ini sampai 2019 nanti lebih kurang 500 MW tambahan,” ujar Dirut PLN.
Doni/VBN/VMN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
