Melonjaknya utang perusahaan adalah masalah serius dan memburuk di Tiongkok yang perlu ditangani dengan cepat jika pemerintah Beijing ingin menghindari risiko sistemik potensial untuk dirinya sendiri dan ekonomi global, demikian peringatan pejabat senior Dana Moneter Internasional (IMF).
Sementara total utang Tiongkok dari sekitar 225% dari produk domestik bruto tidak terlalu tinggi dengan standar global, utang korporasi sekitar 145% dari GDP adalah tinggi dengan ukuran apa pun, kata IMF.
“Lonjakan utang perusahaan adalah garis kunci kesalahan dalam perekonomian Tiongkok,” David Lipton, wakil direktur pertama IMF, mengatakan pada konferensi di Tiongkok, Sabtu (11/06). “Utang Perusahaan tetap serius dan tumbuh, ini masalah yang harus segera diatasi dan dengan komitmen melalui reformasi yang serius.”
Hal utama dari masalah kewajiban Tiongkok adalah perusahaan milik negara, yang oleh IMF dijelaskan bahwa perhitungan untuk sekitar 55% dari utang perusahaan tetapi hanya menghasilkan 22% dari produksi ekonomi. Tahun lalu, keuntungan BUMN turun 6,7% dari tahun sebelumnya, sementara total pendapatan mereka turun 5,4%, menurut data pemerintah Tiongkok.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat, tumbuh 6,7% pada kuartal pertama, laju paling lambat sejak krisis keuangan, dengan menurunnya pendapatan dan meningkatnya utang yang melemahkan kemampuan perusahaan untuk membayar pemasok atau penyedia utang mereka, membuat bank global memegang lebih banyak pinjaman bermasalah, menurut Lipton. Tingkat potensial utang buruk perusahaan Tiongkok adalah pada “perkiraan konservatif” sama dengan sekitar 7% dari PDB, kata IMF.
“Booming kredit tahun lalu hanya memperpanjang masalah,” kata Lipton dalam pidato di the China Economic Society Conference on Sustainable Development in China and the World di selatan kota Shenzhen. “Sudah banyak dukungan buat BUMN pada umumnya.”
Konversi Debt-for-equity mungkin memainkan peran dalam mengatasi penumpukan utang, tetapi bank harus memiliki kewenangan untuk membedakan antara perusahaan yang layak diselamatkan dan yang diperbolehkan untuk gagal, jika tidak ekuitas mereka akan memiliki nilai, katanya. Setiap penggunaan perusahaan aset manajemen publik, sementara itu-kendaraan Beijing telah digunakan di masa lalu-harus memastikan mereka bekerja menurunkan kredit macet katanya. Lipton juga mempertanyakan ide yang diusulkan Beijing penggabungan perusahaan negara yang lemah dan kuat, yang katanya tidak memecahkan masalah melainkan merusak profitabilitas perusahaan yang lebih baik.
Tiongkok yang mengalami krisis utang pada awal abad ini, bisa menghadapi ancaman serupa lagi kurang dari dua dekade kemudian. “Jika suatu negara tidak membahas isu-isu pemerintahan di jantung masalah utang, maka masalah itu mau tidak mau akan terulang,” kata Lipton. “Pelajaran bahwa Tiongkok perlu internalisasi, jika itu adalah untuk menghindari siklus berulang pertumbuhan kredit, utang, dan restrukturisasi perusahaan, adalah untuk meningkatkan tata kelola perusahaan,” tambahnya.
Hal itu termasuk aturan di tingkatan hukum, sistem akuntansi yang transparan, peningkatan implementasi dan mengakhiri subsidi, tambahnya.
Doni/VBN/VMN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
