Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan adanya potensi penurunan dari potensi penerimaan pajak 2016 yang cukup signifikan, karena itu perlu dilakukan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2016 untuk tetap credible dan efisien. Menkeu menyatakan hal tersebut telah dilaporkan kepada Presiden, Wakil Presiden, dan Sidang Kabinet, dan telah memperoleh persetujuan Presiden. Demikian berita yang dilansir dalam website Sekretariat Kabinet RI, Kamis (04/08).
Menkeu Sri Mulyani menekankan seperti yang diarahkan Presiden Joko Widodo bahwa APBN sebagai instrumen untuk menjaga momentum kegiatan ekonomi sehingga kesempatan kerja bisa terus dilakukan dan juga pengentasan kemiskinan serta untuk mengurangi kesenjangan. Juga diminta untuk perbaikan di dalam pelaksanaan-pelaksanaan APBN dengan prinsip efisiensi.
Menkeu Sri Mulyani menjelaskan usulan perbaikan APBN 2016 tersebut diambil dengan beberapa pertimbangan penting
Pertama, untuk tahun 2016 sesudah melihat realisasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015, jadi 2 (dua) tahun terakhir, penerimaan perpajakan memang mengalami tekanan yang sangat berat. Karena dengan jatuhnya harga komoditas, seperti komoditas minyak dan gas, batubara, kemudian kelapa sawit, dan pertambangan lainnya, maka penerimaan negara pasti akan mengalami juga penurunan, karena objek pajaknya nilainya menjadi menurun secara cukup besar.
Kedua di sektor-sektor seperti perdagangan, konstruksi juga mengalami situasi tekanan yang cukup terlihat dari sisi volume aktivitas. Sampai hari ini sektor-sektor tersebut pertumbuhannya kira-kira hanya separuh dari tahun-tahun sebelumnya.
Kemudian ketiga, kondisi dunia yang mengalami perlemahan mengakibatkan perdagangan luar negeri kita juga mengalami kontraksi. Jadi kalau liat statistik ekspor maupun impor, itu mengalami kontraksi dari kuartal pertama 2015 hingga sampai dengan 2016 ini semester pertama.
Sri Mulyani juga menekankan bukan berarti upaya meningkatkan penerimaan pajak harus dikendorkan. Justru sebaliknya, Presiden meminta bahwa harus terus dilakukan upaya untuk mendapatkan penerimaan pajak yang sangat diperlukan untuk terutama mendanai aktivitas dan kegiatan sektor prioritas; infrastruktur, pengurangan kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan mengurangi kesenjangan. Oleh karena itu, tahun ini di 2016, berdasarkan kemungkinan penerimaan negara dari sisi pajak, yang diperkirakan akan kurang sekitar 219 triliun, dan perlu dilakukan penyesuaian dari sisi belanja. Sehingga defisit tetap terjaga pada tingkat yang tidak menimbulkan krisis terhadap kepercayaan APBN.
Berdasarkan persetujuan dalam Sidang Kabinet maka diputuskan untuk mengurangi belanja 65 triliun di kementerian/lembaga dan transfer ke daerah 68,8 triliun. Pengurangan ini terutama ditujukan untuk di kementerian/lembaga adalah aktivitas yang diangggap tidak betul-betul menunjang prioritas. Ini terutama berkaitan dengan terutama perjalanan dinas, kegiatan konsinyering, persiapan-persiapan, dan bahkan mungkin termasuk belanja untuk pembangunan gedung pemerintahan yang mungkin belum dianggap prioritas pada saat ini.
Untuk pembangunan insfrastuktur, belanja untuk pendidikan (termasuk tunjangan profesi guru), tunjangan untuk belanja kesehatan, dalam hal ini tetap diprioritaskan sebagai hal yang akan terus dijaga untuk tidak mengalami pemotongan.
Demikian juga beberapa pengeluaran untuk daerah, memang dikurangi tapi itu lebih karena persoalan dana bagi hasil yang karena penerimaan pajaknya diperkirakan lebih kecil, maka dengan otomatis penerimaan untuk dana bagi hasil di daerah juga akan dikurangi. Sedangkan yang lainnya akan tetap diupayakan supaya APBN tetap bisa memiliki ruangan untuk membuat ekonomi tetap tumbuh sehat namun dengan akurasi dari belanja maupun dari sisi penerimaan sehingga pemerintah bisa membangun confidence di dalam perekonomian.
Doni/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
Image : Setkab RI
