Sebuah dokumen baru yang diterbitkan oleh pihak berwenang Tiongkok akan lebih mengikat ke orang-orang yang gagal memenuhi perintah pengadilan, dengan langkah-langkah termasuk “membatasi mereka yang mangkir untuk pergi ke luar negeri,” untuk memfasilitasi penegakan hukum.
Menurut dokumen yang diedarkan oleh kantor jenderal Komite Pusat Partai Komunis China (CPC) dan kantor umum dari Dewan Negara, pemerintah bertujuan membangun sebuah “mekanisme pengawasan, peringatan dan menghukum” bagi mereka yang mangkir sehingga mereka akan merasa “pembatasan di mana-mana.”
Tujuannya adalah untuk “secara signifikan meningkatkan kemampuan penegakan pengadilan rakyat pada tahun 2018,” kata dokumen tersebut.
Dikatakan mangkir tidak akan memenuhi syarat untuk berdiri sebagai calon yang direkomendasikan oleh otoritas dalam pemilu partai kongres BPK serta orang-orang dari badan penasehat legislatif dan politik negara.
Kegagalan mereka untuk memenuhi perintah pengadilan juga akan diberikan sebagai “referensi” untuk promosi sebagai PNS dan perwira militer, dan untuk mengambil posisi senior di perusahaan milik negara, lembaga keuangan, dan organisasi sosial.
Ada 3,08 juta orang yang mangkir dari daftar hitam Mahkamah Agung Rakyat (SPC) pada akhir 2015.
Lebih dari 60 persen dari individu atau pihak dengan kewajiban sengaja melarikan diri atau menolak untuk memenuhi putusan pengadilan, Meng Xiang, Kepala Biro Penegakan SPC, kepada Xinhua Kamis.
Beberapa bahkan mentransfer aset di luar negeri atau menolak untuk memenuhi kewajiban mereka dengan ancaman kekerasan, kata Meng.
Laporan sebelumnya mengatakan pihak berwenang juga melarang mangkir dari mengambil pesawat dan bepergian di kelas kompartemen kereta.
Pembatasan ini juga termasuk dalam aturan baru, yang berjanji “membatasi” pada perusahaan entitas yang berutang untuk mengeluarkan saham dan terdaftar di bursa saham, dan membantu untuk pengadilan untuk menemukan dan mengawasi mereka yang mangkir dan telah kehilangan kontak dengan mereka, dan “membatasi mangkir dari pergi ke luar negeri.”
Dokumen itu menyebutkan daftar penunggak akan diumumkan dan diperbarui secara tepat waktu dan akurat. Otoritas terkait akan menghubungkan diri dengan informasi yang mangkir ‘platform berbagi pada akhir tahun ini.
Mereka yang akhirnya telah memenuhi perintah pengadilan harus dihapus dari daftar hitam dalam waktu tiga hari, katanya.
Doni/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
