Dalam 2 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla juga telah dijalankan berbagai kebijakan deregulasi dan reformasi birokrasi, dimana fokus kebijakan itu adalah untuk meningkatkan investasi, kemudahan memperoleh izin usaha, mendorong masyarakat berpenghasilan rendah, hingga ekspor. Demikian dinyatakan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam acara Press Briefing “2 Tahun Kerja Nyata Pemerintahan Jokowi-JK”, di Bina Graha, Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/10).
Kebijakan tersebut tercermin dalam paket Kebijakan Ekonomi I hingga XIII yang dikeluarkan pemerintah. “Dari paket I sampai XIII, pemerintah telah menyederhanakan 214 regulasi. Dari 204 itu, 202 sudah keluar dan selesai. Jadi itu berarti 99 persen,” jelas Darmin.
Untuk mendukung pelaksanaan paket kebijakan ekonomi tersebut, pemerintah telah membentuk task forse besar yang terdiri dari banyak Kementerian/Lembaga yang dibagi dalam empat kelompok kerja, mulai dari Pokja I tentang kampanye dan diseminasi kebijakan; Pokja II tentang percepatan dan penuntasan regulasi; Pokja III tentang evaluasi dan analisa dampak; dan Pokja IV tentang penanganan dan penyelesaian kasus.
Adapun hasil paket kebijakan ekonomi ini yaitu :
- pemerintah telah meresmikan 28 Pusat Logistik Berikat (PLB) yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia, yang diharapkan akan menolong kecepatan dan efisiensi logistik,
- mempercepat perizinan menjadi tiga jam,
- mengusulkan pengembangan kawasan industri,
- menetapkan sistem pengupahan,
- mendorong kemudahan dan insentif Kawasan Ekonomi Khusus (KEK),
- melakukan pembiayaan ekspor/KURBE,
- mendorong kemudahan berusaha bagi UMKM (EODB),
- mempersingkat proses insentif fiskal,
- agregator/konsolidator produk-produk ekspor UKM,
- revisi DNI melalui Perpres Nomor 44 tahun 2016.
Menurut Darmin hasil tersebut untuk menjadi pelumas, sehingga ekonomi Indonesia diharapkan bisa berjalan lebih efisien dan lebih cepat.
Doni/ VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center Editor: Asido Situmorang
