Pembangunan infrastruktur terus digencarkan Pemerintah Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, maka sektor infrastruktur merupakan salah satu faktor penentu daya saing nasional.
Namun Pemerintah juga menyadari membutuhkan biaya yang besar untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur ini, dimana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak dapat mencukupi seluruh kebutuhan biaya infrastruktur selama lima tahun ke depan, yang mencapai Rp5.000 triliun.
Untuk memperoleh pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, maka pemerintah akan membuka peluang seluas-luasnya bagi swasta untuk terlibat.
“Saya sudah tugaskan Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) untuk pembiayaan infrastruktur dari non APBN. Mendorong peran swasta pertama, mendorong dana pensiun dan dana yang lain, sehingga semuanya tidak tergantung pada APBN,” demikian pernyataan Presiden Joko Widodo dalam sambutannya pada pembukaan Indonesia Infrastructure Week 2016 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Rabu (09/11), seperti yang dilansir dalam website Sekretariat Negara.
Terkait pembiayaan pembangunan infrastruktur tersebut, Presiden menawarkan tiga skema investasi untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur di tanah air.
Pertama skema sekuritisasi, yaitu menjual aset kepada swasta guna memperoleh suntikan modal kembali untuk membangun infrastruktur yang lain.
Kedua, skema konsesi, yaitu pengelolaan aset infrastruktur umum oleh swasta. Dalam hal ini, pemerintah membuka kesempatan bagi sektor swasta untuk masuk ke pembangunan infrastruktur umum, seperti bandar udara dan pelabuhan.
Ketiga, pembangunan infrastruktur pendukung. Presiden mengingatkan agar pembangunan tidak hanya terfokus pada infrastruktur dengan skala besar saja, tetapi juga di skala menengah dan kecil.
“Orang hanya melihat yang besar-besar, padahal menengah dan kecil banyak peluang yang bisa dimasuki. Begitu ada proyek besar, pasti ada restoran yang masuk, hotel bintang tiga akan muncul. Hal seperti ini yang tidak dilihat. Ini peluang yang bisa diambil, sehingga kecepatan kita dalam membangun infrastruktur bisa kita lakukan,” demikian penjelasan Presiden Jokowi.
Doni/ VMN/VBN/ Analyst-Vibiz Research Center Editor: Asido Situmorang Image : Vibizmedia
