(Vibiznews – Economy) – Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden RI periode 2019-2024 saat sidang paripurna MPR, Minggu (20/10), Jokowi menyampaikan lima prioritas pembangunannya, yaitu:
1. Pembangunan SDM,
2. Pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan,
3. Kendala regulasi harus disederhanakan,
4. Penyederhanaan birokrasi secara besar-besaran,
5. Transformasi ekonomi
Pembangunan SDM ini disebut Jokowi “menjadi prioritas utama kita”. Yaitu, untuk membangun SDM yang pekerja keras, yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.
“Itupun tidak bisa diraih dengan cara-cara lama, cara-cara baru harus dikembangkan. Kita perlu endowment fund yang besar untuk manajemen SDM kita. Kerja sama dengan industri juga penting dioptimalkan. Dan juga penggunaan teknologi yang mempermudah jangkauan ke seluruh pelosok negeri,” kata Jokowi.
Kemudian, ditekankan Jokowi pembangunan infrastruktur akan dilanjutkan. Yaitu, “Infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian rakyat,” tambah Jokowi.
Selanjutnya, yang ketiga, Jokowi menekankan: “Segala bentuk kendala regulasi harus kita sederhanakan, harus kita potong, harus kita pangkas.”
Disebutkannya bahwa Pemerintah akan mengajak DPR untuk menerbitkan 2 undang-undang besar. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja, dan kedua, UU Pemberdayaan UMKM. Masing-masing UU tersebut akan menjadi “Omnibus law”, yaitu satu UU yang sekaligus merevisi beberapa UU, bahkan puluhan UU.
“Puluhan UU yang menghambat penciptaan lapangan kerja langsung direvisi sekaligus.
Puluhan UU yang menghambat pengembangan UMKM juga akan langsung direvisi sekaligus,” tegas Jokowi.
Yang keempat, Jokowi melanjutkannya: “Penyederhanaan birokrasi harus terus kita lakukan besar-besaran. Investasi untuk penciptaan lapangan kerja harus diprioritaskan. Prosedur yang panjang harus dipotong. Birokrasi yang panjang harus kita pangkas.”
Tentang eselonisasi menurut Presiden harus disederhanakan. “Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja, diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi,” terang Jokowi.
Jokowi menyampaikan secara tegas: “Saya juga minta kepada para menteri, para pejabat dan birokrat, agar serius menjamin tercapainya tujuan program pembangunan. Bagi yang tidak serius, saya pastikan, pasti saya copot.”
Dan yang kelima, adalah transformasi ekonomi. “Kita harus bertransformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa, demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkas Presiden dalam pidato awal di masa baktinya 2019 – 2024.
Alfred Pakasi/VBN/MP Vibiz Consulting
Editor: Asido
