(Vibiznews – Economy & Business) – Transformasi Digital merupakan kebutuhan masyarakat dunia saat ini, mengingat zaman yang berubah dengan cepat jika kita tidak mengikuti perubahan yang ada maka kita akan tertinggal. Demikian juga dalam masalah pemulihan ekonomi jika negara kita ingin maju dan tidak tertinggal maka digitalisasi merupakan hal penting untuk dilakukan dalam rangka pemulihan ekonomi.
Oleh karena itu untuk mendukung pemulihan pasca Covid-19 di Asia Tenggara, Pemerintah bersama negara-negara anggota ASEAN telah menyimpulkan bahwa memajukan transformasi digital di ASEAN adalah isu penting untuk mendorong ekonomi ASEAN bertransformasi. Hal ini bertujuan supaya ASEAN bisa menjadi komunitas digital terkemuka untuk memanfaatkan potensi yang luar biasa dari digitalisasi itu sendiri.
“Transformasi ini diharapkan dapat mendorong produktivitas dan efisiensi serta meningkatkan diversifikasi dan daya saing di seluruh segmen ekonomi. Digitalisasi menjadi solusi untuk menjaga perekonomian tetap berjalan, ditengah pemberlakuan kebijakan restriksi akibat Covid-19,” terang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam ‘Ministerial Conference OECD Southeast Asia Regional Programme’, Rabu (09/02) secara daring.
Di Indonesia, Menkeu mengatakan bahwa kebijakan yang diperlukan untuk mengintegrasikan teknologi digital ke dalam perekonomian harus mempertimbangkan kesiapan ekonomi digital itu sendiri. Untuk mendukung transformasi ekonomi digital, pemerintah Indonesia telah merancang dan meluncurkan Roadmap Indonesia Digital 2021-2024 yang terdiri dari empat elemen yaitu infrastruktur digital, tata kelola digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Empat pilar ini menjadi pedoman bagi Indonesia dalam bertransformasi secara digital.
“Di Kementerian Keuangan, kami telah mengalokasikan anggaran agar kami dapat mendukung pengembangan infrastruktur digital dan mendorong transformasi digital dan ekonomi sebagaimana yang ada di sektor pemerintahan. Kami telah melakukan beberapa upaya untuk memastikan bahwa pada kedua sisi yaitu supply-side dan demand-side untuk digitalisasi sedang dikembangkan secara serius, dan upaya ini akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” lanjut Menkeu.
Dalam hal penguatan supply-side, Menkeu mengatakan bahwa pemerintah Indonesia telah membangun dan memperluas 4.200 base transmission station (BTS) di seluruh Indonesia pada tahun 2021. Hal ini untuk menyediakan koneksi internet tanpa batas di lebih dari 9.100 desa pada tahun 2022. Selain itu, pemerintah juga berencana menyediakan akses internet untuk 150.000 fasilitas umum di seluruh Indonesia, dan memasang lebih dari 12.000 kilometer jaringan serat optik. Dengan demikian, koneksi broadband dan ini diharapkan akan memberikan aksesibilitas di seluruh wilayah Indonesia.
Sementara itu, Menkeu melanjutkan bahwa dari sisi demand-side pemerintah Indonesia juga berupaya mendorong perkembangan startup digital melalui program Gerakan Nasional 1000 Startup Digital. Program ini diharapkan dapat lebih mempromosikan startup baru di Indonesia. Lebih dari itu, pemerintah juga memperkenalkan Program Ekonomi Digital yang ini telah berhasil mengidentifikasi lebih dari 85.000 calon wirausahawan perintis dan lebih dari 1.160 startup. Pemerintah saat ini juga sedang mempersiapkan 9 juta talenta digital yang dibutuhkan selama 15 tahun ke depan untuk mendukung transformasi digital ekonomi Indonesia.
“Dengan pasokan (supply-side) infrastruktur digital yang kuat yang dilengkapi dengan program permintaan (demand-side) yang kuat, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi kita menuju pemulihan dari pandemi ini dan pada saat yang sama mentransformasi ekonomi kita dan memanfaatkan teknologi digital secara optimal,” jelas Menkeu.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
