(Vibiznews – Economy & Business) Agenda perdagangan Presiden AS Donald Trump memasuki fase baru ketika ia melanjutkan kebijakan kenaikan tarif terhadap impor baja dan aluminium, meski menghadapi tantangan hukum dari berbagai pihak.
Menghadapi kritik karena sering mundur dari pernyataan-pernyataan sebelumnya terkait kebijakan tarif, Trump kini mengambil langkah tegas dengan menggandakan tarif impor baja dan aluminium menjadi 50%. Pemerintahannya juga mengirim surat kepada sejumlah negara pekan ini, memberikan batas waktu hingga 4 Juni untuk menyampaikan perkembangan negosiasi bilateral.
Kebijakan tarif ini diperkirakan akan menjadi topik utama dalam pertemuan Trump dengan Kanselir Jerman Friedrich Merz pada 5 Juni, serta dalam panggilan telepon yang belum dijadwalkan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping, sebagaimana diumumkan oleh Gedung Putih.
Tantangan Hukum Tidak Menghalangi Agenda Tarif Trump
Meski menghadapi sejumlah gugatan hukum, Menteri Perdagangan AS Howard Lutnick menyebut bahwa tantangan tersebut hanyalah hambatan kecil. Dalam wawancara pada 1 Juni dengan Fox News Sunday, ia menyatakan:
“Percayalah, tarif ini tidak akan hilang. Bahkan jika pengadilan lebih tinggi memutuskan bahwa undang-undang yang digunakan Trump untuk memberlakukan tarif ini tidak memberikan kewenangan tersebut, kami akan mencari dasar hukum lain.”
Putusan pengadilan banding yang mengizinkan tarif tetap diberlakukan sementara pemerintah membela kasusnya, membuat banyak negara kembali ke meja negosiasi.
Kenaikan Tarif Baja dan Aluminium Resmi Diberlakukan
Trump mengumumkan rencana kenaikan tarif menjadi 50% pada Jumat lalu, dari sebelumnya 25%, dan telah menandatangani perintah resmi pada 3 Juni. Negara-negara yang terdampak termasuk Kanada sebagai pemasok baja dan aluminium terbesar ke AS serta Meksiko dan beberapa negara lainnya.
Uni Eropa segera menanggapi dengan peringatan bahwa mereka akan memperluas daftar tindakan balasan jika tidak tercapai kesepakatan perdagangan dengan AS sebelum pertengahan Juli.
Dampak Ekonomi dan Proyeksi Industri
Duta Besar Kanada untuk AS, Kirsten Hillman, menyebut kebijakan ini “tidak ideal” dan menambahkan bahwa produsen Kanada telah mulai mengalihkan ekspor mereka ke pasar lain. Ia memperingatkan bahwa kenaikan tarif akan menciptakan “tembok” perdagangan antara kedua negara yang dapat menyebabkan kelangkaan dan lonjakan harga.
Dampak jangka pendek dari kebijakan ini dipastikan akan dirasakan langsung oleh pelaku industri dalam negeri AS, terutama sektor otomotif, konstruksi, dan barang manufaktur yang sangat tergantung pada baja dan aluminium. Kenaikan biaya input akan berujung pada inflasi harga produk akhir, membebani konsumen Amerika dan berpotensi memperlambat konsumsi domestik—motor utama pertumbuhan ekonomi AS.
Deadlines & Deals : Negara Mitra Didesak Ajukan Penawaran Terbaik
Sebagai bagian dari tekanan lebih lanjut, Kantor Perwakilan Dagang AS (United States Trade Representative / USTR) mendesak negara-negara mitra untuk mengirimkan penawaran terbaik mereka sebelum 4 Juni agar terhindar dari tarif lebih tinggi yang bersifat spesifik per negara.
Sebelumnya, Trump memberikan tenggang waktu hingga 8 Juli sebagai bagian dari penangguhan 90 hari atas tarif “resiprokal” yang pernah diberlakukan. Sementara itu, tarif universal 10% terhadap sebagian besar negara tetap berlaku, termasuk terhadap Meksiko, Kanada, dan Tiongkok, yang terkait dengan kebijakan imigrasi dan fentanyl.
Setelah bocoran surat tersebut diterbitkan oleh Reuters, dua pejabat senior Gedung Putih mengatakan kepada USA TODAY bahwa surat itu bukan merupakan pemberitahuan final. Juru bicara Gedung Putih Karoline Leavitt menegaskan dalam konferensi pers pada 3 Juni bahwa surat tersebut hanya “pengingat akan tenggat waktu” dan bahwa Presiden Trump mengharapkan “kesepakatan yang menguntungkan”.
Kanada, China, dan Uni Eropa Jadi Target Utama
Tidak jelas negara mana saja yang menerima surat tersebut. Namun Hillman memastikan bahwa Kanada tidak termasuk di dalamnya. Menteri Perdagangan Kanada, Dominic LeBlanc, saat ini berada di Washington untuk melanjutkan pembicaraan dagang dengan pemerintah AS.
Trump saat ini juga memberlakukan tarif 25% atas produk-produk yang belum tercakup dalam perjanjian perdagangan AS–Kanada–Meksiko (United States-Mexico-Canada Agreement / USMCA), serta tarif 10% untuk potash dan produk energi asal Kanada yang tidak dikecualikan dari perjanjian tersebut.
Sementara itu, pembicaraan dengan lebih dari selusin negara masih berlangsung, tetapi belum menghasilkan kesepakatan konkret selain kerangka kerja awal dengan Inggris. Pekan lalu, Trump menyerukan akan menaikkan tarif terhadap Uni Eropa menjadi 50%, sebelum akhirnya menarik ancaman tersebut.
Jamieson Greer, USTR AS, saat ini berada di Paris untuk melanjutkan perundingan perdagangan. Trump juga dijadwalkan berbicara langsung dengan Merz pada 5 Juni di Gedung Putih. Leavitt menambahkan bahwa Presiden Trump sangat tegas dalam menyampaikan pesan kepada pemimpin negara lain:
“Beliau tidak segan menggunakan tarif untuk melindungi industri dan tenaga kerja Amerika, namun beliau tetap menginginkan kesepakatan yang disesuaikan secara spesifik.”
Pembicaraan dengan China Masih Dalam Proses
Gedung Putih mengonfirmasi bahwa panggilan telepon antara Trump dan Xi Jinping kemungkinan akan terjadi pekan ini. Trump sebelumnya menuduh Tiongkok melanggar kesepakatan untuk meredakan perang dagang, yang semula mencakup penurunan tarif AS dari 145% menjadi 30%. China membalas bahwa justru AS yang mengingkari kesepakatan tersebut.
Juru bicara Kedutaan Besar Tiongkok di Washington menolak memberikan komentar terkait status negosiasi maupun apakah Beijing menerima surat dari USTR.
Tarif Trump Terkendala di Meja Hijau
Sejak pertama kali diberlakukan, tarif yang digagas Trump menghadapi berbagai tantangan hukum. Baru-baru ini, Pengadilan Perdagangan Internasional AS sempat menghentikan penerapan tarif yang diberlakukan tanpa persetujuan Kongres, namun putusan tersebut ditangguhkan sementara oleh pengadilan banding.
Pada akhir Mei, pengadilan distrik AS juga memblokir penerapan tarif terhadap dua produsen mainan. Pemerintah Trump langsung mengajukan banding atas keputusan tersebut pada 2 Juni.
Dalam kasus lain, seorang hakim pada 2 Juni menolak gugatan dari negara bagian California dan menyarankan agar kasusnya diajukan ke Pengadilan Perdagangan Internasional yang berbasis di New York. Ini membuka jalan bagi California untuk melanjutkan upaya hukum mereka melalui pengadilan banding.
Dalam serangkaian wawancara TV pada 1 Juni, sejumlah pejabat administrasi menyatakan keyakinannya bahwa pengadilan akhirnya akan memihak kepada pemerintah.
