Pemerintah federal Amerika Serikat berada di ambang partial government shutdown, setelah Partai Republik dan Demokrat di Senat menemui jalan buntu terkait pendanaan Departemen Keamanan Dalam Negeri (Department of Homeland Security/DHS). Kebuntuan ini muncul menyusul penembakan fatal terhadap seorang warga negara AS dalam sebuah aksi protes di Minneapolis. Jika terjadi, shutdown ini akan berlangsung kurang dari tiga bulan setelah berakhirnya shutdown penuh terlama dalam sejarah AS.
Saat ini, pendanaan federal untuk sejumlah lembaga pemerintah namun tidak seluruhnya akan berakhir setelah 30 Januari. Jika para legislator gagal mencapai kesepakatan, lembaga-lembaga tersebut akan dipaksa menghentikan operasionalnya. Namun, sejumlah instansi, termasuk Departemen Pertanian, Urusan Veteran, Dalam Negeri, Energi, Kehakiman, dan Perdagangan, tidak akan terdampak karena Kongres telah meloloskan undang-undang yang mendanai mereka penuh hingga akhir tahun fiskal.
Artinya, puluhan juta warga AS tidak terancam kehilangan manfaat Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) atau bantuan pangan kali ini. Pada shutdown sebelumnya, sebagian penerima kupon makanan harus menunggu berhari-hari bahkan berminggu-minggu untuk menerima pembayaran, membuat banyak keluarga kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.
Meski demikian, bahkan shutdown parsial sekalipun berpotensi menimbulkan dampak signifikan. Penumpang dapat menghadapi keterlambatan penerbangan, banyak pegawai federal bisa kehilangan gaji sementara, dan masyarakat mungkin tidak dapat mengakses sejumlah pinjaman federal untuk membeli rumah atau menjalankan usaha kecil.
Dinamika Politik di Kongres
Meskipun Partai Republik menguasai Gedung Putih dan Capitol Hill, mereka tetap membutuhkan setidaknya tujuh suara dari Partai Demokrat di Senat untuk meloloskan paket belanja negara sesuai aturan majelis tersebut. Pekan lalu, DPR AS telah menyetujui rancangan undang-undang untuk mendanai sisa pemerintah hingga akhir tahun fiskal pada 30 September.
Namun, Demokrat di Senat melihat tenggat pendanaan Jumat ini sebagai momentum untuk mendorong reformasi pada operasi penegakan imigrasi DHS. Para pemimpin Senat saat ini tengah bekerja sama dengan Gedung Putih guna mencapai kesepakatan yang dapat mencegah terjadinya shutdown.
Presiden Donald Trump sendiri bukan sosok asing dengan shutdown pemerintah. Pada masa jabatan pertamanya, ia memimpin shutdown yang berlangsung selama 35 hari, yang saat itu menjadi yang terpanjang dalam sejarah, sebelum rekor tersebut terlampaui tahun lalu.
Apa Itu Government Shutdown?
Kongres harus menyediakan pendanaan bagi banyak departemen dan fungsi pemerintah federal setiap tahun fiskal, yang dimulai pada 1 Oktober. Jika para legislator gagal meloloskan anggaran tahunan atau memperpanjang pendanaan jangka pendek yang dikenal sebagai continuing resolution maka banyak lembaga dan aktivitas pemerintah harus menghentikan operasionalnya hingga Kongres menyetujui pendanaan baru.
Jika tidak satu pun dari 12 rancangan undang-undang alokasi anggaran yang membentuk belanja diskresioner federal disahkan oleh kedua kamar Kongres, maka pemerintah akan mengalami shutdown penuh.
Namun, karena Kongres telah menyetujui pendanaan tahunan untuk sejumlah lembaga sejak shutdown terakhir berakhir, lembaga-lembaga tersebut dapat terus beroperasi sementara departemen lain terpaksa berhenti. Dengan demikian, kebuntuan saat ini berpotensi menghasilkan shutdown parsial.
Kapan Shutdown Akan Dimulai?
Shutdown parsial akan dimulai pada 31 Januari jika Kongres tidak mengambil tindakan sebelum tenggat waktu.
Lembaga yang terdampak mencakup DHS, Departemen Pertahanan, Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan (HHS), Perumahan dan Pembangunan Perkotaan, Transportasi, Luar Negeri, Tenaga Kerja, serta Keuangan. Menurut Rachel Snyderman, Direktur Pelaksana Kebijakan Ekonomi di Bipartisan Policy Center, lembaga-lembaga ini mencakup lebih dari tiga perempat belanja diskresioner federal.
Program Apa yang Akan Berhenti?
Setiap shutdown memiliki karakteristik yang sedikit berbeda, tetapi secara umum fungsi-fungsi yang dianggap penting untuk melindungi nyawa dan properti akan tetap berjalan. Operasi lainnya akan dihentikan hingga Kongres menyetujui pendanaan.
Beberapa dampak shutdown dapat diprediksi. Lembaga-lembaga pemerintah menyusun contingency plans yang merinci operasi apa saja yang akan berlanjut dan berapa banyak pegawai yang tetap bekerja sering kali tanpa menerima gaji. Namun, dalam langkah yang tidak lazim, Kantor Manajemen dan Anggaran Gedung Putih (OMB) tidak mempublikasikan rencana tersebut secara terpusat, sehingga publik harus mengaksesnya melalui situs masing-masing lembaga.
Sebagai contoh, Departemen Pendidikan menyatakan dalam rencana sebelumnya bahwa sebagian besar pegawainya akan dirumahkan, meskipun distribusi Pell Grants, pinjaman mahasiswa federal, serta dana hibah Title I dan IDEA akan tetap berjalan.
Sistem pengadilan Washington, DC, pada shutdown sebelumnya menghentikan penerbitan akta nikah dan pelaksanaan upacara pernikahan. Sementara itu, National Flood Insurance Program tidak dapat menerbitkan polis baru, yang berpotensi menghambat penutupan transaksi penjualan rumah.
Beberapa fungsi pemerintah masih dapat berjalan sementara waktu jika didanai melalui biaya layanan atau alokasi khusus. Aktivitas imigrasi, patroli perbatasan, dan pertahanan yang didanai melalui paket pajak dan belanja Partai Republik yang ditandatangani Trump pada Juli lalu diperkirakan tetap berlanjut.
Departemen Pertahanan menyatakan bahwa prioritas utamanya meliputi pengamanan perbatasan selatan, operasi di Timur Tengah, serta sistem pertahanan rudal Golden Dome.
Karena musim pajak baru saja dimulai, Internal Revenue Service (IRS) kemungkinan tetap mengharuskan banyak pegawainya bekerja, sebagaimana terjadi pada shutdown sebelumnya. Namun, pada shutdown terakhir, IRS akhirnya merumahkan sekitar 34.400 pegawai setelah satu minggu.
Dampak pada Program Sosial dan Layanan Publik
Pembayaran Jaminan Sosial, termasuk Social Security, Social Security Disability Insurance, dan SSI, tidak akan terganggu. Tunjangan pengangguran juga tetap dibayarkan selama lembaga negara bagian memiliki dana administratif.
Pembayaran Medicare dan Medicaid akan terus disalurkan, menurut rencana kontinjensi HHS.
Taman nasional, museum Smithsonian, dan Kebun Binatang Nasional akan tetap buka karena telah menerima pendanaan penuh hingga 30 September.
Dampak pada Transportasi dan Pos
Petugas pengatur lalu lintas udara dan TSA tetap bekerja meskipun tanpa gaji. Namun, kekurangan staf pendukung dapat menyebabkan keterlambatan penerbangan. Pada shutdown terakhir, FAA memberlakukan pengurangan penerbangan di 40 bandara, menyebabkan ribuan keterlambatan dan ratusan pembatalan.
Layanan pos AS (USPS) tidak akan terdampak karena didanai secara mandiri melalui penjualan produk dan jasa.
Dampak Ekonomi
Shutdown memiliki konsekuensi nyata terhadap perekonomian. Shutdown lima minggu pada 2018–2019 menyebabkan kerugian pertumbuhan ekonomi sebesar US$3 miliar yang tidak dapat dipulihkan, menurut Congressional Budget Office (CBO). Selain itu, penerimaan pajak diperkirakan turun sekitar US$2 miliar akibat berkurangnya aktivitas kepatuhan pajak.
Selama shutdown, data ekonomi utama seperti laporan ketenagakerjaan bulanan tidak akan dirilis, sehingga menyulitkan penilaian kondisi ekonomi yang sedang berubah.
Dampaknya juga meluas ke sektor swasta. Asosiasi Perjalanan AS memperingatkan bahwa shutdown dapat merugikan ekonomi perjalanan hingga US$1 miliar per minggu, memicu keterlambatan penerbangan, antrean keamanan yang lebih panjang, dan pembatalan perjalanan.
