(Vibiznews – Economy & Business) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menekankan bahwa APBN menjadi garda terdepan menjaga perekonomian nasional. Ketika kegiatan ekonomi berhenti, konsumsi, investasi, dan ekspor impor menurun karena terjadi pandemi, APBN adalah satu-satunya elemen di dalam perekonomian nasional yang masih tumbuh positif.
“APBN dapat memulihkan ekonomi, menjaga masyarakat, dan juga tetap kuat,” kata Wamenkeu dalam acara Simposium Nasional Keuangan Negara (SNKN). Yang diselenggarakan secara daring pada Rabu (26/10).
Mengapa hal ini dapat terjadi?
Ketika pandemi berlangsung, Wamenkeu menjelaskan APBN bekerja keras menangani dan melindungi perekonomian dengan mengeluarkan belanja-belanja negara yang sangat besar.
Belanja negara yang sangat besar untuk bidang pendidikan, bidang kesehatan, untuk perlindungan sosial. Dan tetap kita mengalokasikan belanja negara untuk bidang pendidikan 20 persen dari belanja negara. Ini adalah belanja yang sangat besar dan ini artinya anggaran negara bekerja keras melindungi masyarakat,” ujar Wamenkeu.
Namun, setelah APBN bekerja keras dengan belanja yang besar tersebut, Wamenkeu mengingatkan untuk mengembalikan defisit APBN menuju normal yakni di bawah 3 persen.
Karena di tengah risiko ketidakpastian global yang eskalatif, peran APBN sebagai shock absorber perlu terus dijaga. Agar berfungsi optimal bagi perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi.
Untuk itu, Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengingatkan agar APBN harus dijaga kesehatan dan keberlanjutannya melalui konsolidasi fiscal. Dengan menurunkan defisit APBN ke bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Bagaimana caranya membuat APBN itu defisitnya kembali ke bawah 3 persen? Caranya adalah dengan melihat lagi struktur perekonomian dan struktur dari APBN berupa penerimaan maupun belanja negara,” ujar Wamenkeu
Kinerja positif APBN yang terus berlanjut dapat terus dijaga agar tetap sehat dan kokoh dalam menghadapi ancaman dan risiko global. Ketika perekonomian telah mulai pulih, Wamenkeu mengatakan penerimaan negara otomatis akan mengalami normalisasi.
“Kita lihat pada tahun 2022 dengan kegiatan ekonomi yang mulai pulih karena masyarakat sudah lebih percaya diri untuk melakukan kegiatan ekonomi, maka penerimaan negara mengalami peningkatan,” ujar Wamenkeu.
Di sisi lain, belanja negara pada tahun 2022 juga masih tumbuh dan perlu terus diakselerasi guna mendukung peran APBN bagi perlindungan masyarakat. Akselerasi belanja negara yang berkualitas perlu terus didorong dengan memerhatikan optimalisasi daya serap belanja. Sehingga dapat memberikan dampak secara optimal bagi masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
Pemerintah tetap mendorong belanja di bidang kesehatan, namun belanja negara juga diarahkan kepada bidang-bidang ekonomi yang bisa mendorong pemulihan kegiatan ekonomi.
Selain itu, salah satu elemen penting dari pengelolaan keuangan negara untuk menjaga kesehatan dan mendorong pemulihan adalah koordinasi yang sangat erat antara kebijakan fiskal dan moneter. Wamenkeu menyebut koordinasi yang dilakukan Indonesia dengan cara terus membangun komunikasi dengan berbagai macam otoritas.
“Kalau di sektor keuangan dalam konteks Komite Stabilitas Sistem Keuangan, dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan LPS. Kita juga melakukan koordinasi secara erat dengan dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat yang merupakan lembaga negara yang mengawasi pelaksanaan APBN. Dan sekaligus juga menjadi mitra pemerintah dalam menetapkan APBN tahun depan,” ujar Wamenkeu.
Kerjasama yang baik dengan berbagai otoritas tersebut, kata Wamenkeu, telah memungkinkan Indonesia meniti situasi pandemi dengan baik. Dan mendapatkan fleksibilitas yang luar biasa di dalam penanganan pandemi. Namun pada saatnya, pemerintah juga berkeyakinan terus melakukan normalisasi kebijakan fiskal.
Belinda Kosasih/ Partner of Banking Business Services/Vibiz Consulting
 Suahasil Nazara menekankan bahwa APBN menjadi garda terdepan menjaga perekonomian nasional.){kind=link}