Berdasarkan data OJK, hingga 30 September 2015, total kredit kelautan dan perikanan mencapai Rp 20,19 triliun atau tumbuh 12,40% (year-to-date sejak 1 Januari 2015) atau tumbuh 22,94% dibanding 30 September 2014 (yoy), pertumbuhan tersebut lebih tinggi dari pembiayaan di sektor maritim yang tumbuh 9,48% di 2015 (ytd). Pertumbuhan kredit pada sektor kelautan dan perikanan tersebut berarti telah melebihi laju kredit seluruh industri yang tumbuh 11,09% (yoy) hingga 30 September 2015.
Prestasi pembiayaan yang cukup baik untuk mendukung pertumbuhan sektor maritim tersebut disampaikan dalam rilis siaran pers Otoritas Jasa Keuangan akhir minggu lalu (13/11). OJK juga menyebutkan bahwa rasio Non-performing Loan (NPL/kredit bermasalah) sektor kelautan dan perikanan mengalami penurunan yang signifikan dalam 4 tahun terakhir menjadi sebesar 2,13% per 30 September 2015, juga lebih rendah dibandingkan dengan NPL seluruh industri yang mencapai 2,76%. Indikator penurunan NPL tersebut mencerminkan kinerja sektor yang semakin baik untuk menjawab tantangan persepsi kurang positif bahwa sektor kelautan dan perikanan memiliki risiko yang sangat tinggi, demikian rilis dari OJK.
Untuk mendukung pembiayaan sektor kelautan dan perikanan (KP), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Industri Perbankan serta Industri Keuangan Non Bank (IKNB) terus memperluas program Jangkau, Sinergi, dan Guideline (JARING) dengan menggelar acara kelanjutan program Jaring di Pantai Sendang Biru, Malang, Jawa Timur, pada Jumat lalu.
Program JARING sebelumnya diresmikan Wapres Jusuf Kalla pada 11 Mei 2015 di Pantai Bodia Takalar, Sulawesi Selatan, yang bertujuan mendukung Program Nawacita dengan target utama meningkatkan kredit dan pembiayaan di sektor kelautan dan perikanan serta mendorong perluasan akses masyarakat di sektor kelautan dan perikanan ke layanan jasa keuangan.
Acara kegiatan Program Jaring dengan tema “Akselerasi Pembiayaan ke Sektor Kelautan dan Perikanan Melalui Perluasan Akses ke Lembaga Jasa Keuangan” ini dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D Hadad, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf, para Direksi Bank Partner Program Jaring, Direksi Perum Jamkrindo dan Direksi PT Jamkrida Jawa Timur, serta pejabat PLN.
Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman D. Hadad mengatakan perkembangan JARING berjalan sesuai rencana dengan berhasil mendorong pemahaman pelaku jasa keuangan terhadap bisnis di sektor kelautan dan perikanan sehingga kredit perbankan dan pembiayaan ke sektor ini terus meningkat.
Jumlah bank yang mengikuti Program Jaring sejak diluncurkan Mei lalu telah bertambah lima menjadi 13 bank. Ini pertanda positif terhadap berjalannya Program Jaring ke depan sesuai dengan cita-cita Pemerintah, katanya.
Pada tahap awal terdapat 8 (delapan) bank partner Program Jaring yaitu PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (BRI), PT Bank Mandiri (Persero), Tbk, PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional, Tbk (BTPN), PT Bank Danamon Indonesia, Tbk, PT Bank Permata, Tbk, PT Bank Bukopin, Tbk dan PT BPD Sulselbar.
Sedangkan lima bank yang menyusul menjadi bank partner Jaring adalah PT Bank Central Asia (BCA) Tbk, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Sinarmas Tbk, dan PT BPD Jawa Timur Tbk. Selain dari perbankan, partner Program Jaring adalah industri keuangan non bank (IKNB) melalui Konsorsium Perusahaan Pembiayaan, Asuransi Jiwa, Asuransi Umum dan Penjaminan.
Realisasi penyaluran kredit baru (gross) ke sektor KP oleh Bank Partner sampai dengan akhir September 2015 telah mencapai Rp 4,41 triliun atau 82,09% dari target agregat 8 Bank Partner sebesar Rp 5,37 triliun. Beberapa bank yang telah mencapai dan melebihi target penyaluran kredit gross adalah BRI, BTPN, dan BPD Sulselbar. Pembiayaan untuk sektor KP dari Konsorsium Perusahaan Pembiayaan mencapai Rp 252 miliar sampai dengan Oktober 2015, demikian disampaikan OJK.
Tidak Lagi Risiko Tinggi
Analisis Vibiz Research melihat progress yang baik dalam pembiayaan sektor kelautan dan perikanan ini. Biasanya sektor tersebut dianggap berisiko tinggi karena banyaknya unsur ketidakpastian dalam bisnis ini, termasuk karakter dari nelayan yang acap kali dipandang umumnya sebagai tidak jelas. Belum lagi, selama ini, kinerja industri hasil kelautan kita yang rendah karena produksinya sebagian besar dicuri nelayan professional asing. Itu sebabnya, di bank-bank swasta, umumnya, pembiayaan kelautan ini kurang atau tidak dianjurkan.
Namun, bukti pertumbuhan kredit KP yang telah melampaui industri nasional dengan tingkat NPL yang lebih rendah dari perbankan nasional telah menunjukkan kinerja industri KP dan maritim yang baik. Sejumlah gebrakan Menteri Perikanan dan pihak terkait lainnya yang membuat jera nelayan-nelayan asing mencuri di perairan Indonesia, terbukti telah memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan industri perikanan secara keseluruhan.
Sektor kemaritiman yang bersifat integral mencakup ESDM, kehutanan, perhubungan, pariwisata, dan kelautan punya potensi sangat besar untuk negeri kita ini. Ini bisa menjadi salah sumber pertumbuhan ekonomi yang kuat di masa depan, dimulai dari tahun 2016 nanti dan seterusnya. Karenanya, ini juga potensi sektoral yang besar dapat digarap industri perbankan nasional beserta dengan lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Kita nantikan gebrakan-gebrakan berikutnya.
Jhon P/VMN/VBN/Senior Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
