Presiden Joko Widodo pada awal pekan lalu menekankan lagi pentingnya melakukan percepatan pembangunan sejak awal tahun. Presiden Jokowi mengemukakan, dirinya punya alasan mengapa sejak enam bulan lalu ia terus mendorong agar instansi-instansi pemerintah yang sudah menerima Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) langsung melakukan lelang, dan Januari langsung kontrak. Menurut Presiden, ia ingin pola-pola lama, tradisi-tradisi lama, cara-cara lama memang harus ditinggalkan.
Dengan kontrak di awal-awal tahun anggaran, Presiden Jokowi meyakini kalau dimulai di awal seperti ini bisa mengatur, bisa mengolah, manajemen juga lebih mudah. “Tetapi yang paling penting adalah uang itu bisa beredar di masyarakat secepat-cepatnya. Sehingga ada pertumbuhan ekonomi, sehingga ekonomi tumbuh,” ujarnya saat memberikan sambutan pada penandatanganan kontrak kegiatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Tahun Anggaran 2016, di kantor Kemenhub, Jakarta, Senin (18/1) pagi.
Pada pekan lalu, percepatan pembanguna terus dilaksanakan. Sesuai dengan tujuan Presiden Jokowi, supaya ekonomi bergerak, maka tercapailah pertumbuhan ekonomi.
Presiden Jokowi terus fokus membawa pertumbuhan ekonomi yang meningkat.
Pekan lalu selain pembangunan infrastruktur, Presiden Jokowi juga sangat concern untuk menyelesaikan masalah Gambut, sehingga proses kebakaran hutan yang juga menggerus tingkat pertumbuhan ekonomi dapat diselesaikan.
Juga untuk sisi investasi, dengan dikejarnya target peringkat 40 dalam kemudahan usaha, akan semakin meningkatkan layanan yang baik yang akan mengundang investor masuk dan menanamkan modalnya di Indonesia.
Demikian juga satu hal penting yang tidak ketinggalan, adalah segeranya digalakkan Industrialisasi di Indonesia. Untuk itu Presiden Jokowi membentuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional dalam rangka mengejar Industrialisasi untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masayarakat.
Percepatan Pembangunan Perhubungan
Pada hari Senin (18/01), Kementerian Perhubungan melakukan penandatanganan Kontrak Kegiatan Strategis Tahun Anggaran 2016 Kementerian Perhubungan (Kemenhub), di Gedung Mataram, Kantor Kementerian Perhubungan RI, Jakarta. Kontrak kegiatan yang ditandatangani terdiri atas 12 paket kegiatan senilai Rp14,242 triliun. Dalam acara ini juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo.
Seperti yang dirilis dalam website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, dua belas kegiatan strategis yang kontraknya ditandatangani itu terdiri dari 2 (dua) kegiatan di sub sektor perhubungan darat, 4 (empat) kegiatan di sub sektor perhubungan laut, 3 (tiga) kegiatan di sub sektor perhubungan udara, 2 (dua) kegiatan di sub sektor perkeretaapian, dan 1 (satu) kegiatan di perngembangan sumber daya manusia perhubungan.
Penandatanganan 12 kontrak kegiatan strategis itu dimaksudkan untuk mendorong percepatan pelaksanaan pembangunan yang bersifat strategis, yaitu yang merupakan prioritas nasional, multi year contract, subsidi/keperintisan, pengerukan, kegiatan yang dihibahkan, dan pinjaman hibah luar negeri/PHLN.
Dampak Positif Pembangunan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung
Peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan infrastruktur kereta api cepat Jakarta-Bandung, hasil kerja sama besar antara Pemerintah Republik Indonesia (RI) dan Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok (RRT), diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, Kamis (21/01) di Kebun Teh Mandalawangi Maswati, Bandung Barat, Jabar.
Pembangunan infrastruktur kereta api cepat ini sejalan dengan dilakukannya percepatan pembangunan infrastruktur dan juga percepatan pembangunan perhubungan, dalam rangka menggerakkan ekonomi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 5,3% tahun 2016 ini.
Presiden Jokowi menegaskan, pembangunan kereta api cepat ini dalam rangka memasuki era kompetisi, persaingan, efisiensi, kecepatan, competitiveness, dan daya saing.
Pembangunan proyek kereta api cepat ini jika dilihat akan memberikan berbagai manfaat yang dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, dengan adanya pembukaan lapangan kerja, pembangunan kota-kota baru, yang tentunya juga akan memunculkan pergerakan ekonomi, baik di setiap stasiun maupun di kota-kota baru yang akan dibangun.
Pelantikan Nazir Foead Sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut
Berdasarkan berdasarkan Surat Keputusan Presiden No 3 Tahun 2016 tertanggal 18 Januari 2016, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik mantan Direktur Konservasi World Wildlife Fund (WWF) Indonesia, Nazir Foead, sebagai Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) di Istana Negara, Rabu (20/1) pagi.
Presiden menugaskan BRG untuk segera membuat rencana aksi dan melaksanakannya. Upaya ini adalah untuk menunjukkan kepada dunia internasional bahwa Indonesia serius untuk mengatasi kerusakan gambut.
Pemerintah Targetkan Peringkat 40 Dalam Kemudahan Berusaha di Indonesia
Pemerintah Indonesia menargetkan peringkat kemudahan bisnis Indonesia bisa mencapai peringkat 40. Hal tersebut dinyatakan oleh Presiden Joko Widodo dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (20/1) siang.
Bank Dunia telah merilis Laporan Doing Business 2016: Mengukur Kualitas dan Efisiensi Regulasi pada Selasa (27/10) lalu. Berdasarkan laporan tersebut, peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business rankings) Indonesia berada di peringkat 109 dari 189 negara, atau naik 11 peringkat dibanding tahun lalu yang berada di peringkat 120. Sementara Malaysia berada di peringkat 18, Thailang 48, dan Vietnam 90.
Presiden Jokowi menyatakan peningkatan tersebut belum cukup signifikan untuk dapat dengan cepat mengejar negara ASEAN yang memiliki peringkat lebih tinggi seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Karena itu Presiden meminta agar Indonesia dapat mencapai ranking di bawah 40.
Pelantikan pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik pengurus Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN), di Istana Negara, Jakarta, Rabu (20/1) pagi.
KEIN dipimpin oleh pengusaha yang juga politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Soetrisno Bachir. Sementara Wakil Ketua dijabat oleh politisi PDI Perjuangan (PDIP) Arif Budimanta, dan Sekretaris dijabat oleh Putri Wardani.
Ketua KEIN Soetrisno Bachir mengemukakan, dari diskusi dengan Presiden Jokowi yang dilaksanakan di Istana Merdeka, seusai pelantikan tadi pagi. Pihaknya menekankan keyakinan bahwa saat ini adalah momentum industrialisasi untuk Indonesia.
Freddy/VMN/VBN/Analyst-Vibiz Research Center
Editor: Asido Situmorang
