Pada pekan lalu di akhir bulan Maret 2016, denyut pembangunan terus dijalankan oleh pemerintah. Mulai dengan dikeluarkannya paket kebijakan ekonomi tahap XI, pembangunan infrastruktur, pembangunan transportasi, hingga kerjasama dengan negara lain.
1.Paket Kebijkakan Ekonomi Tahap XI
Pemerintah mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi Tahap XI. Pengumuman disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung dan Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) siang. Dalam paket kebijakan ini ada 4 poin yang menjadi fokus utama.
Pertama, Kredit Usaha Rakyat Berorientasi Ekspor (KURBE), yaitu menyediakan fasilitas pembiayaan ekspor yang lengkap dan terpadu untuk modal kerja dan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
Kedua, Dana Investasi Real Estate (DIRE), yaitu menerbitkan DIRE dengan biaya yang relatif rendah dalam rangka peningkatan efisiensi dalam penyediaan dana investasi jangka panjang untuk menunjang percepatan pembangunan infrastruktur dan perumahan sesuai Program Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
Ketiga, Pengendalian Risiko untuk Memperlancar Arus Barang di Pelabuhan (Indonesia Single Risk Management – ISRM), yaitu mempercepat pelayanan kegiatan impor/ekspor yang dapat memberikan kepastian usaha, efisiensi waktu dan biaya perizinan, serta menurunkan dwelling time melalui peningkatan efektifitas pengawasan melalui integrasi pengelolaan risiko diantara Kementerian/Lembaga terkait.
Keempat, Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan (Alkes), yaitu Menjamin kesediaan farmasi dan alat kesehatan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan dalam rangka Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan mendorong keterjangkauan harga obat di dalam negeri.
Paket kebijakan ini diumumkan dalam rangka menindaklanjuti fokus utama pemerintah yang telah disampaikan oleh Presiden yaitu berkaitan dengan deregulasi dan infrastruktur, dan diharapkan akan membuat dunia usaha baik UMKM maupun yang besar, semakin kompetitif.
2.Penurunan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM)
Pemerintah memutuskan menurunkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Solar masing-masing Rp500 per liter. Penurunan ini berlaku mulai 1 April mendatang. Premium yang semula harganya Rp6.950/liter akan menjadi Rp6.450/liter, sementara solar yang semula harganya Rp5.650/liter menjadi Rp5.150/liter.
“Hari ini, kita memutuskan harga premium yang semula Rp6.950 per 1 April menjadi Rp6.450 jadi turun Rp500. Kemudian minyak solar yang sebelumnya Rp5.650, menjadi Rp5.150,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore.
Menurut Sudirman, penurunan ini dilakukan karena regulasi meminta Pemerintah untuk tidak melepaskan harga BBM sepenuhnya pada mekanisme pasar. Tugas Pemerintah dalam hal ini adalah menjaga supaya ada stabilitas, naik turunnya harga tidak terlalu tinggi.
Sementara Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, harga bahan bakar premium dan solar di Indonesia masih lebih murah jika dibandingkan dengan harga di negara-negara ASEAN seperti Vietnam, Filipina, Kamboja, Singapura, Laos, dan sebagainya.
3.Penurunan Tarif Transportasi Umum
Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas (ratas) Penetapan Harga Bahan Bakar Minyak Bulan April 2016 dan Pengalihan Subsidi Minyak Solar pada APBN 2016, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/3) sore, mengingatkan, jangan sampai penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) yang akan dilakukan pemerintah tidak diikuti dengan penurunan tarif transportasi.
Merespon pernyataan Presiden Jokowi, maka penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium dan solar masing-masing sebesar Rp500 per liter, yang akan berlaku mulai 1 April nanti, pemerintah juga menurunkan tarif transportasi umum sebesar 3 persen.
“Kita akan mengirimkan surat kepada kepala daerah sesuai kewenangannya untuk kurang lebih penurunannya 3 persen. Itu plus minusnya. Jadi tergantung mau pakai premium atau pakai solar,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada wartawan pasca pengumuman penurunan harga BBM, Rabu (30/3), di Kantor Presiden.
Menurut Menhub, penurunan terhadap transportasi umum ini meliputi penyeberangan kapal laut, kereta api, dan juga transportasi darat antar kota antar provinsi, antar kota dalam provinsi, dan di dalam kota.
4.Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan Tol Laut
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan berusaha menurunkan dwelling time dan demurrage time di pelabuhan, salah satunya dengan pemanfaatkan tol laut. Menteri Perhubungan (Menhub) Iganisus Jonan berharap, dengan tol laut arus barang bisa lebih cepat dan merata serta menurunkan harga barang, khususnya harga barang-barang pada daerah terluar dan terdalam di Indonesia. Demikian dinyatakan Menhub saat memberikan keterangan pers usai rapat terbatas mengenai Dwelling time di kantor Kepresidenan, Selasa (29/3) petang.
Untuk memperkuat jaringan pelayanan rute angkutan penumpang perintis laut, dan untuk keamanan pelayaran seperti kapal navigasi, menurut Menhub, pihaknya telah memesan 100 kapal.
Untuk peningkatan rute angkutan penumpang perintis, menurut Menhub, pada tahun 2015 ada sebanyak 86 rute, tahun 2016 ada 96 rute atau trayek, dan tahun 2017 direncanakan ada penambahan 10 trayek menjadi 106 rute. Rute perintis ini difokuskan pada wilayah timur Indonesia karena 65 persen pembangunan pelabuhan perintis ada di wilayah timur Indonesia. Pada 2015 Kementerian Perhubungan telah menyelesaikan pembangunan 35 pelabuhan yang tersebar di merata dari Indonesia bagian barat hingga timur. Ia mengatakan ada 65 pelabuhan perintis yang akan dibangun sehingga total ada 91 pelabuhan perintis.
Tol laut, yang merupakan salah satu kunci Program Nawacita Presiden Joko Widodo untuk mengurangi disparitas harga yang luar biasa, khususnya di Indonesia bagian timur telah mulai dimanfaatkan oleh para pedagang atau pengusaha untuk mengangkut komoditas perdagangan ke daerah tersebut.
Menteri Perdagangan Thomas Lembong usai mengikuti Rapat Terbatas (ratas) mengenai dwelling time dan tol laut di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) sore mengungkapkan pemanfaatan tol laut yang telah diluncurkan sejak empat bulan yang lalu itu, berdampak pada penghematan-penghematan ongkos angkut sehingga harga-harga barang pangan terutama di wilayah Papua mengalami penurunan yang cukup signifikan.
“Sejak diluncurkannya tol laut dan digunakan oleh pedagang, harga kedelai turun 14%, harga minyak goreng turun 21%, dan harga daging ayam misalnya turun sampai 35%,” ujar Mendag.
Thomas Lembong mengungkapkan kementerian yang dipimpinnya memiliki program Gerai Maritim untuk mengoordinasikan pedagang untuk memanfaatkan sarana tol laut untuk mengangkut barang-barang ke Indonesia bagian timur.
Pembangunan LRT Jakarta Dan Palembang
Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (29/3) sore, telah memutuskan pembangunan kereta ring atau Light Rail Transit (LRT) di Jakarta maupun Palembang, Sumsel, harus selesai pada bulan April atau Juni 2018 atau selambat-lambatnya 2018.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan keinginannya untuk mempercepat pembangunan kereta ringan Light Rail Transit (LRT), baik yang ada di Jakarta, di Bodetabek, maupun di Palembang, dan juga di Bandung Raya.
Menurut Presiden Jokowi, dari hitungan dan data yang diterimanya, di Jakarta setahun kita kehilangan Rp 28 triliun karena kemacetan. Di Bandung plus ke Jakarta itu kehilangan Rp 7 triliun setiap tahun karena kemacetan. Jadi secara hitungan-hitungan makro negara setiap tahun berarti kehilangan kurang lebih Rp 35 triliun.
“Jadi ini mutlak diperlukan pembangunan karena kita tidak ingin kehilangan uang yang percuma karena adanya kemacetan,” tegas Presiden Jokowi.
Presiden juga ingin agar semuanya terintegrasi dengan airport.
Sementara itu Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung kepada wartawan usai Rapat Terbatas itu menyatakan panjang lintasan LRT yang dibuat di DKI Jakarta, menurut Seskab, adalah 123,7 kilometer, dan wilayah provinsinya 57,6 kilometer. Nantinya antara LRT, kereta api cepat atau Mass Rapid Transport (MRT), dan KRL akan dibuat terkoneksi.
“Di Jakarta titik beratnya ada di Gubernur DKI, sedangkan untuk LRT di Palembang kepada Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel), tetapi tentunya tetap pengaturan dan sebagainya dilakukan oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Menteri Perhubungan,” jelas Seskab.
5.Pembangunan Pariwisata – Pengelolaan Taman Laut
Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki keindahan alam taman laut yang sangat luar biasa. Keindahan taman laut tersebut, kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rapat Terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta (30/3), harus dijaga, dirawat, dan dilestarikan.
“Dengan terjaganya taman nasional laut bukan hanya kita bisa melestarikan taman hayati, namun juga bisa mendatangkan manfaat ekonomi bagi wilayah dan rakyat yang ada di pesisir pantai kita,” kata Presiden.
Sejauh ini, menurut Presiden Jokowi, Indonesia sudah punya tujuh balai taman nasional yang mengelola kurang lebih 4 juta hektar taman nasional laut, yaitu di Kepulauan Seribu, Wakatobi, Taka Bonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Togean, dan juga Teluk Cenderawasih.
“Saya minta pengelolaan taman laut betul-betul dipersiapkan dengan baik termasuk proses pengalihan kewenangan anggaran dan SDM,” kata Presiden Jokowi seraya menyebutkan, apabila memang nanti di dalam ratas sore ini (30/3) disetujui bersama, sehingga pemanfaatan taman nasional laut bisa semakin baik.
6.Kerjasama Ekonomi Indonesia
Kerjasama Ekonomi Indonesia – Swiss
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima Wakil Presiden (Wapres) Swiss Doris Leuthard dan delegasi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/3) siang.
Hasil kerjasama ekonomi :
Peningkatan signifikan dalam perdagangan bilateral dibanding 2014. Di tahun 2015 perdagangan Indonesia dan Swiss meningkat 102%, dengan surplus berada di pihak Indonesia.
Meng-encourage upaya untuk meningkatkan investasi terutama adalah investasi Swiss di Indonesia. Saat ini terdapat 150 perusahaan Swiss yang sudah beroperasi di Indonesia.
Perundingan Indonesia-EFTA (European Free Trade Association) yang sejauh ini belum ada aktivitas selama tiga tahun, karenanya negosiasi dalam konteks EFTA akan segera dilanjutkan.
Peningkatan kerja sama dalam vocational training termasuk di dalamnya bidang pariwisata dan konteks development cooperation.
Wapres Swiss, juga mengundang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Swiss pada tahun depan.
Kerjasama Ekonomi Indonesia – Bulgaria
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerima kunjungan Menteri Luar Negeri (Menlu) Republik Bulgaria Daniel Mitov dan delegasi di Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (30/3) siang.
Bulgaria merupakan partner terbesar ke-9 bagi perdagangan Indonesia dengan wilayah Eropa Timur dan Eropa Tengah, dimana potensi kerja sama Indonesia-Bulgaria cukup banyak dan meskipun angkanya masih sangat sedikit namun masih terdapat potensi untuk dapat dikembangkan.
Presiden Jokowi menyambut baik kebijakan Presiden Bulgaria yang dinamakan East World Policy yang merupakan kebijakan Bulgaria untuk memperluas horison hubungan dengan Asia dan Indonesia yang merupakan salah satu prioritas untuk pengembangan hubungan Asia tersebut.
Sebelumnya pada pagi telah ditandatangani perjanjian bebas visa untuk pemegang paspor diplomatik dan paspor dinas.
Kedua negara, menurut Menlu, bersepakat tahun depan kembali melakukan Joint Economic Commission tahun 2017 di Bulgaria. Harapannya semua pending issues yang antara lain draf kerja sama maritim masalah combating trans organic crime dapat diselesaikan saat Indonesia akan melakukan economic commission tahun 2017 di Bulgaria.
Freddy/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
