The 2nd Meeting of High Level Economic Dialogue RI – RRT, yang diketuai oleh Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia dan Penasihat Negara Tiongkok Yang Jiechi, diadakan di Jakarta, Senin (09/05).
Kedua belah pihak mengapresiasi kemajuan yang dicapai dalam kerjasama bilateral setelah pertemuan pertama pada bulan Januari tahun lalu, pada The 1st Meeting of High Level Economic Dialogue RI-RRT yang dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2015 di Beijing, RRT, dimana memiliki pertukaran mendalam dan mencapai kesepakatan komprehensif tentang kerjasama dalam perdagangan, investasi, pembiayaan, infrastruktur, energi dan pertanian.
“Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Indonesia akan membentuk China Desk di kantor BKPM Jakarta untuk meningkatkan pelayanan kepada investor RRT melalui pemberian layanan konsultasi dan bimbingan terkait prosedur dan kebijakan-kebijakan investasi di Indonesia,” kata Darmin saat sambutan acara tersebut.
Seperti yang dirilis di website Kementerian Keuangan, dinyatakan bahwa untuk memperlancar rencana itu, pemerintah juga akan membuka Indonesia Investment Promotion Center(IIPC) di Beijing. Indonesia berharap pemerintah RRT mendukung pembentukan IIPC tersebut.
Selain itu, juga tercapai kesepakatan mengurangi defisit neraca perdagangan yang dialami Indonesia dalam beberapa tahun terakhir melalui pembukaan lebih besar akses pasar Tiongkok bagi produk-produk Indonesia.
Terkait Bilateral Currency Swap Agreement, menurut Darmin, pemerintah Indonesia telah menindaklanjuti pembicaraan dengan pihak People’s Bank of China (PBC) untuk perpanjangan kerja sama BCSA. Kerja sama BCSA yang diperpanjang pada 2013 akan berakhir pada Oktober 2016. Perpanjangan kerja sama BCSA tersebut akan mencakup kenaikan nilai kerja sama yang telah disepakati oleh Kepala Negara RI dan RRT dari RMB 100 miliar menjadi RMB 130 miliar.Pinjaman dari PBC akan dipakai untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
Indonesia juga menyambut baik rencana kerja sama mengenai pemanfaatan dana hibah dari Pemerintah RRT untuk mendanai penyiapan proyek (assessment dan perencanan) yang akan didanai melalui pinjaman PBC.
Terkait dengan kerja sama di bidang infrastruktur, Pemerintah Indonesia telah menyiapkan daftar proyek infrastruktur potensial yang telah matang untuk ditawarkan dalam pertemuan ini.
Berbagai isu yang menyangkut masalah perdagangan, industri dan investasi dibahas dalam pertemuan bilateral ini. Di antaranya termasuk masalah perbedaan data statistik perdagangan antara kedua negara, defisit neraca perdagangan Indonesia pada perdagangan Indonesia-Tiongkok dan hambatan akses perdagangan terkait dengan hambatan non-tarif, isu izin tinggal bagi tenaga kerja asing, Kawasan Industri Terpadu, masalah pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur, kerjasama energi, pertanian dan perikanan, dan kerjasama keuangan.
Doni/VMN/VBN/Analyst Vibiz Research Center
Editor : Asido Situmorang
