(Vibiznews – Banking) Pada hari Rabu (20/12), PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Bank Indonesia (BI) terkait dengan Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito yang Ditransaksikan di Pasar Uang.
Latar belakang kerjasama ini dilakukan mengingat kondisi Pasar Uang di Indonesia dalam 10 tahun terakhir ini masih didominasi oleh penerbitan surat berharga oleh BI dan transaksi pinjam-meminjam antar-bank. Hal ini kurang efektif dalam mendukung pembentukan pasar uang yang dalam, likuid, dan efisien. Adapun struktur pendanaan perbankan saat ini sebagian besar terdiri dari tabungan, giro, dan Sertifikat Deposito yang bersifat jangka pendek, sehingga rentan terhadap penarikan sewaktu-waktu.
Karenanya salah satu upaya untuk menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid dan efisien, maka BI membutuhkan pengembangan instrumen pasar uang berupa Sertifikat Deposito yang dapat ditransaksikan oleh pelaku pasar. Namun instrumen tersebut harus diimbangi dengan pengaturan pasar yang memperhatikan aspek tata kelola, mekanisme yang aman dan efisien, serta dengan didukung pengawasan yang efektif.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Departemen Pengembangan Pasar Keuangan (DPPK) BI Nanang Hendarsah dan Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi disaksikan oleh Gubernur BI Agus Martowardojo dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso, serta Direksi KSEI Syafruddin dan Supranoto Prajogo dan Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Hasan Fawzi.
Seperti yang dilansir dalam press release KSEI, dalam rangka peningkatan transaksi produk Sertifikat Deposito, terutama pada transaksi pasar sekunder, maka BI melalui Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/2/PBI/2017 tentang Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang, menunjuk KSEI yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) di Pasar Modal untuk melakukan penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang. Peraturan tersebut mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017, sedangkan kewajiban pelaporan atas penatausahaan dan penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito yang ditransaksikan di Pasar Uang oleh KSEI akan berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2018. Sertifikat Deposito yang dimaksud merupakan simpanan dalam bentuk deposito yang sertifikat bukti penyimpanannya dapat dipindahtangankan dan memiliki tenor paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
Direktur Utama KSEI Friderica Widyasari Dewi menyampaikan, “Dengan ditunjuknya KSEI sebagai LPP Sertifikat Deposito di Pasar Uang dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku pasar, antara lain dari sisi transparansi informasi. Seperti pada kerjasama KSEI dan BI untuk Surat Berharga dan Surat Berharga Negara yang diterbitkan oleh BI sebelumnya, maka KSEI akan menerbitkan nomor SID (Single Investor Identification) untuk Sertifikat Deposito di Pasar Uang, sehingga kepemilikan atas instrumen tersebut dapat diketahui,” ungkap Friderica.
Dalam sambutannya, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, “Penandatangan Kerjasama Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito di Pasar Uang antara KSEI dan BI merupakan langkah awal dari langkah panjang pendalaman pasar keuangan. Penatausahaan dan penyelesaian transaksi instrumen NCD (Negotiable Certificate of Deposit) di pasar uang ini diharapkan dapat diikuti juga dengan instrumen lainnya”. Untuk mendukung kerjasama tersebut, pada tanggal 26 Oktober 2017, OJK telah mengeluarkan surat nomor S-124/PM.2/2017 perihal persetujuan KSEI sebagai LPP Sertifikat Deposito Yang Ditransaksikan di Pasar Uang, dan persetujuan atas Draft Perjanjian Penatausahaan dan Penyelesaian Transaksi Sertifikat Deposito Yang Ditransaksikan di Pasar Uang antara Bank Indonesia dan KSEI.
Menanggapi kesepakatan antara BI dan KSEI, Gubernur BI Agus Martowardojo menyatakan, “Sejak tahun 2016, BI telah membangun departemen khusus untuk pengembangan pasar keuangan, karena kita meyakini pasar uang yang stabil saja tidak cukup. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbesar ke-16 di dunia harus mempunyai pasar uang yang dalam untuk bisa menjadi sumber pendanaan bagi pembangunan Indonesia. Penunjukan KSEI ini berdasarkan pertimbangan bahwa selama ini KSEI telah menjadi LPP di pasar modal yang andal.”
Herwantoro/VMN/VBN/Journalist Editor: Asido Situmorang Source : KSEI
