(Vibiznews – Economy) – Pemilu presiden Amerika Serikat akan berlangsung kurang dari sebulan lagi, pada tanggal 3 November 2020. Pemilu Amerika Serikat menjadi suatu hal yang harus dicermati dengan baik, melihat potensi dampaknya yang begitu besar di berbagai sektor, terutama sektor ekonomi maupun sektor-sektor lainnya.
Calon dari Partai Republikan, Donald J. Trump, yang juga merupakan petahana, adalah salah satu calon presiden pada pemilu kali ini. Donald J. Trump adalah pengusaha properti kelahiran New York yang tidak mempunyai banyak pengalaman politik sebelum menjadi presiden Amerika Serikat.
Donald Trump adalah figur yang cukup disukai oleh Wall Street, melihat dari melonjaknya S&P 500 dan Nasdaq sebesar 1.1% setelah Trump terpilih menjadi presiden pada tahun 2016. Salah satu janji kampanye Trump, yang sesuai dengan partai Republikan, adalah mengurangi intervensi pemerintah di dalam bidang ekonomi, mengurangi pajak, serta mempermudah regulasi usaha di Amerika Serikat.
Di sisi lain, calon dari Partai Demokrat ialah Joe Biden, yang juga merupakan wakil presiden dari Barack Obama pada pemilu Amerika Serikat pada 2008. Biden merupakan figur yang sudah berpengalaman dalam kancah politik Amerika, dimana Biden sudah 47 tahun menjabat sebagai Senator dari negara bagian Delaware. Partai Demokrat yang mengusung Joe Biden tidak menetapkan “pro-bisnis” sebagian bagian utama kampanye nya, tetapi memfokuskan kepada aspek-aspek keadilan sosial seperti pemerataan pendapatan, pengurangan wealth gap, serta peningkatan pendapatan negara melalui pajak.
Proses pemilihan Amerika Serikat
Proses pemilihan Amerika Serikat pada tahun 2020 ini merupakan pemilihan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Bagaimanakah proses yang akan berlangsung pada tahun ini?
- Pemungutan suara
Pemungutan suara pada pemilu tahun ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini, berkaitan dengan pandemi coronavirus yang mewabah di seluruh dunia, banyak warga Amerika Serikat yang enggan untuk datang ke tempat pemungutan suara.
Dalam sistem pemilihan Amerika Serikat, warga yang menginginkan untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara dapat mengajukan untuk melakukan pemungutan suara terlebih dahulu, yang dikenal sebagai absentee voting. Warga dapat mengirimkan permohonan untuk melakukan absentee voting beberapa bulan sebelum pemungutan suara berlangsung, dengan mengirimkan dokumen-dokumen yang diperlukan, dan surat suara akan dikirimkan ke alamat rumah masing-masing, dimana setelah mengisi surat suara para pemilih dapat mengirimkannya kembali lewat pos tercatat kepada badan penghitung suara. Pada pemilu Amerika Serikat pada tahun 2020 ini, cukup banyak warga Amerika Serikat yang melakukan absentee voting saat ini, dimana 1.3 juta warga Amerika telah melakukan voting.
Pada tanggal 3 November 2020 nanti, para pemilih yang belum atau tidak melakukan pemilihan secara absentee akan tetap dapat melakukan voting pada tempat pemungutan suara yang disediakan di berbagai daerah.
Proses untuk melakukan pemungutan suara ini penuh dengan konflik politik, dimana pihak Joe Biden sangat yakin dengan keabsahan daripada sistem absentee voting, sedangkan pihak Donald Trump merasa kurang yakin terhadap sistem tersebut, karena memang sistem absentee voting tidak diciptakan untuk volume suara seperti pada tahun 2020 ini.
- Penghitungan suara
Berbeda dengan Indonesia, penghitungan suara di Amerika Serikat pada pemilu-pemilu sebelumnya berlangsung dengan sangat cepat. Pada 3 November malam, maka sebagian besar suara sudah dihitung, sehingga pemenang dari kontestasi ini sudah dapat diketahui pada malam itu juga. Dalam pemilu Amerika Serikat, tidak dikenal istilah QC atau quick count, karena pada malam pemilu tersebut maka semua hasil sudah merupakan real count, kecuali pada kejadian-kejadian khusus.
Namun pada tahun 2020 ini, keadaan akan menjadi sangat berbeda. Dengan banyaknya warga negara yang melakukan absentee voting, maka hasil pemilu pada tahun 2020 ini mungkin tidak diketahui pada malam pemilihan umum. Hal ini tentu akan menimbulkan gejolak pasar yang besar, apalagi dengan kondisi politik yang cukup panas, dapat menimbulkan gejolak yang besar dalam perekonomian internasional. Dalam pemilu tahun 2020 ini, banyak pihak menduga-duga bahwa hasil sebenarnya hanya akan didapatkan beberapa minggu setelah 3 November 2020.
Dalam sistem penghitungan suara Amerika Serikat, tidak dikenal sistem popular vote seperti yang ada di Indonesia, dimana suara yang terbanyak adalah yang menjadi pemenang. Sistem penghitungan suara Amerika Serikat menggunakan sistem Electoral College, yang mungkin akan kita bahas pada tulisan selanjutnya, dimana sistem ini menekankan bahwa presiden terpilih harus menang di banyak negara bagian, bukan hanya menang di beberapa negara bagian yang punya populasi besar.
Bila salah satu calon berhasil mendapatkan 270 Electoral College, maka beliau terpilih menjadi presiden Amerika Serikat. - Perdebatan hasil pemilu
Bila ada pihak yang tidak menerima hasil Pemilu, maka pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan kasusnya kepada Supreme Court Amerika Serikat, serta Komisi Pemilihan yang ada pada negara bagian dimana hasil tersebut diperdebatkan.
Bila tidak ada calon yang dapat mendapatkan 270 Electoral College, maka Amandemen ke 12 Amerika Serikat mengatur bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, yaitu bahwa House of Representatives, yang pada saat ini diketuai oleh Nancy Pelosi dari Partai Demokrat, yang akan melakukan pemilihan presiden.
Bila sampai pada bulan Januari belum ada hasil daripada Pemilu, maka Nancy Pelosi sebagai Speaker of the House akan menjadi Presiden, sampai kepada hasil pemilu ditetapkan.
Pemilu Amerika Serikat pada tahun 2020 ini tentu akan membawa dampak ekonomi, karena sangat mempengaruhi iklim ekonomi saat ini maupun yang akan datang. Kedua calon mempunyai visi ekonomi yang cukup berbeda, sehingga hubungan ekonomi internasional tentu akan sangat berbeda. Kita akan membahas perbedaan visi ekonomi kedua pasang calon ini pada tulisan yang akan datang.
Visi ekonomi antara Donald Trump dan Joe Biden memang saling bertolak belakang. Secara umum, Trump ingin menurunkan pajak, sehingga kebijakannya sering dipandang lebih pro bisnis. Biden justru ingin menaikkan pajak perusahaan, dengan target alokasi kepada kelas menengah dan kaum miskin yang tidak dinaikkan pajaknya.
Trump bertekad untuk memulihkan ekonomi terhebat Amerika. Tercatat selama ia memerintah pada 2017 hingga Maret 2020, tingkat pengangguran AS berada di level terendahnya dalam 50 tahun. Trump sudah lama juga mengupayakan dukungan pengembangan infrastruktur, yang belakangan disebutnya rencana senilai US$2 triliun yang sangat besar dan berani. Biden nampaknya mengacu pada slogan untuk membangun kembali dan lebih baik. Ia berjanji menciptakan lapangan kerja via pembangunan infrastruktur dan energi bersih.
Memang ada target-target yang berbeda pada kedua calon presiden AS berikutnya ini. Tetapi secara umum dapat dikatakan Trump lebih pro bisnis, sehingga lebih disukai oleh para pelaku pasar. Sedangkan Biden lebih populis, sehingga pasar harus lebih hati-hati dalam mencerna kebijakannya. Sebagian pasar berharap pada Biden tidak akan berlanjut perang dagang hari ini, walaupun sempat disebutkannya juga untuk perlu membangun tekanan internasional dalam menghadapi China nantinya.
Saat diberitakan Trump terkena positif corona, bursa saham Wall Street cenderung tertekan sebagai respon awalnya. Lalu saat muncul berita kondisi Trump yang membaik, bursa saham Asia dan global pun bereaksi positif dengan penguatan.
Apa yang terjadi pada bursa saham Wall Street menunjukan sosok Trump memiliki pengaruh yang kuat dalam perekonomian dunia. Cuitan Trump melalui twitter selama ini juga menggerakkan pasar, saat ia bicara kebijakan-kebijakannya lewat twitter bisa dipastikan pasar akan terpengaruh. Catatan tahun 2018, 146 twitter Trump telah membuat pasar bergejolak, terutama saat Trump bicara perdagangan dan keuangan. Hal ini menunjukkan Trump unggul di atas Biden dalam hal membawa ekonomi Amerika untuk tetap memimpin dunia.
Daniel Sumbayak/Head of Vibiz Research Center
